Koreksi Pasal 16

Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.