PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. 7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 8. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. 9. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat. 10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Koreksi

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang: a. kesehatan; b. pendidikan; c. ekonomi; d. sosial budaya; e. politik dan pemerintahan; f. hukum; g. ketenagakerjaan; h. jaminan sosial; dan i. pelestarian lingkungan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan. (2) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan melalui: a. peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partsipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. b. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dilaksanakan melalui: a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja; b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif; c. memfasilitasi permodalan; dan d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 11

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui: a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial; b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan d. memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 12

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan dilaksanakan melalui: a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan; b. pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan; c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik; d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum; e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen); g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif; h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah; i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik; dan j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum melalui: a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender. (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan melalui: a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja; b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh; dan c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan.

Pasal 15

Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial dilaksanakan melalui: a. memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan b. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Pasal 16

Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan melalui: a. meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan; b. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga; c. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan d. meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan melalui: a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan; b. pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan; dan c. penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan. (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan kepada kelompok perempuan rentan. (3) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perempuan miskin; b. perempuan dengan penyandang disabilitas; c. perempuan dengan HIV/AIDS; d. perempuan pekerja migran; e. perempuan lanjut usia; f. perempuan adat; g. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial; h. perempuan kepala keluarga; i. perempuan pekerja informal; j. perempuan dalam situasi intoleransi; k. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif); l. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau m. kelompok perempuan rentan lainnya.

Pasal 19

(1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik; b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan; c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman; d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya; e. memberikan layanan konsultasi, informasi, edukasi, dan konseling; f. mengembangkan kebijakan terkait sekolah/madrasah, sekolah berasrama, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah; g. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama; h. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media; i. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan; j. melakukan penyadaran bagi pelaku; k. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, instansi pemerintah, lembaga, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, pesantren, organisasi masyarakat, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; l. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan m. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan. (2) Bentuk pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Perempuan korban kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut: a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia; b. hak pemulihan; c. hak menentukan sendiri keputusannya; d. hak mendapatkan kemudahan akses informasi; e. hak atas kerahasiaan; f. hak atas rehabilitasi sosial; g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan; h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; i. hak atas pendampingan; dan j. hak rasa aman.

Pasal 21

Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilakukan melalui: a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan korban kekerasan; b. pemberian informasi tentang hak korban kekerasan; c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan; d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial; f. penyediaan layanan hukum; g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban kekerasan dan keluarga korban kekerasan yang perlu dipenuhi segera; i. fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas; j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga lainnya; dan k. pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 22

(1) Penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, kerjasama dan terintegrasi dengan: a. instansi pemerintah; b. lembaga pendidikan; c. lembaga keagamaan; d. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan; e. lembaga profesi; f. dunia usaha; g. lembaga layanan; h. pesantren; i. organisasi kepemudaan; j. organisasi bantuan hukum; k. media; l. tokoh agama; m. tokoh masyarakat; n. komunitas; dan o. keluarga. (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui: a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan korban kekerasan tingkat Daerah; b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah; c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat Daerah; d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; e. fasilitasi upaya pemenuhan standar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; f. pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

BAB VII

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 24

Koreksi

Mekanisme penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilakukan melalui tahapan: a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan; b. penganggaran program dan kegiatan; c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui: a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur. (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 26

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, dilaksanakan melalui: a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah; dan b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilaksanakan melalui: a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; b. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB Kedelapan

Pasal 15

BAB Kesembilan

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29