Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

UU Nomor 65 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2Ot6 tentang Paten (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor L76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5922) yang telah beberapa kali diubah dengan UNDANG-UNDANG: a. Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan Lemharan Negara Republik INDONESIA Nomor 6573); b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG '(Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4t, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 18 dan angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article II

Correction

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini; Masa pelindungan permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG, dihitung sejak Tanggal Penerimaan; Paten yang telah diberikan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2OOl tentang Paten dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelindungannya berakhir. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... a b C 2 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 251 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ang Perundang-undangan dan si HukIJm, { ttd ttd Djaman PENJEI.ASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN I, UMUM Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pelindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan berdampak signilikan dalam bidang pengetahuan, kreatifitas penemuan, , industri, ilmu teknologi, dan kesehatan. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan UNDANG-UNDANG tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2O16 tentang Paten perlu diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan global secara adaptif dan responsif melalui kebljakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa INDONESIA. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu melakukan penataan sistem hukum di bidang Paten dengan menespons kebutuhan kebijakan pelayanan di bidang Paten yang memudahkan bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan elisien. Pengaturan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah pertama kali dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1l Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2O22 tentangCipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG. Selanjutnya UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG sebagai payung hukum pelaksanaan Paten di INDONESIA sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Selain itu, INDONESIA sebagai negara anggota World Intelledttal Proprtg (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) perlu UNDANG-UNDANG ini dengan standar pengaturan dalam tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agrcement on Tlade Related Aspects of Intelledual PropertU Rrgrhls) / Persetqiuan TRIPs, sehingga UNDANG-UNDANG ini perlu dilakukan SeLain FRESIDEH -2 Selain beberapa aspek di atas, beberapa aspek lain yang memerlukan perubahan pengaturan yaitu terkait isu inovasi, antara lain: a. perlu adanya penyesuaian terkait Paten sehubungan dengan pengaturan Paten sederhana yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG; b. perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya terhadap Invensi yang merupakan pengembangan dari produk/ proses yang ada sebelumflya, yang seharusnya inovasi tersebut memperhatikan kemampuan lokal karena INDONESIA merupakan negara dengan Sumber Daya Genetik yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, dan kebijakan Paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada; dan c. kebijakan yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG telah mengubah beberapa pengaturan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi, yang salah satunya menyatakan bahwa mengimpor juga merupakan bentuk pelaksanaan Paten di INDONESIA. il. PASAL DEMI PASAL

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 4

Article 6

Article 9

Article 19

Article 24

Article 25

Article 26

Article 28

Article 34

Article 35

Article 25

Article 36

Article 39

Article 43

Article 46

Article 48

Article 54

Article 63A

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 72

Article 82A

Article 84A

Article 103

Article 108

Article 1114

Article 1284

Article 134

Article 167

Article II

Article I

Article 1

Article 4

Article 6

Article 9

Article 14

Article 19

Article 24

Article 25

Article 26

Article 28

Article 30

Article 34

Article 35

Article 36

Article 39

Article 43

Article 46

Article 48

Article 54

Article 55A

Article 63A

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 72

Article 73

Article 81

Article 82A

Article 844

Article 85

Article 93

Article 103

Article 108

Article 109

Article 126

Article 128A

Article 134

Article II