PERBAN

Peraturan Badan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia

PERBAN Nomor 43 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI KEASISTENAN OMBUDSMAN

Article 3

Correction

(1) Susunan Organisasi Keasistenan Ombudsman pada Ombudsman Republik INDONESIA yang berkedudukan di ibu kota negara Republik INDONESIA terdiri atas: a. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat; b. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi; c. Keasistenan Utama Manajemen Mutu; d. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring; e. Keasistenan Utama I; f. Keasistenan Utama II; g. Keasistenan Utama III; h. Keasistenan Utama IV; i. Keasistenan Utama V; j. Keasistenan Utama VI; dan k. Keasistenan Utama VII. (2) Setiap kepala keasistenan utama sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi kepala keasistenan dan kelompok fungsional asisten. (3) Susunan Organisasi Keasistenan Perwakilan terdiri atas: a. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL); b. Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan; dan c. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan.

Article 4

(1) Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman. (2) Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.

Article 5

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan dan Konsultasi permasalahan layanan publik, verifikasi laporan serta pengembangan layanan dan jaringan.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat berfungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengaduan masyarakat; b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang pengaduan masyarakat; c. koordinasi dan pelaksanaan fungsi penerimaan pengaduan/laporan masyarakat; d. koordinasi dan pelaksanaan fungsi konsultasi permasalahan layanan publik; e. koordinasi dan pelaksanaan fungsi verifikasi laporan masyarakat; f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pada unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat; g. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat; h. melakukan reviu hasil kegiatan penerimaan, verifikasi laporan, dan pengembangan layanan serta jaringan; i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat secara periodik; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 7

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi; b. Keasistenan Verifikasi; dan c. Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan.

Article 17

(1) Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman. (2) Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi dipimpin oleh seorang kepala.

Article 18

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran dan manajemen pengetahuan layanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran, dan manajemen pengetahuan layanan publik; b. penyiapan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan penilaian kepatuhan; c. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, dan anggaran di bidang manajemen pencegahan maladministrasi; d. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi; e. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan pelaksanaan tugas manajemen pencegahan maladministrasi pelayanan publik; f. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi data dan informasi secara langsung pelayanan publik; g. menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi maladministrasi dan pihak terkait pada permasalahan layanan publik; h. melakukan kegiatan publikasi, pendampingan dan monitoring dalam rangka memastikan saran atas permasalahan layanan publik dilaksanakan oleh penyelenggara dan instansi pemberi layanan; i. melakukan kegiatan identifikasi, pengumpulan, penciptaan, dan penyebarluasan pengetahuan terkait Pencegahan Maladministrasi; j. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi secara periodik; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 20

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi terdiri atas: a. Keasistenan Deteksi; b. Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran; dan c. Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan.

Article 30

(1) Keasistenan Utama Manajemen Mutu merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman. (2) Keasistenan Utama Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang kepala.

BAB Kesatu

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat

Article 4

Correction

(1) Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman. (2) Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.

Article 5

Correction

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan dan Konsultasi permasalahan layanan publik, verifikasi laporan serta pengembangan layanan dan jaringan.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat berfungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengaduan masyarakat; b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang pengaduan masyarakat; c. koordinasi dan pelaksanaan fungsi penerimaan pengaduan/laporan masyarakat; d. koordinasi dan pelaksanaan fungsi konsultasi permasalahan layanan publik; e. koordinasi dan pelaksanaan fungsi verifikasi laporan masyarakat; f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pada unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat; g. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat; h. melakukan reviu hasil kegiatan penerimaan, verifikasi laporan, dan pengembangan layanan serta jaringan; i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat secara periodik; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 7

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi; b. Keasistenan Verifikasi; dan c. Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan.

Article 8

Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan penerimaan dan konsultasi atas pengaduan/laporan dari masyarakat tentang permasalahan layanan publik.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi berfungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan pengaduan/pelaporan masyarakat; b. melakukan pelayanan konsultasi kepada pelapor dan/atau calon pelapor atau masyarakat umum; c. melakukan penerimaan pencatatan laporan masyarakat yang diterima secara langsung; d. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan konsultasi laporan secara langsung (on the spot); e. melakukan penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan melalui call center; f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi secara periodik; g. melakukan kooordinasi dengan Perwakilan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 10

(1) Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. (2) Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi dipimpin oleh seorang kepala.

BAB 1

Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi

Article 8

Correction

Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan penerimaan dan konsultasi atas pengaduan/laporan dari masyarakat tentang permasalahan layanan publik.

Article 9

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi berfungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan pengaduan/pelaporan masyarakat; b. melakukan pelayanan konsultasi kepada pelapor dan/atau calon pelapor atau masyarakat umum; c. melakukan penerimaan pencatatan laporan masyarakat yang diterima secara langsung; d. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan konsultasi laporan secara langsung (on the spot); e. melakukan penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan melalui call center; f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi secara periodik; g. melakukan kooordinasi dengan Perwakilan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 10

(1) Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. (2) Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi dipimpin oleh seorang kepala.

Article 11

Keasistenan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan, sinkronisasi, melaksanakan, dan integrasi kegiatan verifikasi laporan masyarakat.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Keasistenan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan verifikasi; b. melakukan verifikasi syarat kelengkapan verifikasi formil terhadap laporan masyarakat; c. melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari laporan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi formil; d. melakukan verifikasi materiil atas laporan masyarakat; e. menyusun produk verifikasi formil dan materil; f. memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan batasan kewenangan Ombudsman; g. melakukan permintaan kelengkapan syarat dan pemberitahuan kepada pelapor; h. melakukan penutupan laporan untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan/atau bukan wewenang Ombudsman berdasarkan hasil Rapat Pleno; i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Verifikasi secara periodik; j. melakukan kooordinasi dengan Perwakilan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 13

(1) Keasistenan Verifikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. (2) Keasistenan Verifikasi dipimpin oleh seorang kepala.

BAB 2

Keasistenan Verifikasi

Article 11

Correction

Keasistenan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan, sinkronisasi, melaksanakan, dan integrasi kegiatan verifikasi laporan masyarakat.

Article 12

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Keasistenan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan verifikasi; b. melakukan verifikasi syarat kelengkapan verifikasi formil terhadap laporan masyarakat; c. melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari laporan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi formil; d. melakukan verifikasi materiil atas laporan masyarakat; e. menyusun produk verifikasi formil dan materil; f. memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan batasan kewenangan Ombudsman; g. melakukan permintaan kelengkapan syarat dan pemberitahuan kepada pelapor; h. melakukan penutupan laporan untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan/atau bukan wewenang Ombudsman berdasarkan hasil Rapat Pleno; i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Verifikasi secara periodik; j. melakukan kooordinasi dengan Perwakilan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 13

(1) Keasistenan Verifikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. (2) Keasistenan Verifikasi dipimpin oleh seorang kepala.

Article 14

Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi kegiatan pengembangan layanan pengaduan masyarakat, memberikan konsultasi pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan pengembangan layanan dan jaringan; b. perumusan kebijakan pada bidang pengembangan layanan; c. melakukan penyuluhan dan konsultasi tentang layanan pengaduan laporan masyarakat terkait ppelayanan publik; d. mengorganisasi laporan yang bersumber dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N); e. melakukan analisis terkait pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N); f. melakukan penyuluhan dan konsultasi terkait perlakuan pelaksanaan saran pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dari instansi terkait; g. melakukan jejaring antar pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat; h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Pengembangan Layanan Dan Jaringan secara periodik; i. melakukan kooordinasi dengan Perwakilan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 16

(1) Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. (2) Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan dipimpin oleh seorang kepala.

BAB Kedua

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi

Article 17

Correction

(1) Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman. (2) Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi dipimpin oleh seorang kepala.

Article 18

Correction

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran dan manajemen pengetahuan layanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran, dan manajemen pengetahuan layanan publik; b. penyiapan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan penilaian kepatuhan; c. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, dan anggaran di bidang manajemen pencegahan maladministrasi; d. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi; e. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan pelaksanaan tugas manajemen pencegahan maladministrasi pelayanan publik; f. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi data dan informasi secara langsung pelayanan publik; g. menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi maladministrasi dan pihak terkait pada permasalahan layanan publik; h. melakukan kegiatan publikasi, pendampingan dan monitoring dalam rangka memastikan saran atas permasalahan layanan publik dilaksanakan oleh penyelenggara dan instansi pemberi layanan; i. melakukan kegiatan identifikasi, pengumpulan, penciptaan, dan penyebarluasan pengetahuan terkait Pencegahan Maladministrasi; j. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi secara periodik; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 20

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi terdiri atas: a. Keasistenan Deteksi; b. Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran; dan c. Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan.

Article 21

Keasistenan Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemutakhiran dan penyusunan laporan hasil deteksi atas permasalahan pelayanan publik.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Keasistenan Deteksi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemutakhiran pada permasalahan layanan publik; b. melakukan inventarisasi permasalahan dan identifikasi potensi maladministrasi serta pihak terkait pada permasalahan layanan publik; c. mengumpulkan data terkait pelayanan publik dengan metode pemetaan dan/atau kompilasi terhadap data laporan, isu pelayanan publik, informasi/data pemangku kepentingan pada permasalahan layanan publik; d. melakukan telaah atas hasil kompilasi dan pemetaan dalam rangka menentukan permasalahan layanan publik, pihak yang diduga terlibat dan potensi maladministrasi pada permasalahan layanan publik; e. melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari suatu permasalahan yang menjadi fokus kegiatan inventarisasi dan identifikasi dalam tahap deteksi pencegahan permasalahan layanan publik; f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Deteksi; g. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 23

(1) Keasistenan Deteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan deteksi dipimpin oleh seorang kepala.

BAB 1

Keasistenan Deteksi

Article 21

Correction

Keasistenan Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemutakhiran dan penyusunan laporan hasil deteksi atas permasalahan pelayanan publik.

Article 22

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Keasistenan Deteksi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemutakhiran pada permasalahan layanan publik; b. melakukan inventarisasi permasalahan dan identifikasi potensi maladministrasi serta pihak terkait pada permasalahan layanan publik; c. mengumpulkan data terkait pelayanan publik dengan metode pemetaan dan/atau kompilasi terhadap data laporan, isu pelayanan publik, informasi/data pemangku kepentingan pada permasalahan layanan publik; d. melakukan telaah atas hasil kompilasi dan pemetaan dalam rangka menentukan permasalahan layanan publik, pihak yang diduga terlibat dan potensi maladministrasi pada permasalahan layanan publik; e. melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari suatu permasalahan yang menjadi fokus kegiatan inventarisasi dan identifikasi dalam tahap deteksi pencegahan permasalahan layanan publik; f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Deteksi; g. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 23

(1) Keasistenan Deteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan deteksi dipimpin oleh seorang kepala.

Article 24

Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan saran, publikasi saran, dan pendampingan pelaksanaan saran.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan, publikasi dan pendampingan pelaksanaan saran; b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil analisis dan penyusunan saran oleh instansi penerima; c. melakukan penyebaran informasi atas saran yang telah disampaikan Ombudsman kepada pihak penerima; d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi penerima saran dalam rangka pendampingan; e. melaksanakan pelayanan konsultasi mengenai teknis pelaksanaan saran; f. mengelola dokumen saran dalam rangka perlakuan pelaksanaan saran; g. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran secara periodik; h. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 26

(1) Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan saran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan perlakuan pelaksanaan saran dipimpin oleh seorang kepala.

BAB 2

Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran

Article 24

Correction

Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan saran, publikasi saran, dan pendampingan pelaksanaan saran.

Article 25

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku dan metode kerja dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan, publikasi dan pendampingan pelaksanaan saran; b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil analisis dan penyusunan saran oleh instansi penerima; c. melakukan penyebaran informasi atas saran yang telah disampaikan Ombudsman kepada pihak penerima; d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi penerima saran dalam rangka pendampingan; e. melaksanakan pelayanan konsultasi mengenai teknis pelaksanaan saran; f. mengelola dokumen saran dalam rangka perlakuan pelaksanaan saran; g. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran secara periodik; h. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 26

(1) Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan saran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan perlakuan pelaksanaan saran dipimpin oleh seorang kepala.

Article 27

Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan identifikasi, pengumpulan, penciptaan, dan penyebarluasan pengetahuan pencegahan maladministrasi.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan menyelenggarakan fungsi: a. menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan atas pengetahuan pencegahan maladministrasi; b. melakukan pemetaan pengetahuan pencegahan maladministrasi; c. merancang struktur pengetahuan pencegahan maladministrasi; d. merancang forum berbagi pengalaman secara konvensional maupun non-konvensional; e. melakukan penyusunan karya ilmiah terkait pencegahan maladministrasi; f. mengkoordinasikan publikasi pengetahuan; g. mengembangkan sistem informasi dan basis data pengetahuan pencegahan maladministrasi; h. merancang usulan penetapan cara baru/ide baru dalam melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi; i. melakukan koordinasi dengan unit internal yang membidangi pencegahan maladministrasi; j. melakukan koordinasi dengan unit eksternal untuk pengembangan pengetahuan pencegahan maladministrasi; k. Melakukan penyusunan dan pembaharuan konsep dasar hukum penilaian kepatuhan; l. Melakukan penyusunan dan pembaharuan variabel serta instrumen penilaian kepatuhan; m. Melakukan pengembangan dan pembaharuan sistem informasi penilaian kepatuhan; n. Melakukan persiapan penilaian kepatuhan; o. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian kepatuhan; p. Melakukan bimbingan teknis kepada pengambil data penilaian kepatuhan; q. Melakukan pengolahan data hasil pelaksanaan penilaian kepatuhan; r. Menyusun laporan hasil penilaian kepatuhan; s. Menyelenggarakan penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan; t. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penilaian kepatuhan; dan u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 29

(1) Keasistenan Manajemen Pengetahuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan Manajemen Pengetahuan dipimpin oleh seorang kepala.

BAB 3

Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan

Article 27

Correction

Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan identifikasi, pengumpulan, penciptaan, dan penyebarluasan pengetahuan pencegahan maladministrasi.

Article 28

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan menyelenggarakan fungsi: a. menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan atas pengetahuan pencegahan maladministrasi; b. melakukan pemetaan pengetahuan pencegahan maladministrasi; c. merancang struktur pengetahuan pencegahan maladministrasi; d. merancang forum berbagi pengalaman secara konvensional maupun non-konvensional; e. melakukan penyusunan karya ilmiah terkait pencegahan maladministrasi; f. mengkoordinasikan publikasi pengetahuan; g. mengembangkan sistem informasi dan basis data pengetahuan pencegahan maladministrasi; h. merancang usulan penetapan cara baru/ide baru dalam melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi; i. melakukan koordinasi dengan unit internal yang membidangi pencegahan maladministrasi; j. melakukan koordinasi dengan unit eksternal untuk pengembangan pengetahuan pencegahan maladministrasi; k. Melakukan penyusunan dan pembaharuan konsep dasar hukum penilaian kepatuhan; l. Melakukan penyusunan dan pembaharuan variabel serta instrumen penilaian kepatuhan; m. Melakukan pengembangan dan pembaharuan sistem informasi penilaian kepatuhan; n. Melakukan persiapan penilaian kepatuhan; o. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian kepatuhan; p. Melakukan bimbingan teknis kepada pengambil data penilaian kepatuhan; q. Melakukan pengolahan data hasil pelaksanaan penilaian kepatuhan; r. Menyusun laporan hasil penilaian kepatuhan; s. Menyelenggarakan penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan; t. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penilaian kepatuhan; dan u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Article 29

(1) Keasistenan Manajemen Pengetahuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. (2) Keasistenan Manajemen Pengetahuan dipimpin oleh seorang kepala.

Peraturan Badan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 30

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 1

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 3

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Ketiga

Article 30

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Kelima