PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. 2. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sesuai kebutuhan unit kerja. (2) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Standar Kompetensi Jabatan; b. kebutuhan organisasi; dan/atau c. hasil asesmen. (3) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN paling sedikit memuat: a. jenis kompetensi yang akan dikembangkan; b. bentuk Pengembangan Kompetensi; c. jalur Pengembangan Kompetensi; d. waktu pelaksanaan; dan e. kebutuhan anggaran. (4) Jenis kompetensi yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kompetensi manajerial; b. kompetensi teknis; dan c. kompetensi sosial kultural. (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. (6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. (8) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan. (9) Jalur Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. pelatihan klasikal; dan b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 3

(1) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun. (2) Peninjauan kembali rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. usulan unit kerja; b. kebutuhan organisasi; c. hasil evaluasi oleh biro yang membidangi sumber daya manusia; dan/atau d. hasil evaluasi oleh pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai. (3) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada biro yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 4

(1) Biro yang membidangi sumber daya manusia menganalisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dari unit kerja. (2) Analisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. standar kompetensi yang dibutuhkan; b. kebutuhan organisasi; dan/atau c. pola karier pegawai. (3) Analisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan: a. biro yang membidangi organisasi dan tata laksana; b. biro yang membidangi perencanaan; c. pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai; dan d. unit kerja pengusul. (4) Hasil analisis rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan menjadi kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. (5) Hasil analisis rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi: a. PNS ditetapkan oleh PPK; dan b. PPPK ditetapkan oleh PyB.

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menjadi dasar dalam menyusun: a. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka menengah; dan b. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka pendek. (2) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setiap tahun. (4) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; c. metode Pengembangan Kompetensi; dan d. waktu pelaksanaan. (5) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN untuk: a. PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun; dan b. PPPK dilakukan paling banyak 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN untuk peningkatan kualifikasi pendidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal. (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN selain peningkatan kualifikasi pendidikan dikoordinasikan oleh pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur: a. pelatihan klasikal; dan/atau b. pelatihan nonklasikal. (3) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka secara luring dan/atau secara daring. (4) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat paling kurang berupa: a. pelatihan; b. seminar; c. kursus; d. bimbingan teknis; dan e. penataran. (5) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. (6) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa: a. bimbingan di tempat kerja; b. e-learning; c. coaching; d. mentoring; e. pelatihan jarak jauh; f. magang/praktik kerja; g. patok banding; h. pertukaran Pegawai ASN antar unit kerja Kementerian; i. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai kementerian/lembaga lain; j. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai pemerintah daerah; k. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; l. belajar mandiri; dan/atau m. komunitas belajar.

Pasal 9

Dalam mengoordinasikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai dapat melibatkan instansi atau lembaga lain.

BAB 3

Ketua Wiyata

Pasal 13

Koreksi

(1) Ketua wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian. (2) Ketua wiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi dan talenta Pegawai ASN di Kementerian; dan b. MENETAPKAN desain penyelenggaraan wiyata kinarya merdeka belajar. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua wiyata dibantu oleh wakil ketua wiyata.

Pasal 14

(1) Wakil ketua wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran; b. wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi; c. wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan; dan d. wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja. (2) Wakil ketua wiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata.

Pasal 15

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan kepala pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di Kementerian; b. mengoordinasikan penyiapan materi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dengan seluruh pemangku kepentingan di Kementerian; c. MENETAPKAN strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; d. mengoordinasikan penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dengan direktur wiyata; e. melaksanakan evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan f. melaksanakan rekognisi hasil Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 16

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kepala pusat yang membidangi pengelolaan data dan statistik, serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyediakan infrastruktur layanan aplikasi wiyata kinarya merdeka belajar; b. menyediakan layanan sistem manajemen pembelajaran dan sistem manajemen pengetahuan; c. mengelola keamanan informasi; d. mengelola basis data aplikasi wiyata kinarya merdeka belajar; dan e. mengoordinasikan pengintegrasian data dan aplikasi yang berhubungan dengan wiyata kinarya merdeka belajar.

Pasal 17

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kepala biro yang membidangi kerja sama dan hubungan masyarakat. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan kurasi teknis konten pengetahuan; b. melakukan publikasi konten pengetahuan; c. mengelola repositori pengetahuan wiyata kinarya merdeka belajar; dan d. melakukan sosialisasi wiyata kinarya merdeka belajar.

Pasal 18

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kepala biro yang membidangi sumber daya manusia. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melaksanakan penilaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi; dan b. mengelola manajemen talenta dan kinerja.

BAB 4

Wakil Ketua Wiyata

Pasal 14

Koreksi

(1) Wakil ketua wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran; b. wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi; c. wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan; dan d. wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja. (2) Wakil ketua wiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata.

Pasal 15

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan kepala pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di Kementerian; b. mengoordinasikan penyiapan materi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dengan seluruh pemangku kepentingan di Kementerian; c. MENETAPKAN strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; d. mengoordinasikan penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dengan direktur wiyata; e. melaksanakan evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan f. melaksanakan rekognisi hasil Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 16

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kepala pusat yang membidangi pengelolaan data dan statistik, serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyediakan infrastruktur layanan aplikasi wiyata kinarya merdeka belajar; b. menyediakan layanan sistem manajemen pembelajaran dan sistem manajemen pengetahuan; c. mengelola keamanan informasi; d. mengelola basis data aplikasi wiyata kinarya merdeka belajar; dan e. mengoordinasikan pengintegrasian data dan aplikasi yang berhubungan dengan wiyata kinarya merdeka belajar.

Pasal 17

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kepala biro yang membidangi kerja sama dan hubungan masyarakat. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan kurasi teknis konten pengetahuan; b. melakukan publikasi konten pengetahuan; c. mengelola repositori pengetahuan wiyata kinarya merdeka belajar; dan d. melakukan sosialisasi wiyata kinarya merdeka belajar.

Pasal 18

(1) Wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kepala biro yang membidangi sumber daya manusia. (2) Wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melaksanakan penilaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi; dan b. mengelola manajemen talenta dan kinerja.

Pasal 19

Direktur wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. direktur wiyata bidang kompetensi inti; dan b. direktur wiyata bidang kompetensi pendukung.

Pasal 20

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a menangani Pengembangan Kompetensi pada bidang sebagai berikut: a. guru; b. tenaga kependidikan; c. pendidikan anak usia dini; d. pendidikan dasar; e. pendidikan menengah; f. pendidikan vokasi; g. pendidikan tinggi akademik; h. riset dan teknologi; i. kebudayaan; j. standar pendidikan; k. kurikulum pendidikan; l. asesmen pendidikan; m. perbukuan pendidikan; dan n. bahasa dan sastra. (2) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata melalui wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 21

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi inti merupakan sekretaris unit utama sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Kompetensi teknis substantif sesuai kebutuhan unit kerja. (3) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sesuai kebutuhan unit kerja; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang masing-masing dengan wakil ketua wiyata terkait; c. mengoordinasikan produksi pengetahuan di bidang masing-masing dengan wakil ketua wiyata terkait; d. memfasilitasi Pegawai ASN di unit kerja untuk melaksanakan pelatihan; e. melaksanakan kurasi substansi konten pengetahuan; f. melaksanakan kurasi mitra penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 22

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menangani urusan: a. perencanaan; b. hukum; c. sumber daya manusia; d. organisasi dan tata laksana; e. keuangan; f. barang milik negara; g. umum; h. pengadaan barang dan jasa; i. kerja sama; j. hubungan masyarakat; k. sistem pengawasan internal pemerintah; dan l. data dan teknologi informasi. (2) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata melalui wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 23

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung merupakan kepala biro, kepala pusat, atau inspektur yang membidangi urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Kompetensi teknis dukungan administratif. (3) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang administrasi dan pengawasan sesuai kebutuhan Kementerian; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang administrasi dan pengawasan dengan wakil ketua wiyata terkait; c. mengoordinasikan produksi pengetahuan di bidang administrasi dan pengawasan dengan wakil ketua wiyata terkait; d. memfasilitasi Pegawai ASN di unit kerja untuk melaksanakan pelatihan; e. melaksanakan kurasi substansi konten pengetahuan; f. melaksanakan kurasi mitra penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. (4) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung dalam melaksanakan pembelajaran pada masing-masing unit kerja dikoordinasikan oleh wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), direktur wiyata bidang kompetensi inti atau direktur wiyata bidang kompetensi pendukung dibantu oleh manajer pelatihan wiyata.

BAB 5

Direktur Wiyata

Pasal 19

Koreksi

Direktur wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. direktur wiyata bidang kompetensi inti; dan b. direktur wiyata bidang kompetensi pendukung.

Pasal 20

Koreksi

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a menangani Pengembangan Kompetensi pada bidang sebagai berikut: a. guru; b. tenaga kependidikan; c. pendidikan anak usia dini; d. pendidikan dasar; e. pendidikan menengah; f. pendidikan vokasi; g. pendidikan tinggi akademik; h. riset dan teknologi; i. kebudayaan; j. standar pendidikan; k. kurikulum pendidikan; l. asesmen pendidikan; m. perbukuan pendidikan; dan n. bahasa dan sastra. (2) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata melalui wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 21

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi inti merupakan sekretaris unit utama sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Kompetensi teknis substantif sesuai kebutuhan unit kerja. (3) Direktur wiyata bidang kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sesuai kebutuhan unit kerja; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang masing-masing dengan wakil ketua wiyata terkait; c. mengoordinasikan produksi pengetahuan di bidang masing-masing dengan wakil ketua wiyata terkait; d. memfasilitasi Pegawai ASN di unit kerja untuk melaksanakan pelatihan; e. melaksanakan kurasi substansi konten pengetahuan; f. melaksanakan kurasi mitra penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 22

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menangani urusan: a. perencanaan; b. hukum; c. sumber daya manusia; d. organisasi dan tata laksana; e. keuangan; f. barang milik negara; g. umum; h. pengadaan barang dan jasa; i. kerja sama; j. hubungan masyarakat; k. sistem pengawasan internal pemerintah; dan l. data dan teknologi informasi. (2) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua wiyata melalui wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 23

(1) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung merupakan kepala biro, kepala pusat, atau inspektur yang membidangi urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Kompetensi teknis dukungan administratif. (3) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang administrasi dan pengawasan sesuai kebutuhan Kementerian; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di bidang administrasi dan pengawasan dengan wakil ketua wiyata terkait; c. mengoordinasikan produksi pengetahuan di bidang administrasi dan pengawasan dengan wakil ketua wiyata terkait; d. memfasilitasi Pegawai ASN di unit kerja untuk melaksanakan pelatihan; e. melaksanakan kurasi substansi konten pengetahuan; f. melaksanakan kurasi mitra penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. (4) Direktur wiyata bidang kompetensi pendukung dalam melaksanakan pembelajaran pada masing-masing unit kerja dikoordinasikan oleh wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), direktur wiyata bidang kompetensi inti atau direktur wiyata bidang kompetensi pendukung dibantu oleh manajer pelatihan wiyata.

Pasal 25

(1) Manajer pelatihan wiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan jabatan fungsional ahli utama atau jabatan fungsional ahli madya yang ditugaskan oleh direktur wiyata bidang kompetensi inti atau direktur wiyata bidang kompetensi pendukung sesuai dengan kewenangan. (2) Manajer pelatihan wiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan kurikulum dan materi pelatihan: b. melaksanakan proses pelatihan; c. melaksanakan kemitraan pelatihan; d. melaksanakan rekognisi kurikulum dan materi Pengembangan Kompetensi; e. melaksanakan evaluasi pelatihan; f. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan; dan g. menugaskan administrator pelatihan, sesuai dengan bidang dan urusan masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 6

Pasal 25

Pasal 26

BAB 7

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35