PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 35 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 2. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu dokumen perencanaan kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 4. Rencana Pembangunan Tahunan kementerian/ lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 7. Manual Indikator Kinerja adalah dokumen/pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. 8. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran strategis, Indikator Kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. 9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 10. Target Kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. 11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 14. Unit Organisasi Eselon I adalah sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan di lingkungan Kementerian. 15. Unit Organisasi Eselon II adalah biro, pusat, sekretariat direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan, inspektorat, dan direktorat di lingkungan Kementerian. 16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 17. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau perikanan.

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyusunan: a. peta strategi; b. Renstra; c. Rencana Kerja; d. Perjanjian Kinerja; e. Manual Indikator Kinerja; dan f. rencana aksi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Peta strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat: a. gambaran perspektif; dan b. Sasaran untuk mengelola Kinerja organisasi. (2) Peta strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh level 0. (3) Peta strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. mengetahui kondisi yang ingin dicapai organisasi; b. mengidentifikasi perspektif peta strategi dan MENETAPKAN Sasaran di setiap perspektif; dan c. melakukan pengecekan hubungan sebab akibat antarperspektif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan peta strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Gambaran perspektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perspektif stakeholder; b. perspektif customer; c. perspektif internal proses; dan d. perspektif learning and growth.

Pasal 7

(1) Sasaran untuk mengelola Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sasaran strategis; b. Sasaran program; dan c. Sasaran kegiatan. (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. (3) Sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran strategis Kementerian. (4) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. menggambarkan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai; b. berupa pernyataan yang singkat dan jelas sehingga mudah dipahami; c. merupakan Sasaran yang bersifat penting dan memperoleh prioritas tinggi; d. dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional dan bersifat kualitatif bukan kuantitatif; e. dalam hal Sasaran tidak memiliki acuan/mandat dari level atasnya, maka level yang bersangkutan dapat membuat Sasaran sendiri; dan f. merupakan outcome atau output penting, bukan kegiatan atau proses. (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Indikator Kinerja.

Pasal 8

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas: a. Indikator Kinerja Sasaran strategis; b. Indikator Kinerja program; dan c. Indikator Kinerja kegiatan. (2) Indikator Kinerja Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran strategis Kementerian. (3) Indikator Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. (4) Indikator Kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Indikator Kinerja ditetapkan dengan: a. Keputusan Menteri untuk Indikator Kinerja level 0; dan b. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk Indikator Kinerja level I, level II, dan level III. (2) Penetapan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran, Indikator Kinerja, cara perhitungan dan penanggungjawab Indikator Kinerja. (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format penetapan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Renstra Kementerian; dan b. Renstra Unit Organisasi Eselon I. (2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (3) Renstra Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian. (4) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan. (5) Renstra Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Renstra Kementerian ditetapkan.

Pasal 12

(1) Renstra ditetapkan dengan: a. Peraturan Menteri untuk Renstra Kementerian; b. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk Renstra Unit Organisasi Eselon I. (2) Sistematika Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Bab I pendahuluan; b. Bab II visi, misi, dan tujuan Kementerian; c. Bab III arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; d. Bab IV Target Kinerja dan kerangka pendanaan; e. Bab V penutup; dan f. lampiran. (3) Sistematika Renstra Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Bab I pendahuluan; b. Bab II visi dan misi Kementerian serta tujuan Unit Organisasi Eselon I; c. Bab III arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; d. Bab IV Target Kinerja dan kerangka pendanaan; e. Bab V penutup; dan f. lampiran. (4) Renstra yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Kementerian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak penetapan. (5) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat: a. visi; b. misi; c. Sasaran strategis; d. program; e. Sasaran program; f. Indikator Kinerja Program g. kegiatan; h. Sasaran kegiatan; i. Indikator Kinerja kegiatan; j. Klasifikasi Rincian Output; k. Indikator Klasifikasi Rincian Output; l. Rincian output; m. Indikator rincian output; n. lokasi; dan o. komponen. (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kementerian; b. penyusunan rancangan Rencana Kerja Kementerian; dan c. pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian. (3) Tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Rencana Kerja Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat: a. Sasaran; b. Indikator Kinerja; dan c. Target Kinerja, yang menjadi tanggung jawab pimpinan level organisasi yang bersangkutan. (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada level 0 sampai dengan level III. (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak dokumen pelaksanaan anggaran diterima. (4) Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penandatanganan. (5) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan: a. ketentuan penyusunan peta strategi, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan inisiatif strategis; b. Target Kinerja tahun berjalan pada dokumen Renstra dan Rencana Kerja; dan c. hasil evaluasi Kinerja tahun sebelumnya. (6) Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran; dan/atau c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran.

Pasal 15

(1) Mekanisme penyusunan Perjanjian Kinerja level I melalui: a. dialog Kinerja organisasi antara pimpinan level I dengan Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada matriks cascading Kinerja level 0 ke level I; b. dalam proses dialog Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga dilakukan review Perencanaan Kinerja; c. dialog Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan dokumen Perjanjian Kinerja; dan d. dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri dan pimpinan level I yang bersangkutan. (2) Mekanisme penyusunan Perjanjian Kinerja level II dan level III melalui: a. dialog Kinerja organisasi antara pimpinan level I dengan pimpinan level II dan level III dengan mengacu pada matriks cascading Kinerja level I ke level II dan level III; b. dalam proses dialog Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga dilakukan review Perencanaan Kinerja; c. dialog Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan dokumen Perjanjian Kinerja; dan d. dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh: 1. pimpinan level I dan pimpinan level II; atau 2. pimpinan level II dan level III. (3) Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipublikasikan pada laman Kementerian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak Perjanjian Kinerja ditandatangani. (4) Bentuk dan format Matriks cascading Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Unit organisasi yang mempunyai dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus menyusun Perjanjian Kinerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (2) Penyusunan Perjanjian Kinerja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perjanjian Kinerja level I ditandatangani. (3) Perjanjian Kinerja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditandatangani oleh pimpinan level I yang bersangkutan dengan kepala Dinas penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (4) Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Jenderal. (5) Bentuk dan format Perjanjian Kinerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Manual Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan dokumen penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran Kinerja. (2) Manual Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama Indikator Kinerja; b. definisi; c. formula perhitungan; d. satuan; e. tingkat validitas; f. sumber data; g. pola perhitungan; h. polarisasi; dan i. periode pelaporan. (3) Bentuk dan format Manual Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan. (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada level I sampai dengan level III. (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan level I, level II, dan level III, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani. (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direvisi sesuai hasil evaluasi yang dilakukan setiap triwulan. (5) Bentuk dan format rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Peta Strategi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Rencana Strategis

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

BAB Kelima

Perjanjian Kinerja

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengukuran Kinerja berpedoman pada Manual Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Kinerja dengan Target Kinerja secara berjenjang mulai dari level III sampai ke level 0. (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi Pengelolaan Kinerja. (4) Berdasarkan data Kinerja dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh: a. Sekretaris Jenderal untuk data capaian Kinerja level I; dan b. Pimpinan level I untuk data capaian Kinerja level II dan level III. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama tanggal 19 terhitung sejak triwulan berakhir. (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kertas kerja hasil verifikasi yang menyatakan: a. capaian Kinerja valid; atau b. capaian Kinerja tidak valid. (7) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan capaian Kinerja valid sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a: a. Sekretaris Jenderal MENETAPKAN nilai Kinerja organisasi untuk capaian Kinerja level I; dan b. pimpinan organisasi level I MENETAPKAN nilai Kinerja organisasi untuk capaian Kinerja level II dan level III. (8) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan capaian Kinerja tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan: a. pengurangan 1% (satu persen) nilai Kinerja organisasi per Indikator Kinerja, jika data dukung tidak sesuai dengan capaian Kinerja; atau b. perubahan data realisasi Indikator Kinerja menjadi 0 (nol) per Indikator Kinerja, jika tidak ada data dukung.

Pasal 20

Pengukuran Kinerja untuk Indikator Kinerja mandatory dilakukan oleh penanggung jawab Indikator Kinerja dan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi penerima mandatory melalui naskah dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan periode pelaporan Indikator Kinerja.

Pasal 21

Nilai Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dinyatakan dalam predikat: a. istimewa, untuk nilai 110–120; b. baik, untuk nilai 90-<110; c. cukup, untuk nilai 70-<90; d. kurang, untuk nilai 50-<70; dan e. sangat kurang, untuk nilai <50.

BAB V

PELAPORAN KINERJA

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang dari level III sampai ke level 0. (2) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan Kinerja interim, merupakan laporan Kinerja setiap triwulan; dan b. laporan Kinerja tahunan, merupakan laporan Kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Bentuk dan format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada: a. Menteri untuk level I dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak triwulan berakhir; dan b. atasan langsung untuk level II dan level III dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Pasal 24

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk level II dan level III disampaikan kepada atasan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak tahun berakhir. (2) Berdasarkan laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan menugaskan: a. Kepala Biro Perencanaan untuk melakukan reviu lingkup Sekretariat Jenderal; dan b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan untuk melakukan reviu lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak diterima laporan Kinerja. (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan level II dan level III berupa kertas kerja hasil reviu sebagai bahan penyempurnaan laporan Kinerja. (4) Hasil penyempurnaan laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan level II dan level III dan disampaikan kepada atasan langsung. (5) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah pada aplikasi yang telah ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bersamaan dengan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 25

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (2) huruf b untuk level I disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Februari. (2) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Menteri dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Januari. (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi Eselon I berupa catatan hasil reviu sebagai bahan penyempurnaan laporan Kinerja. (4) Hasil penyempurnaan laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan disampaikan kepada Menteri. (5) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah pada aplikasi yang telah ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 26

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b untuk level 0 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Februari. (2) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah paling lambat minggu ke 1 (satu) bulan Februari. (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal berupa catatan hasil reviu sebagai bahan penyempurnaan laporan Kinerja. (4) Hasil penyempurnaan laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Menteri dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (5) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah pada aplikasi yang telah ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

BAB VI

EVALUASI KINERJA

Pasal 27

Koreksi

(1) Evaluasi Kinerja terdiri atas: a. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; b. evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja; dan c. evaluasi implementasi SAKIP. (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian. (3) Evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membandingkan target rencana aksi dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi pencapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. (4) Evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat Sasaran dan berorientasi hasil.

Pasal 28

(1) Evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan setiap triwulan: a. level I oleh: 1. Kepala Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal; dan 2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan untuk Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan, dalam jangka waktu paling lama minggu ketiga terhitung sejak triwulan berakhir; b. level II oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dalam jangka waktu paling lama minggu kedua terhitung sejak triwulan berakhir; dan c. level III oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon II, dalam jangka waktu paling lama minggu kedua terhitung sejak triwulan berakhir. (2) Hasil evaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan evaluasi rencana aksi. (3) Laporan evaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. Sasaran; b. Indikator Kinerja; c. unit penanggung jawab; d. kegiatan pendukung; e. alokasi anggaran; f. realisasi anggaran; g. target kegiatan; h. satuan target kegiatan; i. target kegiatan per bulan; j. realisasi kegiatan per bulan; k. tindak lanjut; l. permasalahan; dan m. rekomendasi. (4) Bentuk dan format laporan evaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. penilaian mandiri SAKIP; dan/atau b. rekonsiliasi Kinerja. (2) Penilaian Mandiri SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Inspektur Jenderal untuk level 0 dan level I; dan b. pimpinan Unit Organisasi Eselon I untuk level II dan level III. (3) Penilaian Mandiri SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah lingkup Kementerian. (4) Rekonsiliasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap level II dan level III oleh pimpinan level I menggunakan kertas kerja rekonsiliasi Kinerja.

Pasal 30

(1) Berdasarkan evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dapat diberikan: a. penghargaan kepada setiap level untuk 3 (tiga) unit organisasi terbaik; atau b. teguran kepada setiap level untuk unit organisasi yang tidak mencapai target evaluasi SAKIP. (2) Penghargaan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Inspektur Jenderal untuk level I; dan b. pimpinan Unit Organisasi Eselon I untuk unit level II dan level III.

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas: a. Indikator Kinerja utama, merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/ diamanatkan dari level atas untuk menjadi Indikator Kinerja utama; dan/atau b. Indikator Kinerja manajerial, merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi. (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. SMART: Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound; b. mencerminkan tugas dan fungsi organisasi dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian; c. pemilihan Indikator Kinerja didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi; d. merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan; e. data/informasi yang berkaitan dengan Indikator Kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis berdasarkan penganggaran yang efisien; f. merupakan ukuran dari satu Sasaran; g. satu Indikator Kinerja tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari satu Sasaran dalam satu Perjanjian Kinerja; h. setiap Indikator Kinerja harus dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja; dan i. dalam penyusunan Indikator Kinerja level 0, dimungkinkan adanya penjabaran Indikator Kinerja dari level atas ke level dibawahnya yang saling berhubungan. (3) Indikator Kinerja yang disusun dengan ketentuan mencerminkan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan menjadi Indikator Kinerja mandatory ke setiap level organisasi dengan kriteria: a. menggambarkan dan mencerminkan Kinerja Kementerian secara nasional; b. bersifat kolaboratif lintas unit kerja dalam upaya pencapaian Kinerja; c. sudah menjadi Indikator Kinerja utama pada unit penanggungjawab minimal 1 (satu) tahun; d. persentase capaian Indikator Kinerja <100% (kurang dari seratus persen) atau belum optimal; dan e. penanggungjawab Indikator Kinerja utama berkomitmen untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan dapat secara berkala menyampaikan secara resmi pencapaian Kinerja unit kerja yang dimandatkan. (4) Penetapan Indikator Kinerja mandatory sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme: a. unit penanggung jawab menyampaikan usulan Indikator Kinerja kepada Sekretariat Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Desember sebelum tahun berjalan; b. Sekretariat Jenderal bersama unit penanggung jawab melakukan pembahasan Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, pohon Kinerja, dan rincian Target Kinerja dengan melibatkan unit organisasi terkait; dan c. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Sekretariat Jenderal menyampaikan surat resmi kepada seluruh unit organisasi yang akan dimandatkan. (5) SMART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan tabel analisis SMART sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34