PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

PERMEN Nomor 9 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1654) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 9 dan angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 40

Koreksi

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. tingkat nasional yaitu Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait. (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut: a. Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 1A

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 20C

Pasal 20D

Pasal 20E

Pasal 20F

Pasal 20G

Pasal 20H

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 43A

Pasal II