PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA MENJADIPERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAMARTA (PERSERODA)

PERDA Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dalam Perda. 6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas. 7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. 8. Perusahaan Daerah Baramarta yang selanjutnya disebut menjadi PD. Baramarta adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah tingkat II Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah tingkat II Banjar. 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 10. Perusahaan Perseroan Daerah Baramarta (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Baramarta (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang modalnya terdiri atas saham yang seluruhnya atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. 11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Perseroan Daerah dan/atau Anggaran Dasar. 13. Direksi adalah Organ PT. Baramarta (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 14. Komisaris adalah Organ PT. Baramarta (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah. 15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Baramarta (Perseroda). 16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda). 17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Baramarta (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 19. Dividen adalah adalah pembagian keuntungan PT. Baramarta (Perseroda) kepada pemegang saham. 20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut. 24. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. Baramarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). (2) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

Pasal 4

(1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakibat hukum terutama yang berkenaan dengan: a. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Baramarta termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Baramarta (Perseroda); dan b. Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai PD. Baramarta yang dialihkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 5

(1) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) merupakan bagian Peraturan Daerah ini. (2) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB IX

ORGAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas : a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 22

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Baramarta (Perseroda) di dalam RUPS. (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 23

(1) RUPS terdiri atas: a. RUPS tahunan; dan b. RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Baramarta (Perseroda). (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 24

(1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama- sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara; atau b. Komisaris. (3) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (4) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Komisaris; atau b. Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pasal 25

(1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. Pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; c. Mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau d. Eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 26

(1) Komisaris diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 27

(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisaris ditetapkan sebagai Komisaris Utama. (4) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi: a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah; b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen. (5) Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Komisaris.

Pasal 28

(1) Komisaris bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. Baramarta (Perseroda) maupun usaha PT. Baramarta (Perseroda); dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT. Baramarta (Perseroda). (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Baramarta (Perseroda). (3) Komisaris wajib : a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. (4) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai Komisaris. (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

(1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Anggota Komisaris dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar. (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Baramarta (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Komisaris pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh PT. Baramarta (Perseroda). (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Baramarta (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 33

(1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris. (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 34

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS. (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

(1) PT. Baramarta (Perseroda) dipimpin oleh Direksi. (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Baramarta (Perseroda). (3) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Anggota Direksi terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama. (5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (2) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi, profesional dan unsur Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan. (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan, kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

(1) Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Baramarta (Perseroda). (2) Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan PT. Baramarta (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Komisaris berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku; c. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PT. Baramarta (Perseroda) dengan pertimbangan Komisaris; d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak untuk aset milik PT. Baramarta (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. MENETAPKAN biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi dan pegawai PT. Baramarta (Perseroda). (3) Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pertanggungjawabannya melalui Komisaris yang selanjutnya diteruskan kepada RUPS. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh anggota Direksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 38

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 39

(1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 40

(1) Penghasilan Direksi PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Anggota Direksi dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar. (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Baramarta (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Direksi pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan. (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidak setujuan anggota Direksi.

Pasal 42

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 43

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris. (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 44

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) oleh RUPS. (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Baramarta (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB Ketiga

Komisaris

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Baramarta (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 33

Pasal 34

BAB Keempat

Direksi

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 43

Pasal 44

BAB 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 52

Koreksi

(1) Pengadaan barang dan jasa PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Koreksi

(1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) PT. Baramarta (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Baramarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. (5) Pelaksanaan kerja sama PT. Baramarta (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. (6) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Baramarta (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi dengan ketentuan bidang usaha yang menjadi obyek kerja sama menunjang bisnis utama. (7) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Baramarta (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun disampaikan kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS luar biasa. (8) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan: a. disetujui oleh RUPS luar biasa; b. laporan keuangan PT. Baramarta (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Baramarta (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Kerja Sama

Pasal 53

Koreksi

Pasal 54

(1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Baramarta (Perseroda) yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. (3) Dalam hal PT. Baramarta (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. (4) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 55

(1) PT. Baramarta (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi. (3) Selain prioritas Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya dan lingkungan. (4) Selain menyisihkan laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT. Baramarta (Perseroda) juga berkewajiban menganggarkan dan memperhitungkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 56

Koreksi

(1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS. (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT. Baramarta (Perseroda); b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT. Baramarta (Perseroda); dan c. upaya memperbaiki kinerja PT. Baramarta (Perseroda). (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Baramarta (Perseroda) ditutup. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah laporan diterima. (6) Dalam hal terdapat anggota Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 57

(1) Laporan Direksi PT. Baramarta (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Komisaris. (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris. (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima betas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS. (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri. (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 59

Koreksi

(1) PT. Baramarta (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris.

Pasal 60

Koreksi

Satuan pengawas intern mempunyai tugas: a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Baramarta (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan; b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur/Direktur Utama; dan c. memamtau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 61

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris. (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi. (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Baramarta (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 62

(1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris. (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern. (4) Jumlah anggota komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Komite audit mempunyai tugas: a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 64

(1) Dalam hal keuangan PT. Baramarta (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. Baramarta (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Baramarta (Perseroda). (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Dearah; dan c. Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis. (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. subsidi; b. penugasan; c. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. pengalihan aset tetap; e. kerja sama; f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Baramarta (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 73

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan: a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan; b. pembinaan kepengurusan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. pemantauan dan evaluasi; f. administrasi pembinaan; dan g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Baramarta (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD

Pasal 74

(1) Pengawasan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) bertujuan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 75

(1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. Baramarta (Perseroda). (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayananan publik.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar; b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 30 seri D Nomor Seri 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 11 seri D Nomor Seri 30); c. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 06, Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06); dan d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baramarta (Berita Daerah kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 44). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 18 Maret 2022 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-26/2022)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA MENJADIPERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAMARTA (PERSERODA)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29