PP

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PP Nomor 41 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan . . . 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 9. Rumah . . . 9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. 10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota. 12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. 13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota. 14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

BAB Kelima

Article 7

BAB Keenam

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB Keenam

Article 15

Article 16

BAB Ketujuh

Article 17

BAB Kedelapan

Article 18

BAB V

Article 19

Article 22

Article 23

BAB Kedua

Article 20

BAB 1

Article 20

Article 21

BAB 2

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB 1

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 26

Article 27

BAB Kedua