Koreksi Pasal 15

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Tim Pemeriksa yang bersifat ad-hoc. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur pengawasan intern pemerintah, unsur kepegawaian dari unit kerja terkait, dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti adanya Laporan dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian kebenaran Laporan. (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (5) Surat Pembentukan Tim Pemeriksa mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.