KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat BPPK, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BPPK dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.

Pasal 2

BPPK mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

BPPK terdiri dari: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian; d. Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi; e. Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat; f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi.

Pasal 5

Koreksi

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BPPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan bahan kebijakan nasional di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian; c. MENETAPKAN kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan kebijakan nasional pemerintah; d. membina dan melaksnakan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian.

Pasal 7

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Wakil Kepala mempunyai tugas: a. membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK; b. mewakili Kepala dalam memimpin BPPK, dalam hal Kepala berhalangan.

Pasal 9

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerjasama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian; b. bimbingan pembinaan dan kerjasama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian; c. pengendalian kebijakan teknis pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Pasal 12

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran dan promosi pariwisata dan kesenian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian; b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian. c. pengendalian kebijakan teknis pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian.

Pasal 15

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian; b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian; c. pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

Pasal 18

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi adalah untuk pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksana, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi; b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di belakang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian; c. pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi; d. pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29