PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT

PERMEN Nomor 16 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wasiat adalah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. 2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG di bidang kenotariatan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya. 3. Pusat Daftar Wasiat adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 4. Pelaporan Wasiat adalah pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil berkenaan dengan Wasiat setiap bulannya yang dilakukan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat. 5. Daftar Akta adalah daftar yang dibuat oleh Notaris setiap bulan yang berisi data yang berkenaan dengan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut. 6. Daftar Nihil adalah daftar yang dibuat oleh Notaris setiap bulan yang menginformasikan tidak ada akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut. 7. Surat Keterangan Wasiat yang selanjutnya disebut SKW adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat. 8. Salinan Surat Keterangan Wasiat yang selanjutnya disebut Salinan SKW adalah salinan kata demi kata dari SKW yang pernah diterbitkan oleh Pusat Daftar Wasiat. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 10. Mendiang adalah orang yang telah meninggal dunia dan dimohonkan keterangan wasiatnya.

BAB II

PELAPORAN WASIAT

Pasal 3

Koreksi

(1) Notaris wajib melakukan Pelaporan Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat. (2) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Daftar Akta; atau b. Daftar Nihil. (3) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kalender pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 4

Koreksi

Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Akta Wasiat umum; atau b. Akta Wasiat rahasia atau tertutup.

Pasal 5

(1) Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi formulir isian yang memuat: a. identitas pemberi Wasiat, meliputi: 1. nama lengkap, nama dahulu, dan/atau nama alias; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. alamat; dan 4. nomor induk kependudukan. b. identitas akta Wasiat, meliputi: 1. nomor akta; 2. tanggal pembuatan akta; 3. nomor repertorium akta; dan 4. jenis akta Wasiat. (2) Dalam hal pemberi Wasiat merupakan warga negara asing yang membuat akta Wasiat di INDONESIA, Notaris mengisi formulir isian tambahan, meliputi: a. negara asal; dan b. nomor paspor pemberi Wasiat.

Pasal 6

Pelaporan Daftar Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memilih menu Nihil.

Pasal 7

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta yang dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 8

(1) Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.

Pasal 9

Pelaporan Wasiat yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam pangkalan data Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 10

(1) Dalam hal terdapat Wasiat yang dibuat oleh warga negara INDONESIA di luar negeri, pemberi Wasiat atau kuasanya yang sah dapat melaporkan Wasiat tersebut kepada Pusat Daftar Wasiat melalui Notaris di INDONESIA. (2) Dokumen Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisasi oleh kantor perwakilan Republik INDONESIA. (3) Pemberi Wasiat atau kuasanya yang sah menyampaikan dokumen Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Notaris di INDONESIA. (4) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat akta penyimpanan Wasiat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Notaris harus melakukan Pelaporan Wasiat terhadap akta penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

(1) Dalam hal Pelaporan Wasiat tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi Direktur Jenderal, Notaris dapat melakukan Pelaporan Wasiat melewati jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Jangka waktu Pelaporan Wasiat dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat melakukan Pelaporan Wasiat secara nonelektronik dan/atau diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Notaris dalam keadaan kahar; b. Notaris menjelang masa pensiun; c. Notaris yang meninggal dunia; atau d. Notaris yang sedang dalam proses perpindahan wilayah kerja.

Pasal 13

(1) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk Daftar Akta dan Daftar Nihil. (2) Pelaporan Wasiat untuk Daftar Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan: a. surat permohonan disertai alasan sah Pelaporan Wasiat dilakukan secara nonelektronik; b. formulir pelaporan yang dibuat sendiri oleh Notaris berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. fotokopi halaman pertama akta Wasiat; dan d. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk pelaporan Daftar Akta. (3) Dalam hal Notaris meninggal dunia, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan akta kematian atau tanda bukti pelaporan kematian yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi Notaris yang meninggal dunia. (4) Pelaporan Wasiat untuk Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan: a. surat permohonan disertai alasan sah Pelaporan Wasiat dilakukan secara nonelektronik; dan b. formulir pelaporan yang dibuat sendiri oleh Notaris berisi Daftar Nihil. (5) Dokumen Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan oleh Notaris sebagai bukti pelaporan secara nonelektronik.

Pasal 14

Pelaporan Wasiat dengan kondisi Notaris dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diajukan paling lambat pada tanggal terakhir bulan berjalan masa Pelaporan Wasiat.

Pasal 15

(1) Pelaporan Wasiat dengan kondisi Notaris menjelang masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan di bulan pembuatan Akta Wasiat. (2) Menjelang masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Notaris pensiun.

Pasal 16

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, Pelaporan Wasiat dilakukan oleh pejabat sementara Notaris. (2) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat pada tanggal terakhir bulan berjalan masa Pelaporan Wasiat.

Pasal 17

(1) Dalam hal Notaris sedang dalam proses perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Pelaporan Wasiat tetap dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. (2) Jangka waktu Pelaporan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 18

(1) Dokumen dan data Pelaporan Wasiat yang dilaporkan oleh Notaris secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai Pasal 17 disimpan oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Bukti Pelaporan Wasiat tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui surat elektronik kepada Notaris.

Pasal 19

(1) Dalam hal Notaris: a. tidak melakukan Pelaporan Wasiat; atau b. terlambat melakukan Pelaporan Wasiat, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tanpa alasan yang sah, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. (2) Pusat Daftar Wasiat berwenang melaporkan Notaris yang tidak melakukan atau terlambat melakukan Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Permohonan Perbaikan diajukan kepada Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 21

(1) Permohonan Perbaikan Pelaporan Wasiat dilakukan terhadap Pelaporan Wasiat yang berisi Daftar Akta diajukan oleh Notaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk perbaikan kesalahan input identitas pemberi Wasiat dan/atau identitas akta Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 22

(1) Permohonan Perbaikan Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan dengan surat permohonan yang berisi alasan perbaikan Pelaporan Wasiat. (2) Permohonan Perbaikan Pelaporan Wasiat secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. lembar laporan bulanan; b. bukti kirim atau resi pengiriman atau tanda terima yang menunjukkan laporan bulanan Wasiat tersebut pernah di laporkan ke Pusat Daftar Wasiat; c. halaman pertama akta Wasiat yang dilegalisir; dan d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa: 1. dokumen yang dilampirkan adalah benar; dan 2. Notaris telah melakukan kesalahan input Daftar Akta. (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pusat Daftar Wasiat dapat meminta kepada Notaris untuk melengkapi dokumen lain yang dibutuhkan untuk perbaikan Pelaporan Wasiat.

Pasal 23

(1) Permohonan perbaikan Pelaporan Wasiat diperiksa oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan perbaikan Pelaporan Wasiat diterima.

Pasal 24

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada Notaris untuk dilengkapi. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Notaris secara tertulis. (3) Notaris melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan kepada Notaris. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 25

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap, Pusat Daftar Wasiat memperbaiki Pelaporan Wasiat. (2) Hasil perbaikan Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam pangkalan data Pusat Daftar Wasiat dan disampaikan kepada Notaris melalui surat elektronik.

BAB Kesatu

Tata Cara Pelaporan Wasiat

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Akta Wasiat umum; atau b. Akta Wasiat rahasia atau tertutup.

Pasal 5

Pasal 6

Pelaporan Daftar Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memilih menu Nihil.

Pasal 7

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta yang dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 8

Pasal 9

Pelaporan Wasiat yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam pangkalan data Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pelaporan Wasiat dengan kondisi Notaris dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diajukan paling lambat pada tanggal terakhir bulan berjalan masa Pelaporan Wasiat.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Permohonan Perbaikan Pelaporan Wasiat

Pasal 20

Koreksi

Permohonan Perbaikan diajukan kepada Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN WASIAT

Pasal 26

Koreksi

(1) Permohonan SKW diajukan ke Pusat Daftar Wasiat. (2) Pengajuan permohonan pemberian SKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Mendiang. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. ahli waris; b. Notaris; c. instansi pemerintah; atau d. pihak lain yang berkepentingan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui kuasa. (5) Permohonan pemberian SKW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 27

(1) Permohonan pemberian SKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan mengisi formulir permohonan. (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kode voucer penerimaan negara bukan pajak yang telah dibayar; b. identitas Pemohon yang memuat: 1. nama; 2. nomor induk kependudukan; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. alamat tempat tinggal; 5. alamat surat elektronik; 6. nomor telepon yang dapat dihubungi; dan 7. hubungan hukum dengan Mendiang. c. identitas Mendiang yang memuat: 1. nama; 2. nama dahulu (jika ada); 3. nama alias (jika ada); 4. tempat dan tanggal lahir; dan 5. alamat tempat tinggal; d. data pada kutipan akta kematian yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil atas nama Mendiang, yang memuat: 1. nomor dokumen kematian; 2. tempat kematian; 3. tanggal kematian; 4. tanggal dokumen kematian; dan 5. tempat dokumen kematian dibuat. (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah: a. kartu tanda penduduk Pemohon SKW; b. dokumen kematian atas nama Mendiang, yaitu: 1. fotokopi kutipan akta kematian yang telah dilegalisasi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil; atau 2. surat tanda bukti pelaporan pencatatan kematian WNI di luar negeri dengan disertai: a) akta kematian dari negara setempat; dan/atau b) surat keterangan kematian dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA; c. kutipan akta kelahiran, surat keterangan lahir atau dokumen lain yang mencantumkan tempat dan tanggal lahir Mendiang dalam hal tempat dan tanggal lahir Mendiang tidak tercantum pada kutipan akta kematian; dan d. surat keterangan ganti nama dalam hal Mendiang pernah melakukan ganti nama. (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon SKW juga harus mengunggah: a. asli surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan: 1. hubungan hukum Pemohon dengan Mendiang; dan 2. maksud permohonan SKW; dalam hal permohonan diajukan oleh ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan; b. asli surat penugasan dalam hal diajukan oleh instansi pemerintah; dan c. asli surat kuasa untuk melakukan permohonan SKW dalam hal pemohon merupakan Notaris atau kuasa ahli waris. (5) Dalam hal dokumen kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen asli dan tidak perlu dilegalisasi.

Pasal 28

Pemohon bertanggung jawab atas Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

(1) Permohonan pemberian SKW dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan b. kesesuaian data yang diisi Pemohon pada formulir permohonan dengan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 30

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau ketidaksesuaian formulir permohonan dengan dokumen persyaratan, Pusat Daftar Wasiat memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon melalui surat elektronik. (3) Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang biaya penerimaan negara bukan pajak atas permohonan SKW masih berlaku. (4) Dalam hal masa berlaku voucer telah habis, Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dan permohonan dinyatakan ditolak. (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap, Pusat Daftar Wasiat mengirimkan SKW kepada Pemohon melalui surat elektronik.

Pasal 32

(1) SKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berisi keterangan: a. tercatat akta Wasiat atas nama Mendiang; atau b. tidak tercatat akta Wasiat atas nama Mendiang. (2) SKW tercatat akta Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi daftar akta Mendiang yang dikirimkan Notaris saat Pelaporan Wasiat pada Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 33

(1) Pengajuan permohonan Salinan SKW dilakukan terhadap SKW yang hilang atau rusak. (2) Permohonan Salinan SKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pusat Daftar Wasiat. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. ahli waris; b. Notaris; c. instansi pemerintah; atau d. pihak lain yang berkepentingan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui kuasa. (5) Permohonan Salinan SKW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 34

(1) Permohonan Salinan SKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan mengisi formulir permohonan. (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kode voucer penerimaan negara bukan pajak yang telah dibayar; b. identitas Pemohon yang memuat: 1. nama; 2. nomor induk kependudukan; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. alamat tempat tinggal; 5. alamat surat elektronik; dan 6. nomor telepon yang dapat dihubungi; c. identitas Mendiang yang memuat: 1. nama; 2. nama dahulu (jika ada); 3. nama alias (jika ada); 4. tempat dan tanggal lahir; dan 5. alamat tempat tinggal; d. hubungan hukum Pemohon dengan Mendiang; e. data pada kutipan akta kematian yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil atas nama Mendiang, yang memuat: 1. nomor dokumen kematian; 2. tempat kematian; 3. tanggal kematian; 4. tanggal dokumen kematian; dan 5. tempat dokumen kematian dibuat; dan f. Data pada SKW yang hilang atau rusak, yang memuat: 1. nomor SKW; dan 2. tanggal SKW. (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk Pemohon Salinan SKW; b. asli surat keterangan hilang yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang; dan c. dokumentasi SKW yang rusak. (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon salinan SKW juga harus mengunggah: a. asli surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan: 1. hubungan hukum Pemohon dengan Mendiang; dan 2. maksud permohonan Salinan SKW, dalam hal permohonan diajukan oleh ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan; b. asli surat penugasan dalam hal diajukan oleh instansi pemerintah; atau c. asli surat kuasa untuk melakukan permohonan Salinan SKW dalam hal pemohon merupakan Notaris atau kuasa ahli waris.

Pasal 35

Pemohon bertanggung jawab atas Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Permohonan Salinan SKW dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan b. kesesuaian data yang diisi Pemohon pada formulir permohonan dengan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 37

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau ketidaksesuaian formulir permohonan dengan dokumen persyaratan, Pusat Daftar Wasiat memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon melalui surat elektronik. (3) Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang voucer atas permohonan Salinan SKW masih berlaku. (4) Dalam hal masa berlakunya voucer telah habis, Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dan permohonan dinyatakan ditolak. (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dokumen dinyatakan lengkap, Pusat Daftar Wasiat mengirimkan Salinan SKW kepada Pemohon melalui surat elektronik.

Pasal 39

(1) Perbaikan SKW dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian data wasiat atas isi dari SKW yang diterbitkan oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Permohonan Perbaikan SKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dengan perbaikan data akibat kesalahan input data dari Pemohon.

Pasal 40

(1) Permohonan perbaikan SKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui surat permohonan yang berisi alasan perbaikan SKW; (2) Permohonan perbaikan SKW harus melampirkan: a. SKW yang dimohonkan perbaikan; b. Lembar laporan bulanan; c. halaman pertama akta Wasiat yang dilegalisir; dan d. bukti kirim, resi pengiriman, atau tanda terima yang menunjukkan laporan bulanan Wasiat tersebut pernah dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat. (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Daftar Wasiat dapat meminta kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen lain yang dibutuhkan untuk perbaikan SKW.

Pasal 41

(1) Permohonan perbaikan SKW diperiksa oleh Pusat Daftar Wasiat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan perbaikan SKW diterima.

Pasal 42

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat kekurangan dan/atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara tertulis. (3) Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 43

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan lengkap dan sesuai, Pusat Daftar Wasiat menerbitkan SKW yang telah dilakukan perbaikan. (2) SKW yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Pusat Daftar Wasiat kepada Pemohon melalui surat elektronik.

BAB Kesatu

Permohonan Pemberian Surat Keterangan Wasiat

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pemohon bertanggung jawab atas Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap, Pusat Daftar Wasiat mengirimkan SKW kepada Pemohon melalui surat elektronik.

Pasal 32

BAB Kedua

Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pemohon bertanggung jawab atas Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dokumen dinyatakan lengkap, Pusat Daftar Wasiat mengirimkan Salinan SKW kepada Pemohon melalui surat elektronik.