Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. (2) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; d. pengoordinasian; e. penganggaran; f. pengawasan; g. penelitian dan pengembangan; h. standardisasi; dan i. pengelolaan informasi pembangunan di Daerah. (3) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki kewenangan terhadap bidang-bidang dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan. (5) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.