Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peningkatan ...

Pasal 2

(1) Peningkatan Literasi Keuangan kepada Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI. (2) Peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA; b. Pekerja Migran INDONESIA; c. purna Pekerja Migran INDONESIA; dan d. Keluarga. (3) Dalam memberikan peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI dapat melibatkan: a. kementerian/lembaga; b. Perwakilan Republik INDONESIA; c. KDEI; d. Pemerintah Daerah; e. Pemerintah Desa; f. lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank; dan/atau g. pemangku kepentingan terkait. (4) Peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 3

Koreksi

Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. lokakarya; b. pendampingan; atau c. bentuk Edukasi Keuangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan yang praktis dan interaktif. (2) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan peningkatan Literasi Keuangan. (3) Pelaksanaan lokakarya dapat dilakukan dengan metode: a. tatap muka; dan/atau b. tanpa tatap muka. (4) Pelaksanaan lokakarya dengan metode tanpa tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi, dengan ketentuan: a. menggunakan platform yang mudah diakses oleh peserta; b. materi dalam bentuk digital disesuaikan dengan kebutuhan peserta; dan c. adanya pendamping selama pelaksanaan lokakarya daring. (5) Dalam hal peserta tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi, KP2MI/BP2MI dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk menyediakan fasilitas pendukung.

Pasal 5

(1) Lokakarya untuk Calon Pekerja Migran INDONESIA, Pekerja Migran INDONESIA, atau purna Pekerja Migran INDONESIA dapat dilaksanakan pada saat: a. pelatihan di lembaga pelatihan kerja; b. orientasi pra pemberangkatan; c. selama bekerja di negara penempatan; atau d. setelah bekerja serta pulang ke INDONESIA dan kembali ke daerah asal. (2) Lokakarya untuk Keluarga dilaksanakan pada saat Pekerja Migran INDONESIA bekerja di negara tujuan penempatan.

Pasal 6

Lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan: a. identifikasi peserta; b. penentuan materi; c. penentuan waktu pelaksanaan; d. penentuan lokasi; e. penentuan narasumber; f. pelaksanaan kegiatan; dan g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Identifikasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara: a. pendataan calon peserta; b. verifikasi calon peserta; dan c. penetapan peserta.

Pasal 8

(1) Penentuan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada kebutuhan peserta dan harus mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia. (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pengelolaan keuangan; b. pengenalan produk/layanan jasa keuangan; dan c. pelindungan pengguna layanan jasa keuangan.

Pasal 9

Materi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. perencanaan keuangan; b. penyusunan anggaran; dan c. pengendalian anggaran.

Pasal 10

(1) Materi pengenalan produk/layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa pengenalan, pengelolaan, serta akses produk/layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau termasuk langkah aman penggunaan produk/layanan jasa keuangan. (2) Materi pengenalan produk/layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tabungan; b. pembiayaan; c. asuransi; d. investasi; e. pengiriman dan penerimaan remitansi; f. sistem pembayaran; dan g. jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 11

Materi pelindungan pengguna layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pengenalan dan pengembangan kompetensi diri dalam mengelola dan memanfaatkan remitansi untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 12

Penentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memperhatikan materi dan jam pelajaran.

Pasal 13

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memenuhi syarat: a. mudah dijangkau; b. kapasitas ruangan sesuai dengan jumlah peserta; dan c. memiliki sarana dan prasana yang memadai.

Pasal 14

(1) Penentuan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi syarat: a. memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang materi yang diajarkan; dan b. memiliki pengalaman sebagai narasumber, pengajar, atau fasilitator. (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. KP2MI/BP2MI; b. kementerian/lembaga; c. Perwakilan Republik INDONESIA; d. KDEI; e. Pemerintah Daerah; f. Pemerintah Desa; g. lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank; h. praktisi; i. akademisi; dan/atau j. pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f menggunakan metode teori dan praktik. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari dan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

Pasal 16

(1) Penyelenggara kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terhadap penyelenggaraan kegiatan Edukasi Keuangan dan lokakarya setelah pelaksanaan kegiatan. (2) Penyelenggara kegiatan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan.

Pasal 17

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan pemberian pemahaman dan informasi untuk pemecahan masalah, identifikasi kebutuhan, dan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bimbingan, fasilitasi, konsultasi, dan/atau pemantauan. (3) Pendampingan dapat diberikan kepada Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga yang telah mengikuti kegiatan Edukasi Keuangan dan/atau lokakarya baik secara individual maupun kelompok. (4) Pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan dengan metode: a. tatap muka; dan/atau b. tanpa tatap muka. (5) Pendampingan dapat diberikan di lokasi yang telah disepakati bersama antara pemberi dan penerima pendampingan.

Pasal 18

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh pendamping kegiatan peningkatan Literasi Keuangan. (2) Pendamping kegiatan peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. KP2MI/BP2MI; b. Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Desa; d. lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank; e. perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA; f. lembaga pelatihan kerja; dan/atau g. komunitas. (3) Untuk menjadi pendamping kegiatan peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh: a. KP2MI/BP2MI; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. lembaga perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA dan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Tata cara penyelenggaraan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan kementerian/lembaga, Perwakilan Republik INDONESIA, KDEI, Pemerintah Desa, lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan nonbank, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat berbentuk: a. pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau b. materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dapat diakses oleh Pekerja Migran INDONESIA. (2) Penyediaan materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk cetak atau noncetak.

Pasal 21

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pemberdayaan, Pemerintah Daerah, dan UPT KP2MI/BP2MI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir pemantauan dan evaluasi. (4) Formulir pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 22

(1) UPT KP2MI/BP2MI melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan Literasi Keuangan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan melalui Direktorat yang membidangi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pemerintah Daerah secara berjenjang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan Literasi Keuangan kepada Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan. (3) Direktur Jenderal Pemberdayaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala. (4) Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan Literasi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 23

Koreksi

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan Literasi Keuangan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA A. FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN A. Identitas Peserta Kegiatan 1. Nama Peserta : ___________________________________ 2. Nomor Identitas (KTP/Passport) : ___________________________________ 3. Usia : ___________________________________ 4. Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan 5. Status: ☐ Calon Pekerja Migran INDONESIA ☐ Pekerja Migran INDONESIA ☐ Purna Pekerja Migran INDONESIA ☐ Keluarga 6. Pekerjaan : ___________________________________ 7. Alamat : ___________________________________ 8. Email : ___________________________________ 9. Telepon/WhatsApp : ___________________________________ B. Jenis Kegiatan yang pernah diikuti ● ☐ Edukasi Keuangan ● ☐ Lokakarya ● ☐ Lainnya (sebutkan): _______________________________________ C. Penilaian Kegiatan Silakan beri tanda (✔) pada kolom yang sesuai untuk setiap pertanyaan. 1. Pengelolaan Keuangan a. Setelah diberikan materi pengelolaan keuangan, materi apa saja yang membantu Anda memahami cara mengelola keuangan pribadi? o ☐ Perencanaan Keuangan o ☐ Penyusunan Anggaran o ☐ Pengendalian Anggaran o ☐ Materi lainnya, sebutkan o ☐ Tidak ada, jelaskan b. Diantara materi yang telah dijelaskan, apakah Anda telah mempraktikkan teknik pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) c. Apakah ada kendala dalam mempraktikkan teknik pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari? o ☐ Ada, (Jelaskan) o ☐ Tidak ada, (Jelaskan) d. Sejauh mana Anda mulai mencatat pengeluaran atau membuat anggaran bulanan sejak mengikuti kegiatan ini? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) e. Apakah Anda sudah mencoba menggunakan aplikasi atau alat yang disarankan untuk memantau keuangan pribadi? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) f. Apakah Anda sekarang lebih percaya diri dalam merencanakan pengeluaran dan menabung? o ☐ Sangat Percaya Diri o ☐ Percaya Diri o ☐ Cukup Percaya Diri o ☐ Tidak Percaya Diri g. Apakah Anda sudah mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) h. Bagaimana Anda mengelola dana darurat setelah mengikuti Edukasi Keuangan ini? Apakah Anda sudah menyiapkan dana darurat? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) i. Apakah Anda sudah mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait utang atau kredit? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) j. Bagaimana pendapat Anda tentang cara penyampaian materi pengelolaan keuangan? o ☐ Sangat Jelas dan Mudah Dipahami o ☐ Jelas dan Mudah Dipahami o ☐ Cukup Jelas o ☐ Tidak Jelas 2. Pengenalan Produk/Layanan Jasa Keuangan a. Apakah Anda merasa lebih paham mengenai produk/layanan jasa keuangan setelah mengikuti kegiatan ini? o ☐ Sangat Paham o ☐ Paham o ☐ Cukup Paham o ☐ Tidak Paham b. Apakah Anda merasa dapat mengakses produk/layanan jasa keuangan yang relevan dengan kebutuhan Anda setelah kegiatan ini? o ☐ Sangat Mudah o ☐ Mudah o ☐ Cukup Mudah o ☐ Sulit c. Apa produk/layanan jasa keuangan (tabungan, asuransi, pinjaman, investasi, dll) yang saat ini Anda manfaatkan? o ☐ Tabungan o ☐ Asuransi o ☐ Pinjaman o ☐ Investasi o ☐ Produk/layanan jasa lainnya (sebutkan) d. Apakah ada kendala dalam menggunakan produk/layanan jasa keuangan yang saat ini Anda gunakan o ☐ Ada, (Jelaskan) o ☐ Tidak ada, (Jelaskan) 3. Pemanfaatan Hasil Kiriman Uang a. Apakah kegiatan ini membantu Anda memahami cara memanfaatkan hasil kiriman uang dengan lebih baik? o ☐ Sangat Membantu o ☐ Membantu o ☐ Cukup Membantu o ☐ Tidak Membantu b. Apakah Anda telah mulai merencanakan penggunaan hasil kiriman uang secara lebih teratur dan bijaksana? o ☐ Sudah, (Jelaskan) o ☐ Belum, (Jelaskan) c. Apakah Anda mengetahui cara menginvestasikan hasil pengiriman uang untuk kesejahteraan keluarga? o ☐ Sangat Mengetahui o ☐ Mengetahui o ☐ Cukup Mengetahui o ☐ Tidak Mengetahui d. Sebutkan tujuan prioritas Anda dalam memanfaatkan hasil kiriman uang o ☐ Membayar Hutang o ☐ Biaya Pendidikan Anak o ☐ Kebutuhan Sehari-hari o ☐ Membangun/Merenovasi Rumah o ☐ Lainnya (Jelaskan) e. Apakah ada kendala/tantangan dalam hal pemanfaatan hasil kiriman uang o ☐ Ada, (Jelaskan) o ☐ Tidak ada, (Jelaskan) f. Apakah Anda merasa lebih siap dalam mengelola hasil pengiriman uang setelah mengikuti kegiatan ini? o ☐ Sangat Siap o ☐ Siap o ☐ Cukup Siap o ☐ Tidak Siap D. Dampak Kegiatan 1. Sejauh mana kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman Anda tentang literasi keuangan secara umum? o ☐ Sangat Meningkat o ☐ Meningkat o ☐ Cukup Meningkat o ☐ Tidak Meningkat 2. Apakah kegiatan ini telah memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan pribadi/keluarga Anda? o ☐ Sangat Positif o ☐ Positif o ☐ Cukup Positif o ☐ Tidak Positif 3. Apakah Anda akan merekomendasikan kegiatan ini kepada orang lain? o ☐ Ya o ☐ Tidak Catatan Petugas: (catatan petugas dapat memperkaya dampak kegiatan) E. Masukan dan Saran 1. Apa hal yang paling bermanfaat yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? o 2. Apakah ada materi atau topik yang perlu ditambahkan dalam kegiatan serupa di masa depan? o 3. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan ini? o 4. Saran lainnya: o B. FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN LITERASI KEUANGAN Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Sasaran Kegiatan d. Dasar Hukum BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 1) Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2) Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi b. Kendala dan Permasalahan c. Upaya dan Tindak lanjut BAB III PENUTUP a. Kesimpulan b. Saran Lampiran 1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi 2. Dokumen lain yang mendukung pemantauan dan evaluasi MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24