Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

PP Nomor 50 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik. 2. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT). 3. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. 5. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 6. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha. (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 5

Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip: a. cara yang mudah; b. bunga pinjaman yang rendah; dan c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil.

Pasal 6

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 7

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 8

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 9

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

BAB III

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN DI BIDANG PERIKANAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil; dan/atau b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengolahan ikan; dan/atau d. pemasaran ikan. (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan: a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri; b. pelaku usaha perikanan; dan/atau c. masyarakat. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik; b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 14

(1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Pasal 17

Koreksi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan: a. kelompok Nelayan Kecil; dan b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui: a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil; b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil. (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 19

(1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil; b. pemberian bantuan pembentukan KUB; c. pelaksanaan registrasi kelompok; d. penyiapan pendamping; e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha; g. pemberian penguatan modal; dan/atau h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial. (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan. (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

(1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha; b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum; c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha. (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 21

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan; b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha; c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok pembudidaya-ikan kecil melalui: a. fasilitasi pendirian Pokdakan; b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil; c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan d. pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya-ikan kecil. (2) Penumbuhkembangan kelompok pembudidaya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 24

(1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil; b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan; c. pelaksanaan registrasi Pokdakan; d. penyiapan pendamping; e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga; f. pemberian penguatan modal; dan/atau g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial. (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan. (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 25

(1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan; b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha. (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan. (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan. (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 26

(1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha; b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum; c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha. (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil. (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 27

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan; b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha; c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL

Pasal 29

Koreksi

(1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA. (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; h. kawasan konservasi perairan; dan i. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 30

(1) Pemerintah daerah provinsi MENETAPKAN daerah pelindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi Nelayan Kecil. (2) Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan. (3) Ketentuan mengenai daerah pelindungan laut bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Pasal 31

(1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA. (2) Pembudidaya-Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan. (3) Pembudidaya-Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35