PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 4. Transmigran adalah warga Negara Republik INDONESIA yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 5. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. 6. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat Kawasan Perkotaan Baru. 7. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan. 8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. 9. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. 10. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat. 14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. 16. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transmigrasi.

BAB II

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Sinergi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan antara: a. Kementerian; b. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Tujuan; c. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Asal; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Tujuan; dan/atau e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Asal; (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga.

Pasal 4

Koreksi

(1) Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan SP, SKP, dan/atau KPB pada Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri. (2) Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan: a. perencanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; c. penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; dan/atau d. pengembangan masyarakat dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 5

(1) Tugas dan tanggung jawab Kementerian paling sedikit meliputi: a. menyusun rencana Kawasan Transmigrasi; b. menilai usulan rencana Kawasan Transmigrasi; c. MENETAPKAN rencana Kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Transmigrasi; d. memfasilitasi legalitas tanah; e. melaksanakan pembangunan Kawasan Transmigrasi; f. memfasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; g. melaksanakan pengembangan SP; h. melaksanakan pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan. (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: a. melakukan penilaian dan sinkronisasi rencana Kawasan Transmigrasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi; b. memfasilitasi penyelesaian legalitas tanah; c. memfasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; d. melaksanakan pengembangan SP tahap pemantapan; dan e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan. (3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi Daerah Asal paling sedikit meliputi: a. melaksanakan pelatihan calon Transmigran; b. memfasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; dan c. pembinaan dan pengawasan. (4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: a. mencadangkan areal calon Kawasan Transmigrasi; b. mengusulkan penetapan rencana Kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Transmigrasi; c. menyusun rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi; d. menyelesaikan legalitas tanah; e. melaksanakan fasilitasi penataan penduduk setempat dan penempatan Transmigran dari Daerah Asal; f. pengembangan SP; dan g. pembinaan dan pengawasan. (5) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Asal paling sedikit meliputi: a. memfasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; dan b. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran Sinergi; c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; d. persetujuan DPRD; e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; f. pelaksanaan; g. penatausahaan; dan h. pelaporan.

Pasal 8

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja oleh pemrakarsa. (2) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. objek; d. lokasi; e. ruang lingkup; f. pembiayaan; g. jangka waktu; dan h. manfaat. (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kerangka acuan kerja yang disusun oleh Kementerian sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerja sama dan unit kerja terkait lainnya.

Pasal 10

(1) Kerangka acuan kerja yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi yang dikoordinasikan oleh TKKSD. (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian. (3) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 11

(1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan menyiapkan surat penawaran mengenai rencana Sinergi. (2) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. objek Sinergi; b. manfaat Sinergi terhadap pembangunan daerah; c. dukungan kementerian/lembaga yang diperlukan; d. tahun anggaran dimulainya Sinergi; dan e. jangka waktu Sinergi. (3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh pimpinan pemrakarsa dan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. (4) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon mitra Sinergi.

Pasal 12

(1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui mediasi persiapan Sinergi dengan melibatkan para pihak. (2) Mediasi persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian. (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama SKP dan/atau KPB pada Kawasan Transmigrasi yang menjadi objek kesepakatan Sinergi; b. tujuan dan sasaran kualilatif dan kuantitatif yang akan dicapai dalam kesepakatan Sinergi; c. rincian kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup Sinergi; d. tugas dan tanggung jawab para pihak dalam kesepakatan Sinergi; e. jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan kesepakatan Sinergi; f. pendanaan; g. pengaturan pasca Sinergi; h. keadaan memaksa; dan i. pemantauan dan evaluasi. (4) Ruang lingkup rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam Sinergi.

Pasal 13

(1) Rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, perlu persetujuan DPRD. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan kesepakatan Sinergi. (2) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara rangkap sesuai dengan jumlah para pihak.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Nota Kesepakatan dan rencana kerja. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian.

Pasal 16

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen Nota Kesepakatan dan rencana kerja. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unit kerja masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 17

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h memuat hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan dan rencana kerja. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja masing-masing pihak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada pimpinan organisasi. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi kesepakatan Sinergi.

BAB Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Tahapan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 20

Koreksi

(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: a. identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi; b. advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; c. penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi; d. penatausahaan pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi; e. penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; f. koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; g. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran; h. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi Kawasan Transmigrasi; i. pemindahan dan penempatan Transmigran yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; j. penyuluhan Transmigrasi; k. pelatihan Transmigrasi; l. penyesuaian lingkungan baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi; m. penampungan provinsi; n. pelayanan kesehatan Transmigran; o. pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi; p. bantuan nonstandar Transmigrasi; q. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi; r. pengembangan SP pada tahap pemantapan; s. penguatan sumber daya manusia dalam rangka pemantapan SP; dan t. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka pemantapan SP. (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi Daerah Asal paling sedikit meliputi: a. penyuluhan Transmigrasi; b. pelatihan Transmigrasi; c. verifikasi hasil penjajakan calon lokasi penempatan Transmigran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. penyuluhan dan sosialisasi program Transmigrasi kepada calon Transmigran penduduk asal dan organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten/ kota; e. fasilitasi dan pelatihan calon Transmigran; f. pengangkutan dari kabupaten/kota ke embarkasi; g. penampungan provinsi; h. seleksi akhir pra pemberangkatan; dan i. pengangkutan dari penampungan provinsi ke embarkasi. (3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: a. identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi; b. advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; c. penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi; d. penatausahaan pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi; e. penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; f. koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; g. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran; h. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi Kawasan Transmigrasi; i. pemindahan dan penempatan Transmigran yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; j. penyuluhan Transmigrasi; k. pelatihan Transmigrasi; l. penyesuaian lingkungan baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi; m. pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon Transmigran penduduk setempat; n. pendampingan dari kabupaten/kota sampai ke lokasi; o. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi; p. pengembangan SP pada tahap kemandirian; q. penguatan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian SP; dan r. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian SP. (4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Asal paling sedikit meliputi: a. penyuluhan Transmigrasi; b. pelatihan Transmigrasi; c. Penjajakan ke calon lokasi penempatan Transmigran; d. penyuluhan program Transmigrasi kepada calon Transmigran penduduk asal; e. pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon Transmigran penduduk asal; f. fasilitasi pelatihan calon Transmigran; g. pelatihan calon Transmigran; h. pengangkutan dari desa ke kabupaten/kota; i. cek kesehatan calon Transmigran; j. penyuluhan Transmigrasi sebelum keberangkatan; k. pendampingan dari kabupaten/kota sampai ke lokasi; l. bantuan permodalan; dan m. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27