PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

PERMEN Nomor 53 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Skema Subsidi Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SSRG adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penyalur skema subsidi resi gudang kepada penerima skema subsidi resi gudang dengan jaminan/agunan berupa resi gudang dan diberikan subsidi bunga/subsidi margin dari pemerintah. 2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. 3. Petani adalah warga negara INDONESIA perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 4. Nelayan adalah warga negara INDONESIA yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 5. Pembudidaya Ikan adalah warga negara INDONESIA yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 6. Petambak Garam adalah warga negara INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. 7. Pemanfaat Hasil Hutan adalah warga negara INDONESIA yang melakukan usaha atau kegiatan untuk mengambil hasil hutan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara suku bunga/margin yang berlaku dengan suku bunga/margin yang dibebankan kepada penerima SSRG. 12. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem Resi Gudang. 13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. 14. Penyalur SSRG adalah bank atau lembaga keuangan nonbank yang ditetapkan untuk menyalurkan SSRG. 15. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan SSRG dari Penyalur SSRG kepada penerima SSRG berdasarkan perjanjian kerja sama. 16. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat- syarat lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 17. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 5

Koreksi

Penerima SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Resi Gudang dan memenuhi ketentuan sebagai penerima SSRG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SSRG.

Pasal 6

Koreksi

(1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang mengajukan SSRG secara orang perseorangan harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Penyalur SSRG. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik; b. fotokopi kartu tanda profesi sebagai Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang diterbitkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang atau surat keterangan yang menyatakan sebagai Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan c. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas pihak pemohon SSRG.

Pasal 7

(1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan dapat mengajukan SSRG secara berkelompok kepada Penyalur SSRG. (2) Pengajuan SSRG secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili kelompok. (3) Ketua atau pengurus yang ditunjuk mewakili kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa: a. daftar anggota kelompok yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan; b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik setiap anggota yang tercantum dalam daftar anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. surat keterangan yang menyatakan sebagai kelompok tani, kelompok Nelayan, kelompok Petambak Garam, kelompok Pembudidaya Ikan, atau kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang diterbitkan oleh: 1. kepala desa/lurah, jika anggota kelompok berdomisili dalam satu desa atau kelurahan; 2. camat, jika anggota kelompok berdomisili di beberapa desa yang berbeda dalam satu kecamatan; atau 3. organisasi perangkat daerah terkait, jika anggota kelompok berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota. d. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang; dan e. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan dapat mengajukan SSRG melalui Koperasi. (2) Pengajuan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus Koperasi yang ditunjuk untuk mewakili anggota Koperasi. (3) Ketua atau pengurus Koperasi yang ditunjuk mewakili anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa: a. daftar seluruh anggota Koperasi; b. daftar anggota Koperasi yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan; c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik setiap anggota yang tercantum dalam daftar anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi termasuk surat pengesahan Koperasi dari instansi yang berwenang; e. surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang; dan f. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 10

(1) Untuk dapat memperoleh SSRG, Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan. (2) Menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. keanggotaan Koperasi terdiri dari Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; atau b. kontrak atau perjanjian kerjasama usaha dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan. (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Penyalur SSRG berupa: a. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Koperasi; b. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang; c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pendirian dan terakhir; d. fotokopi nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission; e. daftar pengurus dan anggota Koperasi; dan f. salinan kontrak atau perjanjian kerja sama usaha kemitraan dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan bagi Koperasi yang tidak beranggotakan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan.

Pasal 11

(1) Usaha produktif orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f dapat memperoleh SSRG dengan memenuhi ketentuan: a. berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, atau menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; dan b. mempunyai omzet paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tahun. (2) Untuk dapat memperoleh SSRG, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan dokumen persyaratan berupa: a. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak badan bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha atau salinan kartu tanda penduduk elektronik bagi pelaku usaha berbentuk orang perseorangan; b. fotokopi nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh sistem online single submission; c. salinan kontrak atau perjanjian kerjasama usaha kemitraan dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; dan d. bukti setor/surat pemberitahuan tahunan pajak 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit pajak penghasilan Pasal 23 atas nama badan usaha bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha atau atas nama orang perseorangan bagi pelaku usaha yang berbentuk orang perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

Kemitraan yang diselenggarakan melalui Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau usaha produktif orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan prinsip: a. kesetaraan dan kesempatan berusaha yang luas; b. mengutamakan hasil produk dalam negeri; c. memberikan ruang bagi perkembangan kualitas hasil produksi; dan d. pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. (2) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG dengan pola penyaluran: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (3) Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyalur SSRG secara langsung kepada penerima SSRG. (4) Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penyalur SSRG kepada penerima SSRG melalui Lembaga Linkage. (5) Penyaluran SSRG melalui Lembaga Linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Penyalur SSRG dan Lembaga Linkage. (6) Penyalur SSRG dan Lembaga Linkage bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada penerima SSRG.

Pasal 16

(1) Penyalur SSRG yang melakukan penyaluran tidak langsung melalui Lembaga Linkage wajib memiliki kriteria dan prosedur penilaian sebelum bekerja sama dengan Lembaga Linkage. (2) Penyaluran SSRG yang dilakukan melalui Lembaga Linkage harus mengutamakan kemudahan dan tidak membebankan penerima SSRG dengan biaya tambahan lain dan/atau tambahan suku bunga atas suku bunga SSRG yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pihak terkait dengan penyaluran SSRG melalui Lembaga Linkage, kesepakatan antara Penyalur SSRG dan Lembaga Linkage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: a. pernyataan dan jaminan; b. mekanisme penyaluran kredit; c. hak dan kewajiban para pihak; d. imbal jasa dan biaya; e. jangka waktu dan perjanjian kerja sama; f. evaluasi dan pelaporan; g. kerahasiaan; dan h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 18

Penyaluran SSRG dilakukan oleh Penyalur SSRG kepada: a. orang perseorangan merupakan warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik; atau b. badan usaha yang namanya tercantum dalam akad kredit yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak badan usaha.

Pasal 19

Penyaluran SSRG dilakukan secara langsung kepada masing- masing pihak yang namanya tercantum dalam akad kredit dan/atau Resi Gudang yang dijaminkan/diagunkan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Badan Pengawas berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi SSRG secara tepat guna dan tepat sasaran. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. (3) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat daerah, Badan Pengawas dapat berkoordinasi dan melibatkan organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 24

(1) Badan Pengawas dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dan/atau daerah. (2) Keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada tingkat pusat paling sedikit terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait; dan/atau b. pada tingkat daerah paling sedikit terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan. (3) Tim pemantauan dan evaluasi pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Pengawas dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 25

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui pemantauan perkembangan penyaluran SSRG kepada Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan baik secara orang perseorangan maupun kelompok atau gabungan kelompok, Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan dapat berkoordinasi dengan Penyalur SSRG.

Pasal 26

(1) Kepala Badan Pengawas menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian SSRG kepada Menteri. (2) Rekapitulasi laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, triwulan, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Gabungan kelompok tani, kelompok Nelayan, kelompok Petambak Garam, kelompok Pembudidaya Ikan, atau kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan dapat mengajukan SSRG kepada Penyalur SSRG. (2) Pengajuan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili gabungan kelompok. (3) Ketua atau pengurus yang ditunjuk mewakili gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa: a. daftar seluruh anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok; b. daftar perorangan anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan; c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. surat keterangan yang menyatakan sebagai gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang diterbitkan oleh: 1. kepala desa/lurah, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok berdomisili dalam satu desa atau kelurahan; 2. camat, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok berdomisili di beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan; atau 3. organisasi perangkat daerah terkait, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota. e. susunan pengurus dan anggota gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan; f. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang; g. tata tertib gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan; dan h. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29