PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. 4. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. 5. Majelis Kehormatan Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN. 6. Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap pelanggaran Kode Etik tingkat sedang dan berat. 7. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran. 8. Pelapor adalah seorang karena yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik. 9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis dari Pelapor kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Budaya Kerja ASN di Kementerian dilaksanakan melalui nilai dasar BerAKHLAK dengan employer branding “Bangga Melayani Bangsa”. (2) Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui panduan perilaku sebagai berikut: a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. (3) Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penguatan Budaya Kerja dan mendukung pencapaian kinerja Pegawai ASN di Kementerian.

Pasal 4

(1) Panduan perilaku berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan c. melakukan perbaikan tiada henti. (2) Panduan perilaku akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. (3) Panduan perilaku kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. membantu orang lain belajar; dan c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (4) Panduan perilaku harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. menghargai setiap orang; b. suka menolong orang lain; dan c. membangun lingkungan kerja yang kondusif. (5) Panduan perilaku loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. memegang teguh ideologi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta pemerintahan yang sah; b. menjaga nama baik sesama Pegawai ASN, pimpinan, Kementerian, dan negara; dan c. menjaga rahasia jabatan dan negara. (6) Panduan perilaku adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan c. bertindak proaktif. (7) Panduan perilaku kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas: a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Setiap unit kerja di Kementerian harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku dengan dilengkapi contoh perilaku yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Pasal 6

(1) Implementasi nilai dasar BerAKHLAK dilakukan melalui penguatan agen perubahan pada tingkat Kementerian dan tingkat unit kerja/satuan kerja jabatan pimpinan tinggi madya. (2) Agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kedua

Panduan Perilaku Budaya Kerja

Pasal 4

Koreksi

BAB III

KODE ETIK

Pasal 7

Koreksi

Kode Etik bertujuan untuk: a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas, kehidupan sehari-hari, dan berorganisasi; c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ASN; dan d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pegawai ASN di Kementerian dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik. (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. etika dalam bernegara; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat; d. etika terhadap diri sendiri; e. etika sesama Pegawai ASN; dan f. etika dalam menggunakan media sosial.

Pasal 9

Pasal 10

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memuat panduan perilaku untuk: a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan: 1. informasi internal negara; atau 2. status, kekuasaan, dan/atau jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. melaksanakan disiplin Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka menegakkan Kode Etik di Kementerian dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 12

Koreksi

(1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas: a. melakukan persidangan dan MENETAPKAN jenis pelanggaran Kode Etik; dan b. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Menteri. (2) Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan: a. memanggil Pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor; b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terlapor; d. MEMUTUSKAN atau MENETAPKAN Terlapor telah terbukti atau tidak terbuki melakukan pelanggaran Kode Etik; dan e. MEMUTUSKAN atau MENETAPKAN sanksi moral dan/atau tindakan administratif sebagai bahan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal atau Menteri jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 7 (tujuh) orang anggota. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal. (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Majelis Kode Etik dibantu oleh Sekretariat. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 14

(1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur. (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas Kepala Biro Hukum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan.

Pasal 15

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Tim Pemeriksa yang bersifat ad-hoc. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur pengawasan intern pemerintah, unsur kepegawaian dari unit kerja terkait, dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti adanya Laporan dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian kebenaran Laporan. (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (5) Surat Pembentukan Tim Pemeriksa mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atau berdasarkan pada temuan. (2) Selain berdasarkan Laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme sistem aplikasi pengaduan atau melalui unit pelayanan pengaduan pelanggaran Kode Etik. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang. (4) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan bukti pendukung. (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. dokumen; b. gambar/dokumentasi; dan/atau c. rekaman, berupa audio, visual, dan/atau audio visual. (5) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui: a. surat atau surat elektronik; atau b. sistem aplikasi pengaduan. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit: a. waktu dan tempat terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik; b. bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau keterangan saksi; dan c. identitas Pelapor dan Terlapor. (7) Temuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. temuan atasan Terlapor; dan/atau b. temuan satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian.

Pasal 17

(1) Identitas pengadu, Pelapor, dan Terlapor wajib dijaga kerahasiannya pada saat pemeriksaan dan penelitian kebenaran Laporan. (2) Tim Pemeriksa menindaklanjuti Laporan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (3) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN. (5) Berita acara pemeriksaan pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Kode Etik melalui Sekretariat. (7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik melakukan sidang setelah menerima laporan dari Tim Pemeriksa. (2) Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Kode Etik dapat melakukan pemanggilan terhadap Terlapor dan saksi. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal masih dibutuhkan keterangan tambahan atas laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik berwenang menjatuhkan sanksi moral dan/atau tindakan administratif yang dimuat dalam Keputusan Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik dalam MEMUTUSKAN penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif harus melalui sidang Majelis Kode Etik yang memenuhi syarat pemenuhan kuorum paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. (3) Hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik. (4) Berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan sanksi moral dan/atau tindakan administratif yang dijatuhkan. (5) Berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) menjadi dasar bagi Majelis Kode Etik dalam MENETAPKAN keputusan. (2) Keputusan Mejelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pegawai ASN; b. pelanggaran Kode Etik yang dilakukan; dan c. jenis sanksi moral dan/atau tindakan administratif yang dijatuhkan. (3) Keputusan Mejelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik. (4) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Majelis Kode Etik menyampaikan Keputusan Majelis Kode Etik kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (3) Hasil Keputusan Majelis Kode Etik ditindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Menteri, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang ditunjuk tentang Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Tindakan Administratif.

Pasal 22

(1) Pegawai ASN yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dijatuhi: a. sanksi moral; dan/atau b. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Pegawai ASN dianggap tidak cukup. (3) Sanksi moral dan/atau tindakan adminsitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Surat Keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka. (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung Pegawai ASN, dan Pegawai ASN yang dikenai sanksi. (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi ASN. (4) Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan yang berisi permohonan maaf secara tertulis. (5) Surat pernyataan permohonan maaf secara tertulis mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Atasan langsung memanggil Pegawai ASN yang dikenakan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif untuk menerima surat keputusan penjatuhan sanksi. (2) Penyerahan surat keputusan penjatuhan sanksi dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung, Pegawai ASN yang dikenakan penjatuhan sanksi moral/tindakan administratif, dan saksi. (3) Surat panggilan untuk menerima keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Berita acara penyerahan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam hal atasan langsung yang akan menyerahkan surat keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif berhalangan hadir atau terjadi kekosongan pejabat, penyerahan surat keputusan penjatuhan sanksi dilakukan secara hierarki dari atasan langsung Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik.

Pasal 26

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dijatuhi sanksi moral dan/atau tindakan administratif. (2) Penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif kepada atasan langsung dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan pada Majelis Kode Etik.

Pasal 27

(1) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bersifat final. (2) Terhadap Keputusan penjatuhan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat dilakukan upaya administratif. (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding administratif. (4) Tata cara pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Majelis Kode Etik

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Sanksi Moral dan Tindakan Administratif

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

(1) Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. (2) Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh atasan; d. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. (3) Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, serta tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. (4) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi: a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. (5) Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi: a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN. (6) Etika dalam menggunakan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi: a. menggunakan media sosial dengan bijaksana, diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. memastikan informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya dan dapat dipastikan kebenarannya; c. tidak membuat dan menyebarkan berita atau informasi: 1. palsu; atau 2. yang mengandung unsur provokasi radikalisme, terorisme, dan pornografi. d. tidak membuat berita, informasi, atau komentar: 1. yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; 2. yang dapat merusak nama baik seseorang; 3. yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau terancam kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; atau 4. yang dilarang hukum dan peraturan- perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31