PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 39 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 6. Kompetensi Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan bidang kelautan dan perikanan. 7. Penilaian Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. 8. Penilaian Kompetensi Manajerial adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Manajerial yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya. 9. Penilaian Kompetensi Sosial Kultural adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya 10. Penilaian Kompetensi Teknis adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Teknis yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 11. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi adalah unit organisasi di sekretariat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan penilaian kompetensi. 12. Metode Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang asesor. 13. Metode Sederhana adalah proses Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana. 14. Metode Sedang adalah proses Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang. 15. Metode Kompleks adalah proses Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi dan ditambah paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks. 16. Metode Penilaian Lainnya adalah metode selain Metode Assessment Center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Pegawai ASN. 17. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksnakan kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural di lingkungan instansi pemerintah. 18. Asesor Independen adalah Asesor yang tidak berstatus pegawai negeri sipil, memiliki sertifikat asesor Kompetensi Manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural. 19. Asesi adalah Pegawai ASN yang akan dinilai kompetensinya dan menduduki jabatan ASN. 20. Administrator Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Admin Penilaian Kompetensi adalah Asesor SDM Aparatur senior yang bertanggung jawab/ memimpin pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center. 21. Narasumber adalah pejabat pimpinan tinggi/pakar yang memahami proses menggali substansi bidang atau jabatan yang akan dinilai. 22. Simulasi adalah alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas/pekerjaan. 23. Wawancara Kompetensi adalah proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan atau sedang diduduki. 24. Assesor Meeting adalah pertemuan antarasesor dan Admin Penilaian Kompetensi untuk membahas nilai kompetensi Asesi oleh setiap Asesor untuk diintegrasikan dalam rangka MEMUTUSKAN hasil akhir penilaian. 25. Umpan Balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik secara langsung maupun tidak langsung. 26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 27. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 28. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 29. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 30. Jabatan Pelaksana adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 31. Instansi Pembina Penilaian Kompetensi adalah Badan Kepegawaian Negara. 32. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang Jabatan Fungsional. 33. Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang melaksanakan Penilaian Kompetensi ASN dengan cara menunjuk atau difasilitasi oleh Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 34. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 36. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 37. Unit Organisasi Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

Article 3

Correction

(1) Penilaian Kompetensi diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi. (2) Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada JPT madya bidang kesekretariatan. (3) Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ex-officio JPT pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Article 4

(1) Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian. (2) Selain tugas menyelenggarakan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi dapat menyelenggarakan Penilaian Kompetensi bagi Pegawai ASN pada Instansi Pengguna.

Article 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi: a. menyusun, memantau, dan mengevaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi; b. merencanakan, menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi teknik, metode, dan alat ukur yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi; c. menyiapkan dan mengelola tim Penilaian Kompetensi; d. merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; e. merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem informasi Penilaian Kompetensi; f. mengelola basis data (database) dan dokumen Penilaian Kompetensi; g. melaksanakan penjaminan mutu Penilaian Kompetensi; h. mengelola prasarana dan sarana Penilaian Kompetensi; i. melaksanakan tindak lanjut kerja sama terkait penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; dan j. melaksanakan dukungan administrasi.

Article 6

(1) Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan susunan organisasi terdiri atas: 1) sekretariat; 2) tim kerja tata operasional; 3) tim kerja penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; 4) tim kerja sistem informasi; dan 5) tim kerja penjaminan mutu. (2) Susunan organisasi Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Susunan keanggotaan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 7

1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun, memantau, dan mengevaluasi rencana program, dan anggaran, serta pelaporan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi, mengelola prasarana dan sarana, melaksanakan tindak lanjut kerja sama penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, dan melaksanakan dukungan administrasi Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi. 2) Tim kerja tata operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi teknik, metode, dan alat ukur yang digunakan dalam Uji Kompetensi. 3) Tim kerja penyelenggaraan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola Penilaian Kompetensi, serta merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. 4) Tim kerja sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem informasi Penilaian Kompetensi, serta mengelola basis data (database) dan dokumen Penilaian Kompetensi. 5) Tim kerja penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu Penilaian Kompetensi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI

Article 8

Correction

Penilaian Kompetensi terdiri atas: a. Penilaian Kompetensi Manajerial; b. Penilaian Kompetensi Sosial Kultural; dan c. Penilaian Kompetensi Teknis.

Article 9

Correction

Komponen penyelenggaraan Penilaian Kompetensi terdiri atas: a. Standar Kompetensi ASN; b. tim Penilaian Kompetensi; c. teknik, metode, dan alat ukur; dan d. fasilitas penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Article 38

Tahapan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi terdiri atas: a. pengusulan; b. perencanaan penilaian; c. persiapan pelaksanaan; d. pelaksanaan; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Article 39

(1) Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan tahapan permohonan dari unit organisasi di lingkungan Kementerian atau Instansi Pengguna untuk dilaksanakan Penilaian Kompetensi. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Penilaian Kompetensi. (3) Dalam hal Sistem Informasi Penilaian Kompetensi belum tersedia, pengusulan dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Unit Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Article 40

Tahapan perencanaan penilaian dan tahapan persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan huruf c merupakan tahapan sebelum pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan oleh tim Penilaian Kompetensi.

Article 41

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi: a. pengarahan Asesi; b. pengambilan data; c. analisis hasil; d. pengolahan data; e. integrasi data melalui Assesor Meeting; f. hasil dan pelaporan; dan g. Umpan Balik.

Article 42

Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan untuk menjaga agar mutu dan standar dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan pemanfaatan hasil oleh pejabat pembina kepegawaian di Kementerian dan Instansi Pengguna.

Article 43

Tahapan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 59

Pejabat pembina kepegawaian harus menggunakan hasil Penilaian Kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian.

BAB 1

Standar Kompetensi ASN

Article 10

Correction

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur Standar Kompetensi ASN.

Article 11

Correction

(1) Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. tim Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural; dan b. tim Penilaian Kompetensi Teknis. (2) Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang terdiri atas Pegawai ASN dan/atau nonASN yang ditunjuk dan diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Penilaian Kompetensi.

Article 12

(1) Tim Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ketua tim Penilaian Kompetensi; b. Admin Penilaian Kompetensi; c. Asesor SDM Aparatur; d. tester; dan e. tenaga pendukung. (2) Tim Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Narasumber. (3) Tim Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

Article 13

(1) Ketua tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Penilaian Kompetensi sesuai dengan ketentuan/mekanisme/standar. (2) Ketua tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan Penilaian Kompetensi; b. melakukan wawancara substansi kepada pihak Instansi Pengguna; c. memastikan kesiapan sarana dan prasarana selama pelaksanaan Penilaian Kompetensi; d. MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan penugasan Asesor; e. memastikan kualitas hasil laporan sesuai dengan standar yang berlaku; dan f. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Article 14

(1) Ketua tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direkomendasikan oleh tim kerja penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. (2) Ketua tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Asesor SDM Aparatur yang ditentukan dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan Asesi. (3) Ketua tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. target jabatan Asesi pelaksana, pengawas, dan Jabatan Fungsional setara, dengan ketua paling rendah oleh Asesor SDM Aparatur jenjang muda; b. target jabatan Asesi administrator, JPT Pratama, dan Jabatan Fungsional setara, dengan ketua paling rendah oleh Asesor SDM Aparatur jenjang madya; dan c. target jabatan Asesi Jabatan Fungsional jenjang utama, dengan ketua paling rendah oleh Asesor SDM Aparatur jenjang utama. (4) Dalam hal tidak terdapat Asesor SDM Aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua tim Penilaian Kompetensi dapat ditunjuk dari: a. Asesor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya; atau b. Asesor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain.

Article 15

(1) Admin Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertanggungjawab terhadap substansi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian sampai dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Admin Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menentukan kompetensi yang akan diukur; b. MENETAPKAN alat ukur psikologi dan Simulasi yang akan digunakan, serta menentukan matriks kompetensi berdasarkan kompetensi; c. MENETAPKAN format laporan; d. memberikan pengarahan teknis kepada Asesor SDM Aparatur, Narasumber, tenaga pendukung, dan Asesi mengenai pelaksanaan kompetensi ASN; e. memimpin jalannya Asesor Meeting sampai dengan menentukan nilai final dari seorang Asesi; f. menyelaraskan hasil penilaian sebagai bahan laporan; g. melakukan pemeriksaan dan perbaikan laporan Penilaian Kompetensi; h. mempresentasikan hasil Penilaian Kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan i. memberikan evaluasi terhadap kinerja Asesor SDM Aparatur.

Article 16

(1) Admin Penilaian Kompetensi merupakan Asesor SDM Aparatur yang ditentukan dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan Asesi. (2) Admin Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. target jabatan Asesi pelaksana, pengawas, dan Jabatan Fungsional setara, dengan Admin Penilaian Kompetensi paling rendah Asesor SDM Aparatur jenjang ahli muda; b. target jabatan Asesi administrator, JPT pratama, dan Jabatan Fungsional setara, dengan Admin Penilaian Kompetensi paling rendah Asesor SDM Aparatur jenjang ahli madya; dan c. target jabatan Asesi Jabatan Fungsional jenjang ahli utama, dengan Admin penilaian kompetensi paling rendah Asesor SDM Aparatur jenjang ahli utama. (3) Dalam hal tidak terdapat Asesor SDM Aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Admin Penilaian Kompetensi dapat ditunjuk dari: a. Asesor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya; atau b. Asesor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain.

Article 17

(1) Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berperan dan bertanggung jawab melakukan kegiatan Penilaian Kompetensi mulai dari mengambil data sampai membuat laporan Penilaian Kompetensi dan memberikan Umpan Balik kepada Asesi. (2) Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membuat jadwal pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan jadwal Asesor SDM Aparatur; b. membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan digunakan; c. mengumpulkan data/dokumentasi/bahan tentang instansi; d. membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis; e. menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan Wawancara Kompetensi; f. menyusun formulir yang digunakan baik oleh Asesi maupun Asesor SDM Aparatur; g. mengamati perilaku Asesi pada saat penilaian; h. memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat Simulasi dan Wawancara Kompetensi; i. melakukan Wawancara Kompetensi; j. melakukan integrasi data untuk menentukan nilai Asesi; k. melakukan Assesor Meeting; l. membuat laporan individual hasil Penilaian Kompetensi; dan m. memberikan Umpan Balik kepada Asesi.

Article 18

(1) Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi. (2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kompetensi oleh Instansi Pembina Penilaian Kompetensi.

Article 19

(1) Asesor SDM Aparatur melakukan Penilaian Kompetensi sesuai dengan target jabatan Asesi. (2) Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. target jabatan Asesi pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional setara, dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur jenjang ahli pertama; b. target jabatan Asesi Jabatan Administrator, JPT pratama, dan Jabatan Fungsional setara, dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur jenjang ahli muda; dan c. target jabatan Asesi Jabatan Fungsional ahli utama, dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur jenjang ahli madya dan ahli utama. (3) Dalam hal tidak terdapat Asesor SDM Aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari: a. Asesor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya; atau b. Asesor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain. (4) Dalam hal terbatasnya jumlah Asesor SDM Aparatur, pejabat pembina kepegawaian dapat menunjuk dan menugaskan pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat Asesor Penilaian Kompetensi/Asesor Assessment Center.

Article 20

(1) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural dapat dilakukan oleh Asesor Independen. (2) Penunjukkan Asesor Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi Asesor Independen dengan target jabatan yang akan dinilai. (3) Asesor Independen yang dapat melakukan Penilaian Kompetensi pada Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi harus memiliki penyetaraan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Penilaian Kompetensi. (4) Penilaian untuk pengisian JPT atau Jabatan Fungsional yang setara dapat dilakukan oleh Asesor Independen dengan ketentuan yang paling kurang telah melakukan Penilaian Kompetensi dan telah membuat laporan sebanyak 20 (dua puluh) Asesi setingkat JPT dan/atau jabatan pimpinan selain instansi pemerintah selama 4 (empat) tahun terakhir.

Article 21

(1) Tester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berperan dan bertanggung jawab atas tes psikologi yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi mulai dari menyiapkan alat tes sampai dengan pengolahan data tes psikologi Asesi, sesuai dengan kaidah dan norma psikologi sehingga didapatkan hasil yang akurat dan menggambarkan potensi Asesi. (2) Tester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan materi tes (buku soal dan lembar jawab tes psikologi, lembar soal Simulasi) dalam Penilaian Kompetensi ASN; b. memberikan instruksi tes psikologi pada Asesi; c. mengamati perilaku Asesi pada saat pelaksanaan tes psikologi; d. mengolah data pelaksanaan tes psikologi; e. menyerahkan lembar soal Simulasi Asesi kepada Asesor SDM Aparatur; dan f. menginterpretasi hasil tes psikologi yang hanya dapat dilakukan oleh psikolog/sarjana psikologi.

Article 22

(1) Tester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi syarat: a. psikolog/sarjana psikologi; b. Asesor SDM Aparatur; dan c. menguasai alat tes psikologi dan interpretasi tes psikologi. (2) Dalam hal tidak tersedia tester yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan tester dari penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi lain.

Article 23

(1) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berperan dan bertanggung jawab melakukan koordinasi mengenai fasilitasi Penilaian Kompetensi dan hal-hal administratif Penilaian Kompetensi. (2) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengelola administrasi; b. pengelola kerumahtanggaan; dan c. pengolah data. (3) Pengelola administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan unit organisasi/Instansi Pengguna terkait hal-hal antara lain tujuan Penilaian Kompetensi, target jabatan, jumlah pegawai yang mengikuti Penilaian Kompetensi, dan waktu pelaksanaan; b. membuat konsep surat jawaban fasilitasi Penilaian Kompetensi kepada unit organisasi/ Instansi Pengguna; c. membuat surat perintah dan surat tugas; d. membuat surat permohonan Narasumber; e. menangani administrasi/keuangan fasilitasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; dan f. membuat daftar hadir. (4) Pengelola kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. menyiapkan sarana dan prasarana; dan b. menyiapkan transportasi, akomodasi, dan konsumsi pelaksanaan Penilaian Kompetensi. (5) Pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. melakukan pembaruan data dalam sistem informasi; dan b. melakukan perekaman/dokumentasi kegiatan Penilaian Kompetensi.

Article 24

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi syarat: a. memiliki pengetahuan administrasi keuangan, persuratan, dan pengolahan data; b. memiliki kemampuan koordinasi; dan c. memiliki pengetahuan tentang proses Penilaian Kompetensi.

Article 25

(1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berperan dan bertanggung jawab menilai kompetensi Asesi pada Simulasi yang membutuhkan pengetahuan terkait substansi bidang/jabatan. (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan pertanyaan dan menggali substansi untuk memperoleh kompetensi Asesi; dan b. memberikan catatan dan penilaian tentang kemampuan Asesi yang muncul dalam Simulasi yang membutuhkan substansi bidang/jabatan.

Article 26

(1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi syarat: a. JPT/pakar; dan b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang akan dinilai/terkait substansi jabatan yang akan dinilai. (2) Kriteria penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mengetahui proses Penilaian Kompetensi; dan b. menguasai teknik Wawancara Kompetensi.

Article 27

(1) Jumlah tim Penilaian Kompetensi disesuaikan dengan jumlah Asesi dalam 1 (satu) kelompok, dan paling sedikit 1 (satu) orang Asesi diamati oleh 2 (dua) orang Asesor SDM Aparatur. (2) Penilaian Kompetensi dalam 1 (satu) kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Admin Penilaian Kompetensi, 1 (satu) orang tester, 1 (satu) orang tenaga pendukung, dan beberapa Asesor SDM Aparatur. (3) 1 (satu) kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling sedikit 4 (empat) Asesi dan paling banyak 8 (delapan) Asesi. (4) Khusus untuk uji kesesuaian (jobfit), dapat diikuti paling sedikit 1 (satu) Asesi, dengan metode yang disesuaikan.

Article 28

(1) Tim Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh tim kerja penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. (3) Tim Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan Penilaian Kompetensi Teknis; b. memastikan kesiapan prasarana dan sarana selama pelaksanaan Penilaian Kompetensi Teknis; c. MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Penilaian Kompetensi Teknis; d. menentukan metode dan materi yang akan digunakan dalam Penilaian Kompetensi Teknis; e. memimpin sidang hasil Penilaian Kompetensi Teknis; f. memberikan rekomendasi hasil Penilaian Kompetensi Teknis; dan g. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Teknis. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyiapkan prasarana dan sarana selama pelaksanaan Penilaian Kompetensi Teknis; b. menyiapkan jadwal pelaksanaan Penilaian Kompetensi Teknis; c. menyiapkan materi yang akan digunakan dalam Penilaian Kompetensi Teknis; d. mengamati perilaku Asesi pada saat Penilaian Kompetensi Teknis; e. melakukan integrasi data dalam sidang hasil Penilaian Kompetensi Teknis untuk menentukan nilai Kompetensi Teknis Asesi; dan f. menyusun laporan individu hasil Penilaian Kompetensi Teknis.

Article 29

(1) Tim Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi syarat: a. menduduki JPT, Jabatan Administrator, dan/atau Jabatan Fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Penilaian Kompetensi Teknis; dan b. memiliki Kompetensi Teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang Jabatan Fungsional. (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota tim uji kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Penilaian Kompetensi Teknis. (3) Tim Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan nonPNS dengan persyaratan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Jabatan Fungsional terkait.

BAB 2

Tim Penilaian Kompetensi

Article 11

Correction

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

(1) Teknik penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dilaksanakan secara: a. luring; b. daring; atau c. kombinasi (hybrid). (2) Teknik penyelenggaraan Penilaian Kompetensi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Penilaian Kompetensi dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dan dapat menggunakan alat bantu teknologi informasi. (3) Teknik penyelenggaraan Penilaian Kompetensi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan Penilaian Kompetensi dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung dan menggunakan alat bantu teknologi informasi. (4) Teknik penyelenggaraan Penilaian Kompetensi secara kombinasi (hybrid) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan Penilaian Kompetensi dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, tanpa tatap muka secara langsung, dan menggunakan alat bantu teknologi informasi.

Article 31

(1) Metode yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural disesuaikan dengan tujuan penilaian dan target jabatan yang dinilai yang meliputi: a. Metode Assessment Center; dan b. Metode Penilaian Lainnya. (2) Metode Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki karakteristik: a. dirancang untuk jabatan tertentu; b. menggunakan beberapa alat ukur (multi methods/ tools) dalam proses pengambilan data; c. dilakukan oleh beberapa Asesor SDM Aparatur; dan d. adanya proses integrasi data untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi Asesi. (3) Metode Assessment Center, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Metode Sederhana; b. Metode Sedang; dan c. Metode Kompleks. (4) Metode Penilaian Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mengantisipasi metode yang akan datang. (5) Metode Penilaian Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hanya untuk paling tinggi JPT pratama atau Jabatan Fungsional yang setara.

Article 32

(1) Metode Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional yang setara. (2) Metode Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Administrator dan JPT pratama dan Jabatan Fungsional yang setara. (3) Metode Kompleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Fungsional jenjang ahli utama.

Article 33

(1) Alat ukur yang digunakan dalam Metode Assessment Center disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai. (2) Alat ukur yang digunakan dalam Metode Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Simulasi; b. Wawancara Kompetensi; dan c. tes psikologi.

Article 34

Article 35

(1) Alat ukur Metode Penilaian Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b penggunaannya dengan tetap memperhatikan kaidah Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural. (2) Alat ukur yang digunakan dalam Metode Penilaian Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan dari alat ukur yang ada dan proses pengadministrasiannya dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan media teknologi informasi/elektronik.

Article 36

Metode yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan melalui metode: a. tes tertulis; b. Wawancara Kompetensi; c. tes berbasis komputer; d. portofolio; dan/atau e. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB 3

Teknik, Metode, dan Alat Ukur

Article 30

Correction

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

(1) Fasilitas penyelenggaraan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang terdiri atas: a. area Asesi; dan b. area Asesor. (2) Area Asesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruangan kedap suara dan dilengkapi dengan kamera pemantau (closed circuit television/CCTV), paling sedikit terdiri atas: a. 6 (enam) ruang individu; b. 1 (satu) ruang kelas/pengarahan/presentasi; dan c. 1 (satu) ruang diskusi. (3) Area Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki: a. ruang pengamatan yang dilengkapi dengan kaca tembus pandang satu arah (oneway mirror); b. ruang rekam data yang dilengkapi dengan peralatan audio visual dan komputer; c. ruang pertemuan/rapat Asesor; dan d. ruang kerja Asesor.

BAB 1

Tujuan

Article 44

Correction

(1) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi Pegawai ASN yang ditujukan untuk: a. pemetaan jabatan; dan b. tugas belajar dan izin belajar. (2) Penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis untuk memperoleh profil kompetensi Pegawai ASN yang ditujukan untuk: a. pengisian jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, promosi, atau mutasi; dan b. penugasan ASN pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

Article 45

Pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a menggunakan kategori hasil Penilaian Kompetensi yang terdiri atas: a. optimal; b. cukup optimal; dan c. kurang optimal.

Article 46

(1) Kategori nilai optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh). (2) Kategori nilai cukup optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh). (3) Kategori nilai kurang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c apabila persentase di bawah 78 (tujuh puluh delapan).

Article 47

Tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b menggunakan kategori hasil Penilaian Kompetensi yang terdiri atas: a. memenuhi syarat; b. masih memenuhi syarat; dan c. kurang memenuhi syarat.

Article 48

(1) Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh). (2) Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh). (3) Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c apabila mencapai persentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

Article 49

Pengisian jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, promosi, atau mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan penugasan ASN pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. JPT; b. Jabatan Administrator; c. Jabatan Pengawas; d. Jabatan Pelaksana; dan e. Jabatan Fungsional.

Article 50

Pengisian jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, promosi, atau mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan penugasan ASN pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b menggunakan hasil: a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural: 1. memenuhi syarat; 2. masih memenuhi syarat; dan 3. kurang memenuhi syarat. b. Penilaian Kompetensi Teknis: 1. sangat baik; 2. baik; dan 3. kurang.

Article 51

(1) Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1 apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh). (2) Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2 apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh). (3) Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 3 apabila mencapai persentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

Article 52

(1) Kategori nilai sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 1 apabila: a. untuk JPT dan Jabatan Fungsional ahli utama mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu); atau b. untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional selain ahli utama mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima). (2) Kategori nilai baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 2 apabila: a. untuk JPT dan Jabatan Fungsional ahli utama mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 90 (sembilan puluh); atau b. untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional selain ahli utama mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat). (3) Kategori nilai kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 3 apabila: a. untuk JPT dan Jabatan Fungsional ahli utama mencapai persentase kurang dari 85 (delapan puluh lima); atau b. untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional selain ahli utama mencapai persentase kurang dari 75 (tujuh puluh lima).

Article 53

(1) Selain Penilaian Kompetensi Manajerial, Penilaian Kompetensi Sosial Kultural, dan Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan penilaian potensi. (2) Penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menghasilkan profil potensi. (3) Profil potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kemampuan intelektual; b. kemampuan interpersonal; c. kesadaran diri (self awareness); d. kemampuan berpikir kritis dan strategis (critical and strategic thinking); e. kemampuan menyelesaikan permasalahan (problem solving); f. kecerdasan emosional (emotional quotient); g. kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (growth mindset); dan h. motivasi dan komitmen (grit) talenta. (4) Profil potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan Kementerian. (5) Profil potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 54

Penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri atas: a. tinggi b. menengah; dan c. kurang.

Article 55

(1) Kategori nilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh). (2) Kategori nilai menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh). (3) Kategori nilai kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c apabila persentase di bawah 78 (tujuh puluh delapan).

Article 56

Penilaian Kompetensi Manajerial, Penilaian Kompetensi Sosial Kultural, dan Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dinyatakan lulus apabila: a. untuk JPT dan Jabatan Fungsional ahli utama dengan nilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dalam kategori memenuhi syarat, nilai Kompetensi Teknis dalam kategori sangat baik, dan nilai potensi dalam kategori tinggi; atau b. untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional selain ahli utama dengan nilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dalam kategori minimal masih memenuhi syarat, nilai Kompetensi Teknis dalam kategori minimal baik, dan nilai potensi dalam kategori minimal menengah.

Article 57

(1) Dalam hal peserta Penilaian Kompetensi tidak lulus, peserta tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan Penilaian Kompetensi ulang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Penilaian Kompetensi terakhir dilaksanakan. (2) Peserta Penilaian Kompetensi yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan Penilaian Kompetensi ulang pada kompetensi yang belum memenuhi syarat kelulusan.

BAB 2

Hasil Penilaian

Article 45

Correction

Pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a menggunakan kategori hasil Penilaian Kompetensi yang terdiri atas: a. optimal; b. cukup optimal; dan c. kurang optimal.

Article 46

Correction

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Pengisian jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, promosi, atau mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan penugasan ASN pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b menggunakan hasil: a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural: 1. memenuhi syarat; 2. masih memenuhi syarat; dan 3. kurang memenuhi syarat. b. Penilaian Kompetensi Teknis: 1. sangat baik; 2. baik; dan 3. kurang.

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri atas: a. tinggi b. menengah; dan c. kurang.

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

(1) Hasil Penilaian Kompetensi terdiri atas: a. laporan individual; dan b. sertifikat. (2) Laporan individual dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi. (3) Laporan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas pribadi; b. profil potensi; c. profil kompetensi; d. kekuatan dan area pengembangan; e. rekomendasi hasil penilaian; f. saran penempatan; dan g. saran pengembangan. (4) Laporan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan salinannya disampaikan kepada Instansi Pembina Penilaian Kompetensi untuk dikelola dalam database sistem informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi. (5) Sertifikat hasil Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Asesi. (6) Hasil penilaian kompetensi Asesi berlaku selama 2 (dua) tahun.

(1) Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. in-tray/in-basket; b. proposal writing; c. presentation; d. case analysis; e. leaderless group discussion; f. role play; g. bussiness games; dan h. fact finding. (2) In-tray/in-basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Simulasi dengan menggunakan dokumen kerja (surat dinas, disposisi, memorandum kedinasan, data/informasi tertentu, dan sebagainya) yang menggambarkan situasi nyata yang dihadapi oleh Asesi dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menggali respon perilaku Asesi terkait alur tindakan mengatasi permasalahan. (3) Proposal writing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Simulasi dimana Asesi diminta untuk menyusun suatu konsep atau proposal terkait dengan permasalahan yang biasanya diangkat dari situasi yang sering dihadapi dalam lingkup kerja Asesi dan saran tindakan penyelesaian atas permasalahan tersebut agar mendapatkan persetujuan atas tindakan penyelesaian yang diusulkan. (4) Presentation sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Simulasi dimana Asesi diminta untuk mempresentasikan konsep yang dibuat sebagai tindak lanjut dari Simulasi sebelumnya (contoh dari simulasi proposal writing). (5) Case analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Simulasi dimana Asesi akan diberikan stimulus berupa permasalahan konkret dan spesifik yang terjadi di lingkup kerja, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan solusinya. (6) Leaderless group discussion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Simulasi atas beragam kondisi nyata dari suatu kegiatan kelompok tanpa penunjukan seorang pemimpin yang dirancang terstruktur, Asesi diminta untuk melakukan analisis atas suatu permasalahan dengan cara berdiskusi, dan membuat langkah strategis dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. (7) Role play sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Simulasi interaksi interpersonal antara Asesi dan role player dalam memecahkan suatu permasalahan yang diperankan oleh atasan, bawahan, atau kolega. (8) Bussiness games sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Simulasi dalam menjalankan tugas/pekerjaan yang sesuai dengan situasi yang diberikan pada kondisi tugas jabatan yang sesungguhnya dalam organisasi. (9) Fact finding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Simulasi dimana Asesi diberikan sejumlah informasi (data, dokumen, informasi dari website, kliping koran, dan lain sebagainya) yang terkait permasalahan yang harus diselesaikan.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 59

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34