PP

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang PERENCANAAN KEHUTANAN

PP Nomor 44 Tahun 2004

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. 9. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. 10. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas. 11. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. 12. Trayek Batas adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya. 13. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka MENETAPKAN fungsi dan penggunaan kawasan hutan. 14. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari. 15. Wilayah... 3 15. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari. 16. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 17. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. 18. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. 9. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. 10. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas. 11. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. 12. Trayek Batas adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya. 13. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka MENETAPKAN fungsi dan penggunaan kawasan hutan. 14. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari. 15. Wilayah... 3 15. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari. 16. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 17. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. 18. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN KEHUTANAN

Article 3

Correction

(1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : a. Inventarisasi hutan; b. Pengukuhan kawasan hutan; c. Penatagunaan kawasan hutan; d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan e. Penyusunan rencana kehutanan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanan dan atau data numerik. (3) Pedoman pemetaan kehutanan dan pengelolaan data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Article 4

Correction

Perencanaan kehutanan dilaksanakan : a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat; b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global; c. dengan... 4 c. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.

Article 29

(1) Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi. (3) Menteri MENETAPKAN kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 30

(1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (2) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Article 31

Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Article 32

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. (2) Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi : a. perencanaan pengelolaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan... 14 c. pelaksanaan pengelolaan; dan d. pengendalian dan pengawasan. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.

Article 33

(1) Pemerintah MENETAPKAN dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Provinsi dan atau kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan propinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya. (4) Provinsi dan atau kabupaten/kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan yang berada di Provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang memberi manfaat. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri. Bagian Delapan Penyusunan Rencana Kehutanan

BAB 2

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Article 6

Correction

Menteri MENETAPKAN kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan.

Article 7

Correction

(1) Menteri menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat nasional. (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah INDONESIA untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1). (3) Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah. (5) Ketentuan... 5 (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Article 8

Gubernur MENETAPKAN pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan.

Article 9

(1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1). (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat nasional. (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya. (5) Inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Article 10

(1) Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/ kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1). (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi. (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya. (5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Paragraf 4... 6

BAB 3

Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah

Article 8

Correction

Gubernur MENETAPKAN pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan.

Article 9

Correction

(1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1). (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat nasional. (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya. (5) Inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Article 10

(1) Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/ kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1). (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi. (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya. (5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Paragraf 4... 6

Article 11

(1) Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur : a. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi diselenggarakan oleh Menteri. b. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur. c. Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. (2) Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan. (3) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional. (4) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada : a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; b. Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi. (5) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada : a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; b. Hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah. (6) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB 4

Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS)

Article 11

Correction

(1) Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur : a. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi diselenggarakan oleh Menteri. b. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur. c. Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. (2) Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan. (3) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional. (4) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada : a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; b. Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi. (5) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada : a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; b. Hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah. (6) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Article 12

(1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan yang bersangkutan. (2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

Article 13

(1) Ketentuan pengawasan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri. (2) Pengendalian inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan : a. monitoring... 7 a. monitoring; dan/atau b. evaluasi. (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan. (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegaitan untuk menilai pelaksanaan inventarisasi hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Article 14

(1) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan. (2) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. (3) Ketentuan tentang sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB 2

Penunjukan Kawasan Hutan

Article 17

Correction

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Pasal 18... 8

Article 18

Correction

(1) Penunjukan kawasan hutan meliputi : a. Wilayah provinsi; dan b. Wilayah tertentu secara partial. (2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP. (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota; b. secara teknis dapat dijadikan hutan. (4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri. (4) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (5) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.

Article 19

(1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan. (2) Tahapan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan : a. Pemancangan patok batas sementara; b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara; e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara; f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; g. Pemetaan hasil penataan batas; h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. (3) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan penataan batas. (4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan penataan batas. (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya. Pasal 20... 9

Article 20

(1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan. (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota. (3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri. (4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas : a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan; b. menyelesaikan masalah-masalah : 1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas; 2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan; c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan; d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. (5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. (6) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.

BAB 3

Penataan Batas Kawasan Hutan

Article 19

Correction

(1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan. (2) Tahapan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan : a. Pemancangan patok batas sementara; b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara; e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara; f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; g. Pemetaan hasil penataan batas; h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. (3) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan penataan batas. (4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan penataan batas. (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya. Pasal 20... 9

Article 20

(1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan. (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota. (3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri. (4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas : a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan; b. menyelesaikan masalah-masalah : 1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas; 2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan; c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan; d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. (5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. (6) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.

Article 21

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta : a. penunjukan kawasan hutan; b. rencana trayek batas; c. pemancangan patok batas sementara; d. penataan batas kawasan hutan; e. penetapan kawasan hutan.

BAB 1

Umum

Article 23

Correction

(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. penetapan fungsi kawasan hutan; b. penggunaan kawasan hutan.

Article 24

Correction

(1) Fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. Hutan Konservasi yang terdiri : 1. Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; 2. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 3. Taman Buru; b. Hutan Lindung; c. Hutan Produksi yang terdiri : 1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Hutan Produksi Biasa; 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi. (2) Kriteria penetapan fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri. (3) Kriteria taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut : a. Kriteria Taman Buru : 1. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau 2. Kawasan... 11 2. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembang biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa. b. Kriteria hutan lindung, dengan memenuhi salah satu : 1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih; 3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; 4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus); 5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; 6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. c. Kriteria hutan produksi 1. Hutan Produksi Terbatas : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 2. Hutan Produksi Tetap : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi: a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3). Paragraf 3... 12

BAB 2

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Article 24

Correction

(1) Fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. Hutan Konservasi yang terdiri : 1. Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; 2. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 3. Taman Buru; b. Hutan Lindung; c. Hutan Produksi yang terdiri : 1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Hutan Produksi Biasa; 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi. (2) Kriteria penetapan fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri. (3) Kriteria taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut : a. Kriteria Taman Buru : 1. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau 2. Kawasan... 11 2. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembang biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa. b. Kriteria hutan lindung, dengan memenuhi salah satu : 1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih; 3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; 4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus); 5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; 6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. c. Kriteria hutan produksi 1. Hutan Produksi Terbatas : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 2. Hutan Produksi Tetap : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi: a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3). Paragraf 3... 12

Article 25

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dengan Keputusan PRESIDEN.

BAB Keenam

Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Article 29

Correction

(1) Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi. (3) Menteri MENETAPKAN kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 30

Correction

(1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (2) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. (6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Article 31

Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Article 32

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. (2) Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi : a. perencanaan pengelolaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan... 14 c. pelaksanaan pengelolaan; dan d. pengendalian dan pengawasan. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.

BAB 1

Umum

Article 34

Correction

Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada

Article 3

Correction

ayat (1) huruf e terdiri dari : a. Jenis rencana kehutanan; b. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian; c. Sistem Perencanaan Kehutanan; dan d. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan.

Article 35

Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan. Pasal 36... 15

Article 36

(1) Berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. (2) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut : a. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inven- tarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis; b. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional; c. Tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Article 37

(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung. (2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyu- sunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Article 38

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.

Article 39

(1) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. (2) Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan. (3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah. (4) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Article 40

(1) Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan. (2) Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan : a. perencanaan kehutanan; b. pengelolaan hutan; c. penelitian... 16 c. penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan d. pengawasan.

BAB 2

Jenis Rencana Kehutanan

Article 35

Correction

Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan. Pasal 36... 15

Article 36

Correction

(1) Berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. (2) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut : a. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inven- tarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis; b. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional; c. Tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Article 37

(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung. (2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyu- sunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Article 38

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.

Article 39

(1) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. (2) Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan. (3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah. (4) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Article 40

(1) Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan. (2) Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan : a. perencanaan kehutanan; b. pengelolaan hutan; c. penelitian... 16 c. penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan d. pengawasan.

Article 41

(1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b mengatur hal-hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana. (2) Tata cara penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Rencana kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencana kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Menteri. b. Rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Gubernur. c. Rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota disusun oleh instansi kehutanan kabupaten/kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

Article 42

(1) Penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang kehutanan. (2) Penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan secara ber- koordinasi dengan unsur kabupaten/kota dan Pemerintah serta unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan bidang perencanaan kehutanan. (3) Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilakukan secara berkoordinasi dengan unsur provinsi yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang PERENCANAAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 5

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 2

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 21

Article 22

BAB 5

Article 22

BAB Keempat

Article 23

BAB 1

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 24

Article 25

BAB 3

Article 25

BAB Kelima