PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASALDAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERDA Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. 7. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 8. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 9. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 10. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan adalah Pekerja Migran INDONESIA yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 11. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 12. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 13. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran INDONESIA dan anggota keluarganya berada di luar negeri. 14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran INDONESIA dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di INDONESIA hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 16. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 17. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan. 18. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran INDONESIA. 24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 25. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA. 26. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 27. Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Koreksi

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran INDONESIA kepada masyarakat; b. membuat basis data Pekerja Migran INDONESIA; c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi; d. mengurus kepulangan Pekerja Migran INDONESIA dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran INDONESIA bermasalah sesuai dengan kewenangannya; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah Kabupaten yang menjadi tugas dan kewenangannya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah Kabupaten; h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya; i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran INDONESIA melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di tingkat kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran INDONESIA; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA, Pekerja Migran INDONESIA, dan keluarganya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten memiliki hak: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA dan di negara tujuan penempatan; h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA ke daerah asal; dan/atau m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA. (2) Setiap Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten memiliki kewajiban: a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan; b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan; c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran lndonesia kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan. (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten memiliki hak: a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA; b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran INDONESIA yang meninggal di luar negeri; c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA; dan d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB V

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Koreksi

Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten meliputi: a. Pelindungan Sebelum Bekerja; b. Pelindungan Selama Bekerja; dan c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja. (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. Jaminan Sosial; d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran INDONESIA; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. (2) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen yang meliputi: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa Kerja; g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan h. Perjanjian Kerja.

Pasal 12

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 13

(1) Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja; b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran INDONESIA; c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran INDONESIA; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi; f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja. (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf f, dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten dan Pemberi Kerja serta dapat diperpanjang. (4) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 14

(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA wajib menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja. (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 15

(1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran INDONESIA; d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e. pemberian layanan jasa kekonsuleran; f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik INDONESIA serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g. pembinaan terhadap Pekerja Migran INDONESIA; dan h. fasilitasi repatriasi. (2) Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran INDONESIA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 16

Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten selama penempatan dimulai sejak tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan Instansi yang berwenang untuk melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten . (2) Monitoring/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nama dan alamat pemberi kerja; b. Kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja; c. Pemenuhan hak-hak Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten; d. Kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten; dan e. Jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten yang mendapatkan permasalahan meliputi: a. fasilitasi penyelesaian klaim Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran INDONESIA; dan b. fasilitasi penyelesaian Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten yang bermasalah melalui Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah. (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA harus melaporkan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten yang bermasalah kepada Organisasi Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi. (3) Perangkat Daerah setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan peringatan/teguran kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan sanksi dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi: a. fasilitasi kepulangan sampai Daerah Kabupaten asal; b. penyelesaian hak Pekerja Migran INDONESIA yang belum terpenuhi; c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran INDONESIA yang sakit dan meninggal dunia; d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan e. pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya. (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 21

(1) Kepulangan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat terjadi karena: a. berakhirnya Perjanjian Kerja; b. cuti; c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir; d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi; e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya; f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan; g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan; h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau i. sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja Migran INDONESIA. (2) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA berkewajiban: a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran INDONESIA kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada instansi berwenang dan anggota Keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; c. memulangkan jenazah Pekerja Migran INDONESIA ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran INDONESIA atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan keluarganya; dan f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran INDONESIA yang seharusnya diterima. (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten selama penempatan dimulai sejak tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait. (3) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 29

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), dilakukan dalam bidang: a. informasi Pekerja Migran INDONESIA; b. pengembangan sumber daya manusia Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten; dan c. perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten.

Pasal 30

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan: a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan Pekerja Migran INDONESIA termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten.

Pasal 31

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan: a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan; c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pasal 32

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan: a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten saat sebelum penempatan dan setelah penempatan; b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran INDONESIA dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; c. menyusun dan mengumumkan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Calon Pekerja Migran INDONESIA dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (2) Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap perlindungan Pekerja Migran INDONESIA asal Daerah Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah. (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran INDONESIA Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASALDAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketujuh

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34