PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6. Sekretaris Jenderal adalah pelaksana kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang. 7. Pimpinan Tinggi Madya adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8. Unit Utama adalah Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 9. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik INDONESIA, termasuk di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 12. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 13. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 14. Daftar Barang adalah Daftar yang memuat data BMN. 15. BMN yang Berfungsi Khusus adalah BMN yang memiliki fungsi tertentu untuk penyelenggaraan layanan publik dalam hal penyimpanan data yang bersifat rahasia, dan/atau sarana dan prasarana yang secara spesifik digunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta mempunyai risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila dipindahtangankan. 16. Bongkaran BMN yang Berfungsi Khusus, yang selanjutnya disebut Bongkaran BMN, adalah hasil proses pemisahan berupa komponen tertentu yang menyimpan data dari BMN yang Berfungsi Khusus. 17. Senjata Api Nonorganik TNI/Polri adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; b. mengajukan usulan Pemindahtanganan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; c. mengajukan usulan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; d. melaksanakan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang; e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang; f. melaksanakan Pemusnahan Bongkaran BMN yang berada dalam penguasaannya; g. menandatangani berita acara serah terima penjualan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya; h. menandatangani berita acara Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya; i. melaksanakan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya dari daftar barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai koordinator kuasa pengguna barang sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal. (3) Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian wajib melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manudia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai koordinator kuasa pengguna barang sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB II

PENETAPAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 7

Koreksi

(1) Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Menteri selaku Pengguna Barang. (2) Usulan Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen berupa: a. kajian yang memuat pertimbangan dan alasan usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus; dan b. identitas BMN.

Pasal 8

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Pengelolaan BMN melakukan penelitian terhadap usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus. (3) Dalam hal melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pengelolaan BMN dapat melibatkan Pimpinan Tinggi Madya pengusul, Pengelola Barang dan/atau Instansi terkait lainnya. (4) Kepala Biro Pengelolaan BMN menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal. (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dalam hal usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus tidak disetujui, Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama disertai dengan alasannya; atau b. dalam hal usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus disetujui, Sekretaris Jenderal menerbitkan surat keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus. (6) Surat keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat: a. pertimbangan disetujuinya Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus; dan b. identitas BMN yang ditetapkan sebagai BMN yang Berfungsi Khusus meliputi tetapi tidak terbatas pada Kode Barang dan Nama Barang.

Pasal 9

(1) Berdasarkan keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus, Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang Berfungsi Khusus di lingkungan Unit Kerja. (2) Kuasa Pengguna Barang menugaskan pegawai yang telah ditunjuk menangani BMN, untuk melakukan penatausahaan BMN yang Berfungsi Khusus.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 10

Koreksi

(1) BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat dipindahtangankan. (2) BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan: a. berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila dipindahtangankan; b. menyimpan informasi data yang bersifat rahasia; dan/atau c. hanya dapat diterbitkan oleh Negara. (3) BMN yang Berfungsi Khusus dapat dilakukan Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, setelah dilakukan pemisahan komponen tertentu yang berfungsi khusus. (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan: a. Pengelola Barang untuk: 1. BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan; atau 2. BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan b. Pengguna Barang untuk BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Pasal 11

Penjualan BMN yang Berfungsi khusus dilaksanakan dengan pertimbangan: a. tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual.

Pasal 12

(1) Penjualan BMN yang Berfungsi khusus dilakukan secara lelang. (2) Hasil Penjualan BMN yang Berfungsi khusus wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 13

(1) Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dilaksanakan, setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b. BMN yang Berfungsi Khusus secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain- lain sejenisnya; d. BMN yang Berfungsi Khusus tidak andal dalam penyelenggaraan sistem elektronik; atau e. BMN yang Berfungsi Khusus tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN yang Berfungsi Khusus dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan dengan membentuk Tim yang melibatkan bagian administrasi dan teknis di lingkungan Kuasa Pengguna Barang. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; b. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang Berfungsi Khusus yang akan dijual dengan data administratif termasuk penelitian terhadap kelengkapan dan keberadaan komponen tertentu yang berfungsi khusus; dan c. penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk penelitian terhadap kelengkapan dan keberadaan komponen tertentu yang berfungsi khusus. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim mengusulkan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Barang untuk dilakukan Penjualan dan/atau Pemusnahan Bongkaran BMN. (4) Hasil Penelitian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Pasal 15

(1) Kuasa Pengguna Barang melakukan Penilaian BMN yang Berfungsi Khusus yang direkomendasikan oleh tim untuk dilakukan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Penilaian BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN yang akan dilakukan pemisahan komponen tertentu yang berfungsi khusus. (3) Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten; atau b. dapat menggunakan Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik; (4) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Berdasarkan persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang. (2) Apabila permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang. (3) Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, maka diterbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan yang telah diterbitkan sebelumnya. (4) Dalam hal BMN yang Berfungsi Khusus tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Dalam hal pelaksanaan lelang atau lelang ulang BMN yang Berfungsi Khusus laku terjual, Kuasa Pengguna Barang melaksanakan serah terima barang kepada pemenang lelang berdasarkan salinan/kutipan risalah lelang. (6) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara serah terima. (7) Dalam hal pelaksanaan lelang ulang BMN yang Berfungsi Khusus tidak laku terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa Pengguna Barang mengusulkan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

(1) Penjualan BMN yang Berfungsi khusus dilakukan secara lelang. (2) Hasil Penjualan BMN yang Berfungsi khusus wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 13

BAB Kedua

Tata Cara Pemindahtanganan BMN Yang Berfungsi Khusus

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

PEMUSNAHAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan: a. Pengelola Barang untuk: 1. BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan; atau 2. BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan b. Pengguna Barang untuk BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (2) Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. dilakukan dengan: 1. dibakar; 2. dihancurkan; 3. ditimbun; atau 4. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dituangkan dalam berita acara Pemusnahan; dan c. dilaporkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Pasal 19

(1) Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. (2) Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Pemusnahan dengan membentuk Tim yang terdiri dari bagian administrasi BMN dan teknis di lingkungan Kuasa Pengguna Barang. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan: a. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN yang Berfungsi Khusus; dan b. penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang Berfungsi Khusus yang akan dimusnahkan dengan data administratif. (4) Hasil Penelitian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Pasal 20

Pasal 21

(1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus. (2) Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus. (3) Pelaksanaan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan. (4) Berita acara Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang. (5) Berita acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Kuasa Pengguna Barang memerintahkan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk melakukan pemisahan komponen tertentu yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan Bongkaran BMN dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Pasal 23

(1) Berdasarkan persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, Kuasa Pengguna Barang melakukan Pemusnahan Bongkaran BMN. (2) Pemusnahan Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan Bongkaran BMN. (3) Pelaksanaan Pemusnahan Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan serta dilaporkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang. (4) Berita acara Pemusnahan Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang. (5) Berita acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Tata Cara Pemusnahan BMN Yang Berfungsi Khusus

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan b. data BMN yang Berfungsi Khusus yang akan dimusnahkan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku. (2) Permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat: 1. identitas Kuasa Pengguna Barang; 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN yang Berfungsi Khusus tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/ atau dipindahtangankan atau BMN yang Berfungsi Khusus harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus; c. hasil cetakan dan/atau tangkapan layar Aplikasi Penatausahaan BMN yang menjelaskan keterangan BMN yang Berfungsi Khusus; d. laporan kondisi barang; dan e. foto terkini BMN yang Berfungsi Khusus. (3) Berdasarkan permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus. (4) Penelitian atas permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan: a. melakukan penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus; b. melakukan penelitian data BMN yang Berfungsi Khusus dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan c. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang Berfungsi Khusus yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN yang Berfungsi Khusus jika diperlukan. (5) Dalam hal permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang disertai dengan alasannya. (6) Dalam hal permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus disetujui, Pengguna Barang menerbitkan: a. persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus, jika BMN yang Berfungsi Khusus tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit satuan; atau b. izin prinsip Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus, jika: 1. BMN yang Berfungsi Khusus mempunyai dokumen kepemilikan; atau 2. BMN yang Berfungsi Khusus tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (7) Berdasarkan surat izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Pengelola Barang. (8) Surat persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus; b. data BMN yang Berfungsi Khusus yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; dan c. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Pasal 21

BAB V

PENGHAPUSAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 24

Koreksi

(1) Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus dari daftar barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN yang Berfungsi Khusus sudah tidak berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan dengan tindak lanjut Pemusnahan Bongkaran BMN; b. Pemusnahan; atau c. Sebab-sebab lain. (2) Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMN yang Berfungsi Khusus yang dihapuskan karena Pemindahtanganan dan Pemusnahan. (4) Pelaksanaan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang. (5) Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Berdasarkan berita acara serah terima Pemindahtanganan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Kuasa Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara serah terima. (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus dari daftar barang kuasa pengguna. (3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani. (4) Penyampaian laporan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus disertai dengan: a. salinan/kutipan risalah lelang; b. berita acara serah terima; dan c. berita acara Pemusnahan Bongkaran BMN.

Pasal 26

(1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan. (2) Perubahan daftar barang milik negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang milik negara semesteran dan tahunan.

Pasal 27

(1) Berdasarkan berita acara Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan. (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna. (3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus dan berita acara Pemusnahan.

Pasal 28

(1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus karena Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan. (2) Perubahan daftar barang milik negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus karena Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan barang milik negara semesteran dan tahunan.

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus kepada Pengguna Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan disertai: a. data administratif; b. berita acara penelitian BMN; c. nilai limit Penjualan; d. surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran formil data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta materil objek yang diusulkan; e. keputusan penetapan status Penggunaan BMN; f. hasil cetakan dan/atau Tangkapan layar Aplikasi Penatausahaan BMN yang menjelaskan keterangan BMN yang Berfungsi Khusus; g. foto terkini BMN; dan h. keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus. (2) Berdasarkan permohonan Penjualan BMN yang berfungsi khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus. (3) Penelitian atas permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan: a. melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. melakukan penelitian data administratif; c. melakukan penelitian mengenai pertimbangan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus, dari aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); d. melakukan penelitian terhadap dokumen hasil Penilaian; dan e. melakukan penelitian fisik BMN yang Berfungsi Khusus yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada serta komponen yang berfungsi khusus yang direncanakan dilakukan Pemusnahan, dalam hal diperlukan. (4) Dalam hal permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang disertai dengan alasannya. (5) Dalam hal permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus disetujui, Pengguna Barang menerbitkan: a. persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus, jika nilai perolehan BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit satuan; atau b. izin prinsip Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus, jika nilai perolehan BMN di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit satuan. (6) Berdasarkan surat izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan komponen yang berfungsi khusus kepada Pengelola Barang. (7) Format permohonan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus dengan tindak lanjut Pemusnahan Bongkaran BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34