Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN RU...

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024 KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, Œ IRVANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN BAKAMLA Kepada Yth. Kepala Biro Umum Bakamla RI di Tempat Perihal: Permohonan Penghunian Rumah Susun Bakamla RI Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Pekerjaan : Alamat : Dengan ini mengajukan permohonan menempati/menghuni Rumah Susun Bakamla RI karena sebagai Pegawai Bakamla RI belum memiliki rumah sendiri dan Rumah Susun dekat dengan tempat saya bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut: 1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah; 2. Surat Rekomendasi dari Kepala unit organisasi yang bersangkutan; 3. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan; 4. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja; 5. Surat pernyataan Kesanggupan; dan 6. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Bakamla. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tempat, Tanggal Bulan Tahun Pemohon, Nama Lengkap PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA Nomor: ………………………………………. Pada hari ini …, tanggal … Bulan … Tahun …, Yang bertandatangan di bawah ini: 1. ...., jabatan Pengelola Rumah Susun Bakamla RI, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Bapak/Ibu…………., Pekerjaan …………., NIP/NRP …………………, Asal instansi/kantor ……….., Alamat Kantor/Unit Kerja ………………….., Bertempat tinggal di …………….., Kartu Tanda Nomor Penduduk…………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Para pihak terlebih dahulu menerangkan: 1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Rumah Susun Bakamla RI, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor ........Formulir….., pada tanggal ……………………………………. 2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukan penghunian, Nomor……….., tanggal…………, Surat izin penghunian Rumah Susun Bakamla RI Nomor……………., tanggal …………….. 3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rumah Susun Bakamla RI, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik INDONESIA. 4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rumah Susun Bakamla RI, dan setiap tahunnya memperbaharui perjanjian sewa-menyewa. Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan: 1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Bakamla RI berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dangan PIHAK KEDUA, mengenai kesepakatan sewa-menyewa unit rumah susun dan memanfaatkan secara bersama untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun. 2. Biaya rumah susun sewa semua rekening listrik, rekening air, iuran keamanan, iuran sampah, dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/Penghuni. 3. Penyewa adalah Penghuni/penyewa yang berstatus Pegawai Bakamla RI pada saat penandatanganan perjanjian sewa menyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rumah Susun Bakamla RI untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

Pasal 2

BIAYA SEWA 1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. ………………………….. (…………………..….) per ……….yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda- tangani oleh penyewa. 2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan. 3. Apabila pembayaran sewa menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK PERTAMA. 4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban: 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar, dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/Penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas. 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan di lingkungan rumah susun serta menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri. 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusuhan dan/atau perusakan fasilitas rumah susun. 4. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi. 5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan, keamanan, dan uang sewa serta denda.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung, maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban: 1. Menempati satuan rumah susun Bakamla RI yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta Perjanjian ini. 2. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan Rumah Susun Bakamla RI. 3. Membayar sewa dan segala iuran yang di tetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu paling lambat setiap tanggal 20 bulan berjalan. 4. Membayar rekening listrik dan air bersih sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan berlaku. 5. Menjemur pakaian di tempat yang telah disiapkan. 6. Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan. 7. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam dan apabila 3 (tiga) hari berturut-turut akan dikenakan biaya sesuai dengan standar kamar yang disewa.

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang: 1. Menyewakan atau memindah tangankan sewa menyewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun. 2. Melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah susun dimaksudkan dalam bentuk apapun. 3. Menyimpan/mengizinkan penyimpangan segala bahan bersifat eksplosif, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun Bakamla RI atau Penghuni lainnya. 4. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang serta meminum minuman keras. 5. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk meminum minuman keras. 6. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama. 7. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme, dan politik. 8. Melakukan perbuatan onar atau berkelahi dengan Penghuni lain dilingkungan Rumah Susun Bakamla RI. 9. Memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya, kecuali ikan di dalam aquarium. 10. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan kontruksi bangunan rumah susun Bakamla RI. 11. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, terlebih dari tingkat atas ke bawah. 12. Mengganggu dan/atau segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan rumah Susun Bakamla RI. 13. Menghalangi, menutup, atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya dengan ketentuan apabila lebih dari 2 (dua) jam akan menjadi milik Pengelola. 14. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, dan psikotropika yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan. 15. Menggunakan satuan ruang bukan hunian tanpa izin dari Pengelola.

Pasal 6

PENGALIHAN Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

Pasal 7

SANKSI-SANKSI 1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa. 2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%. 3. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah MEMUTUSKAN sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah susun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah Susun Bakamla RI.

Pasal 9

DOMISILI PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota …………. dimana lokasi rumah susun didirikan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10