PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 3. Sistem Referensi Geospasial adalah suatu sistem referensi yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, dan nilai gayaberat berikut perubahannya sebagai fungsi waktu. 4. Sistem Referensi Geospasial INDONESIA yang selanjutnya disingkat SRGI adalah Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. 5. SRGI2013 adalah SRGI yang menggunakan kerangka referensi geospasial global ITRF 2008 dengan nilai koordinat dihitung pada Epoch referensi 2012.0 atau hasil pemutakhirannya. 6. Titik Kontrol Geodesi yang selanjutnya disingkat TKG adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi, mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, dan nilai gayaberat. 7. Jaring Kontrol Geodesi yang selanjutnya disingkat JKG adalah sebaran TKG yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi. 8. Global Navigation Satellite System yang selanjutnya disingkat GNSS adalah sistem penentuan posisi global berbasis pengamatan multisatelit navigasi. 9. Continuously Operating Reference Station yang selanjutnya disingkat CORS adalah TKG dimana dilakukan pengamatan posisi secara kontinu menggunakan peralatan penerima GNSS tipe geodetik. 10. International Terrestrial Reference System yang selanjutnya disingkat ITRS adalah suatu sistem referensi koordinat global sebagai acuan bagi posisi dan pergerakan titik di permukaan bumi, sebagaimana didefinisikan oleh International Earth Rotation and Reference Systems Service. 11. Epoch adalah tanggal yang dinyatakan dalam format tahun desimal, dimana nilai koordinat yang dipublikasi berlaku untuk tanggal tersebut. 12. International Terrestrial Reference Frame yang selanjutnya disingkat ITRF adalah kerangka referensi geospasial global sebagai realisasi dari ITRS sebagaimana didefinisikan oleh International Earth Rotation and Reference Systems Service. 13. Penyelenggara IG adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. 14. Pengguna IG adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang menggunakan IG. 15. Datum Geodetik adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoid referensi. 16. Geoid adalah bidang ekuipotensial medan gayaberat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global, yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan bumi. 17. Kecepatan Pergeseran Nilai Koordinat sebagai Fungsi Waktu yang selanjutnya disebut Kecepatan Pergeseran adalah vektor perubahan nilai koordinat per tahun pada TKG yang diakibatkan oleh adanya pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan/atau deformasi kerak bumi. 18. International Gravity Reference Frame yang selanjutnya disingkat IGRF adalah realisasi dari International Gravity Reference System yang direpresentasikan dengan ukuran gayaberat absolut terkoreksi variasi gayaberat temporal konvensional dan mengacu ke satuan Sistem Internasional. 19. Nilai Koordinat Kartesian Geosentrik 3 (tiga) Dimensi adalah sistem koordinat yang menggunakan titik pusat bumi sebagai titik pusat sistem koordinat dan mendefinisikan posisi suatu titik pada sumbu X, Y, dan Z. 20. Koordinat Geodetik adalah nilai koordinat yang mengacu pada Datum Geodetik dan dinyatakan dengan lintang geodetik, bujur geodetik, dan tinggi geodetik (,,h). 21. Muka Laut Rata-Rata atau Mean Sea Level yang selanjutnya disingkat MSL adalah rata-rata aritmetika ketinggian muka laut per jam yang diamati dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun. 22. Muka Laut Tertinggi Secara Astronomis atau Highest Astronomical Tide yang selanjutnya disingkat HAT adalah kedudukan muka laut tertinggi yang dapat diprediksi terjadi pada kondisi meteorologi rata-rata dan memperhitungkan seluruh faktor astronomis pada pasang surut laut dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun. 23. Muka Laut Rata-Rata Tinggi Purnama atau Mean High Water Spring yang selanjutnya disingkat MHWS adalah rata-rata ketinggian muka laut dari dua pasang tertinggi yang terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam saat bulan purnama dan bulan baru yang diamati dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun. 24. Muka Laut Rata-Rata Rendah Purnama atau Mean Low Water Spring yang selanjutnya disingkat MLWS adalah rata-rata ketinggian muka laut dari dua surut terendah yang terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam saat bulan purnama dan bulan baru yang diamati dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun. 25. Muka Laut Terendah Secara Astronomis atau Lowest Astronomical Tide yang selanjutnya disingkat LAT adalah kedudukan muka laut terendah yang dapat diprediksi terjadi pada kondisi meteorologi rata-rata dan memperhitungkan seluruh faktor astronomis pada pasang surut laut dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun.

BAB II

SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA HORIZONTAL

Pasal 5

Koreksi

SRGI horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. sistem referensi koordinat; b. kerangka referensi koordinat; c. Datum Geodetik; dan d. Kecepatan Pergeseran.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sistem referensi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem koordinat kartesian geosentrik 3 (tiga) dimensi dengan ketentuan: a. titik pusat sistem koordinat berimpit dengan pusat massa bumi sebagaimana digunakan dalam ITRS; b. satuan dari sistem koordinat berdasarkan Sistem Satuan Internasional; dan c. orientasi sistem koordinat bersifat ekuatorial. (2) Orientasi sistem koordinat bersifat ekuatorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki karakteristik: a. sumbu Z searah dengan sumbu rotasi bumi; b. sumbu X adalah perpotongan bidang ekuator dengan garis bujur yang melalui greenwich meridian; dan c. sumbu Y berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang ekuator mengikuti kaidah sistem koordinat tangan kanan sebagaimana dimaksud dalam ITRS.

Pasal 7

(1) Kerangka referensi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa JKG dengan nilai koordinat awal yang didefinisikan berdasarkan Epoch yang ditetapkan dalam SRGI2013. (2) JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat pada kerangka referensi global ITRF.

Pasal 8

(1) Datum Geodetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menggunakan World Geodetic System 1984. (2) World Geodetic System 1984 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan elipsoid referensi yang memiliki nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Kecepatan Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditentukan berdasarkan pengamatan atau pengukuran geodetik. (2) Dalam hal tidak dapat ditentukan berdasarkan pengamatan atau pengukuran geodetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecepatan Pergeseran ditentukan berdasarkan model deformasi kerak bumi yang diturunkan dari pengamatan atau pengukuran geodetik di sekitarnya.

BAB III

SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA VERTIKAL

Pasal 10

Koreksi

(1) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Geoid. (2) Geoid digunakan sebagai acuan tinggi orthometrik yang merupakan jarak vertikal dari suatu titik terhadap Geoid yang diukur sepanjang garis yang tegak lurus pada setiap bidang ekuipotensial yang dilaluinya dan ditulis dengan notasi H. (3) Geoid dihasilkan dari pengolahan data gayaberat yang mengacu pada jaring kontrol gayaberat nasional dan terintegrasi dengan IGRF (4) Geoid dinyatakan dengan undulasi Geoid dan ditulis dengan notasi N. (5) Undulasi Geoid sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jarak vertikal dari Geoid tegak lurus terhadap permukaan elipsoid referensi.

Pasal 11

Geoid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan bagian dari: a. sistem referensi vertikal; dan b. kerangka referensi vertikal.

Pasal 12

Sistem referensi vertikal selain Geoid sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a juga meliputi: a. elipsoid referensi; dan b. datum pasang surut.

Pasal 13

(1) Elipsoid referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan sistem referensi vertikal untuk tinggi geodetik. (2) Elipsoid referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elipsoid referensi yang digunakan dalam pendefinisian Datum Geodetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Tinggi geodetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jarak vertikal suatu titik tegak lurus terhadap permukaan elipsoid referensi dan ditulis dengan notasi h. (4) Tinggi geodetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pengamatan GNSS.

Pasal 14

(1) Datum pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan sistem referensi vertikal untuk tinggi bagi keperluan tertentu dan bersifat lokal yang dihasilkan berdasarkan pengamatan pasang surut laut. (2) Datum pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. HAT; b. MHWS; c. MSL; d. MLWS; dan e. LAT. (3) Datum pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Geoid dan terikat pada TKG. (4) Dalam hal datum pasang surut hasil pengamatan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, datum pasang surut ditentukan berdasarkan model pasang surut.

Pasal 15

Geoid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai unifikasi sistem referensi vertikal secara nasional.

Pasal 16

(1) Kerangka referensi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. JKG yang telah mempunyai nilai tinggi orthometrik; dan/atau b. Geoid. (2) Geoid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berlaku di INDONESIA berupa Indonesian Geoid (INAGEOID).

BAB IV

PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemutakhiran SRGI dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan informasi geospasial dasar. (2) Pemutakhiran SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. pengolahan data; c. penjaminan kualitas; dan d. penetapan. (3) Pedoman pemutakhiran SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Pemutakhiran SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. SRGI horizontal; dan b. SRGI vertikal.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemutakhiran SRGI horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam hal terjadi: a. pemutakhiran ITRF; b. perubahan pergerakan lempeng tektonik; c. bencana alam; d. pembangunan JKG; dan/atau e. peristiwa tertentu yang mengakibatkan berubahnya kerangka referensi koordinat. (2) Pemutakhiran SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nilai unsur JKG; b. sarana fisik JKG; dan/atau c. model deformasi; (3) Pemutakhiran SRGI horizontal terhadap nilai unsur JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. koordinat kartesian geosentrik 3 (tiga) dimensi; b. koordinat geodetik; dan/atau c. Kecepatan Pergeseran. (4) Pemutakhiran SRGI horizontal terhadap sarana fisik JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. sarana fisik dan peralatan CORS; dan/atau b. pilar TKG;

Pasal 19

Pemutakhiran SRGI vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b meliputi pemutakhiran: a. Geoid; dan b. datum pasang surut.

Pasal 20

(1) Pemutakhiran Geoid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam hal terjadi: a. pemutakhiran IGRF; b. bencana alam; c. pembangunan JKG; d. penambahan cakupan dan kerapatan data gayaberat; dan/atau e. peristiwa tertentu yang mengakibatkan berubahnya Geoid. (2) Pemutakhiran Geoid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nilai unsur JKG; b. sarana fisik JKG; dan/atau c. undulasi Geoid. (3) Pemutakhiran Geoid terhadap nilai unsur JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. gayaberat; dan/atau b. tinggi orthometrik; (4) Pemutakhiran Geoid terhadap sarana fisik JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. sarana fisik dan peralatan stasiun gayaberat kontinu; dan/atau b. pilar TKG.

Pasal 21

(1) Pemutakhiran datum pasang surut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dalam hal terjadi: a. pemutakhiran model pasang surut global; b. penambahan cakupan dan kerapatan data alimetri; c. penambahan jumlah stasiun dan data pasang surut; dan/atau d. peristiwa tertentu yang mengakibatkan berubahnya datum pasang surut. (2) Pemutakhiran datum pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nilai unsur JKG; b. sarana fisik JKG; dan/atau c. model pasang surut. (3) Pemutakhiran datum pasang surut terhadap nilai unsur JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tinggi TKG di atas datum pasang surut. (4) Pemutakhiran datum pasang surut terhadap sarana fisik JKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. sarana fisik dan peralatan stasiun pengamatan pasang surut permanen; dan/atau b. pilar TKG.

Pasal 22

(1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan dengan pemberian label. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Epoch pemutakhiran yang ditulis di belakang nama SRGI2013 dalam tanda kurung. (3) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24