PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kemudahan dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam Rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang. 2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 3. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 4. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau memberikan contoh Barang/Jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli dan pengunjung pameran baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung. 5. Misi Dagang adalah kunjungan ke luar negeri dalam rangka pertemuan bisnis untuk memperluas peluang peningkatan ekspor. 6. Kegiatan Pencitraan INDONESIA yang selanjutnya disebut Kegiatan Pencitraan adalah suatu upaya membangun citra positif INDONESIA terhadap Barang dan/atau Jasa yang dapat diperdagangkan di dalam dan/atau di luar negeri. 7. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 10. Penyelenggara Pameran Dagang adalah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengembangan ekspor nasional.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG

Pasal 7

Koreksi

Dalam penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Penyelenggara Pameran Dagang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara tempat penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan paling sedikit: a. potensi perdagangan dengan negara setempat; b. kesesuaian sektor produk Pameran Dagang dengan prioritas nasional dan/atau potensi daerah; c. kredibilitas Penyelenggara Pameran Dagang; dan d. kebijakan di negara setempat. (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Penyampaian rencana penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. penyelenggaraan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap penyelenggaraan, dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (4) Rencana penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. luas lahan tempat penyelenggaran; d. target jumlah Pelaku Usaha yang memamerkan Barang dan/atau Jasa; e. profil Penyelenggara Pameran Dagang yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Pameran Dagang; f. target jumlah pengunjung dan target nilai transaksi; dan g. kegiatan pendukung. (5) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan. (6) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. luas lahan tempat penyelenggaran; d. jumlah peserta; e. jumlah pengunjung; f. Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan; g. kontak dagang; h. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; i. kegiatan pendukung; dan j. evaluasi atas penyelenggaraan Pameran Dagang. (7) Penyampaian rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 9

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pameran Dagang di luar negeri dengan luas lahan paling sedikit 3.500 m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di gedung khusus untuk penyelenggaraan pameran. (2) Dalam hal tidak terdapat gedung khusus untuk penyelenggaraan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pameran Dagang di luar negeri dapat diselenggarakan di tempat lain dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di negara setempat; b. kesesuaian dengan sektor produk Pameran Dagang; dan c. aksesibilitas. (3) Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah harus mencantumkan paling sedikit simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan kurasi kepada Pelaku Usaha serta Barang dan/atau Jasa yang akan diikutsertakan pada penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain. (3) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada: a. akta perusahaan; b. nomor induk berusaha; c. perizinan berusaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. kesesuaian Barang dan/atau Jasa dengan sektor produk Pameran Dagang; f. pemenuhan persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di INDONESIA atau negara setempat; dan g. kapasitas produksi.

Pasal 12

(1) Selain berkoordinasi dengan Menteri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pameran Dagang di luar negeri.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan paling sedikit berupa: a. forum bisnis; dan b. penjajakan bisnis (business matching). (2) Forum bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha negara setempat. (3) Penjajakan bisnis (business matching) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Pelaku Usaha dan pelaku usaha negara setempat untuk mendapatkan kontak dagang.

Pasal 14

(1) Tempat penyelenggaraan Misi Dagang harus memenuhi paling sedikit kriteria: a. ruangan di dalam gedung yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan pertemuan; b. memiliki luasan dan sarana yang dapat mengakomodasi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Misi Dagang; dan c. berlokasi di area yang strategis atau berada di pusat bisnis. (2) Tempat penyelenggaraan Misi Dagang paling sedikit menampilkan simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan potensi perdagangan dengan negara tujuan.

Pasal 16

(1) Dalam hal perencanaan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Misi Dagang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Penyampaian rencana penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. penyelenggaraan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap penyelenggaraan, dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (3) Rencana penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. target peserta; dan d. kegiatan bisnis lain. (4) Laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan Misi Dagang. (5) Laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. jumlah Pelaku Usaha yang diikutsertakan; d. Barang dan/atau Jasa yang diikutsertakan; e. kontak dagang; f. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; dan g. kegiatan bisnis lain. (6) Penyampaian rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 17

(1) Menteri dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Misi Dagang. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Misi Dagang.

BAB Kesatu

Penyelenggaraan Pameran Dagang di Luar Negeri

Pasal 7

Koreksi

Dalam penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Penyelenggara Pameran Dagang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara tempat penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan paling sedikit: a. potensi perdagangan dengan negara setempat; b. kesesuaian sektor produk Pameran Dagang dengan prioritas nasional dan/atau potensi daerah; c. kredibilitas Penyelenggara Pameran Dagang; dan d. kebijakan di negara setempat. (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Penyampaian rencana penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. penyelenggaraan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap penyelenggaraan, dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (4) Rencana penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. luas lahan tempat penyelenggaran; d. target jumlah Pelaku Usaha yang memamerkan Barang dan/atau Jasa; e. profil Penyelenggara Pameran Dagang yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Pameran Dagang; f. target jumlah pengunjung dan target nilai transaksi; dan g. kegiatan pendukung. (5) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan. (6) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. luas lahan tempat penyelenggaran; d. jumlah peserta; e. jumlah pengunjung; f. Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan; g. kontak dagang; h. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; i. kegiatan pendukung; dan j. evaluasi atas penyelenggaraan Pameran Dagang. (7) Penyampaian rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 9

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pameran Dagang di luar negeri dengan luas lahan paling sedikit 3.500 m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di gedung khusus untuk penyelenggaraan pameran. (2) Dalam hal tidak terdapat gedung khusus untuk penyelenggaraan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pameran Dagang di luar negeri dapat diselenggarakan di tempat lain dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di negara setempat; b. kesesuaian dengan sektor produk Pameran Dagang; dan c. aksesibilitas. (3) Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah harus mencantumkan paling sedikit simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan kurasi kepada Pelaku Usaha serta Barang dan/atau Jasa yang akan diikutsertakan pada penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain. (3) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada: a. akta perusahaan; b. nomor induk berusaha; c. perizinan berusaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. kesesuaian Barang dan/atau Jasa dengan sektor produk Pameran Dagang; f. pemenuhan persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di INDONESIA atau negara setempat; dan g. kapasitas produksi.

Pasal 12

(1) Selain berkoordinasi dengan Menteri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Pameran Dagang di luar negeri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pameran Dagang di luar negeri.

BAB Kedua

Penyelenggaraan Misi Dagang

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan paling sedikit berupa: a. forum bisnis; dan b. penjajakan bisnis (business matching). (2) Forum bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha negara setempat. (3) Penjajakan bisnis (business matching) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan antara Pelaku Usaha dan pelaku usaha negara setempat untuk mendapatkan kontak dagang.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tempat penyelenggaraan Misi Dagang harus memenuhi paling sedikit kriteria: a. ruangan di dalam gedung yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan pertemuan; b. memiliki luasan dan sarana yang dapat mengakomodasi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Misi Dagang; dan c. berlokasi di area yang strategis atau berada di pusat bisnis. (2) Tempat penyelenggaraan Misi Dagang paling sedikit menampilkan simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan potensi perdagangan dengan negara tujuan.

Pasal 16

(1) Dalam hal perencanaan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Misi Dagang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Penyampaian rencana penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. penyelenggaraan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap penyelenggaraan, dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (3) Rencana penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. target peserta; dan d. kegiatan bisnis lain. (4) Laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan Misi Dagang. (5) Laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. waktu penyelenggaraan; b. tempat penyelenggaraan; c. jumlah Pelaku Usaha yang diikutsertakan; d. Barang dan/atau Jasa yang diikutsertakan; e. kontak dagang; f. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; dan g. kegiatan bisnis lain. (6) Penyampaian rencana penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 17

(1) Menteri dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Misi Dagang. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Misi Dagang.

BAB V

KEIKUTSERTAAN PADA PROMOSI DAGANG

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melakukan perencanaan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah paling sedikit mempertimbangkan: a. kredibilitas Penyelenggara Pameran Dagang; b. kesesuaian sektor produk Pameran Dagang dengan prioritas nasional dan/atau potensi daerah; c. capaian penyelenggaraan sebelumnya dan/atau potensi capaian penyelenggaraan Pameran Dagang; d. sarana dan prasarana pendukung Pameran Dagang; dan e. kebijakan di negara setempat. (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan rencana keikutsertaan dan laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Penyampaian rencana keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. keikutsertaan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap keikutsertaan, dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (4) Rencana keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. waktu pelaksanaan; b. tempat pelaksanaan; c. luas lahan stan; d. profil Pelaku Usaha yang diikutsertakan; e. potensi nilai transaksi; dan f. kegiatan bisnis lain. (5) Laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan. (6) Laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu pelaksanaan; b. tempat pelaksanaan; c. jumlah Pelaku Usaha yang diikutsertakan; d. luas lahan stan; e. produk Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan; f. kontak dagang; g. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; h. kegiatan bisnis lain; dan i. evaluasi atas keikutsertaan Pameran Dagang. (7) Penyampaian rencana keikutsertaan dan laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 21

(1) Keikutsertaan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah pada Pameran Dagang di luar negeri dilakukan dengan menempati stan dengan luas lahan paling sedikit 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi). (2) Pemenuhan stan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 22

(1) Stan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didesain secara khusus dan paling sedikit mencantumkan simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual. (2) Simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual serta contoh pengaplikasian simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual pada desain stan pameran dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pelaku Usaha dan/atau lembaga lain yang ikut serta secara mandiri pada Pameran Dagang di luar negeri paling sedikit mencantumkan simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan kurasi kepada Pelaku Usaha serta Barang dan/atau Jasa yang akan diikutsertakan pada Pameran Dagang di luar negeri. (2) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain. (3) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada: a. akta perusahaan; b. nomor induk berusaha; c. perizinan berusaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. kesesuaian Barang dan/atau Jasa dengan sektor produk Pameran Dagang; f. pemenuhan persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di INDONESIA atau negara setempat; dan g. kapasitas produksi.

Pasal 25

(1) Selain berkoordinasi dengan Menteri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam keikutsertaan Pameran Dagang di luar negeri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca keikutsertaan Pameran Dagang di luar negeri.

Pasal 26

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri. (2) Menteri melalui Direktur Jenderal mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Misi Dagang kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lain. (3) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lain menyatakan keikutsertaan pada Misi Dagang secara tertulis yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Keikutsertaan pada Pameran Dagang di Luar Negeri

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melakukan perencanaan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah paling sedikit mempertimbangkan: a. kredibilitas Penyelenggara Pameran Dagang; b. kesesuaian sektor produk Pameran Dagang dengan prioritas nasional dan/atau potensi daerah; c. capaian penyelenggaraan sebelumnya dan/atau potensi capaian penyelenggaraan Pameran Dagang; d. sarana dan prasarana pendukung Pameran Dagang; dan e. kebijakan di negara setempat. (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan rencana keikutsertaan dan laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Penyampaian rencana keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. keikutsertaan selama periode 1 (satu) tahun berikutnya, dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; atau b. setiap keikutsertaan, dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan. (4) Rencana keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. waktu pelaksanaan; b. tempat pelaksanaan; c. luas lahan stan; d. profil Pelaku Usaha yang diikutsertakan; e. potensi nilai transaksi; dan f. kegiatan bisnis lain. (5) Laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan. (6) Laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu pelaksanaan; b. tempat pelaksanaan; c. jumlah Pelaku Usaha yang diikutsertakan; d. luas lahan stan; e. produk Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan; f. kontak dagang; g. capaian nilai transaksi atau potensi nilai transaksi; h. kegiatan bisnis lain; dan i. evaluasi atas keikutsertaan Pameran Dagang. (7) Penyampaian rencana keikutsertaan dan laporan keikutsertaan pada Pameran Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi atau korespondensi.

Pasal 21

(1) Keikutsertaan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah pada Pameran Dagang di luar negeri dilakukan dengan menempati stan dengan luas lahan paling sedikit 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi). (2) Pemenuhan stan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 22

(1) Stan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didesain secara khusus dan paling sedikit mencantumkan simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual. (2) Simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual serta contoh pengaplikasian simbol/logo citra INDONESIA dan identitas visual pada desain stan pameran dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pelaku Usaha dan/atau lembaga lain yang ikut serta secara mandiri pada Pameran Dagang di luar negeri paling sedikit mencantumkan simbol/logo citra INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan kurasi kepada Pelaku Usaha serta Barang dan/atau Jasa yang akan diikutsertakan pada Pameran Dagang di luar negeri. (2) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain. (3) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada: a. akta perusahaan; b. nomor induk berusaha; c. perizinan berusaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. kesesuaian Barang dan/atau Jasa dengan sektor produk Pameran Dagang; f. pemenuhan persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di INDONESIA atau negara setempat; dan g. kapasitas produksi.

Pasal 25

(1) Selain berkoordinasi dengan Menteri, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam keikutsertaan Pameran Dagang di luar negeri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca keikutsertaan Pameran Dagang di luar negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN, KEMUDAHAN, DAN KEIKUTSERTAAN PADA PROMOSI DAGANG DALAM RANGKA KEGIATAN PENCITRAAN INDONESIA DESAIN SIMBOL/LOGO CITRA INDONESIA DAN IDENTITAS VISUAL PADA STAN PAMERAN DAGANG DI LUAR NEGERI I. Simbol/Logo Citra INDONESIA Logo berbentuk burung terinspirasi dari Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik INDONESIA. Lima warna pada bentuk burung dari logo citra melambangkan lima sila Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan mewakili keragaman INDONESIA, baik dalam hal suku bangsa, budaya maupun kekayaan alam. II. Identitas Visual a. Identifikasi Negara INDONESIA Tulisan INDONESIA memberikan identifikasi yang cepat dan tepat bagi para pengunjung Pameran Dagang terhadap representasi negara INDONESIA. Hal ini mempermudah pengunjung dalam mengenali paviliun INDONESIA. b. Elemen Visual Pola Puspa Bangsa Puspa Bangsa, sebagai simbol pertumbuhan dan ekspansi, mencerminkan visi INDONESIA untuk memperluas pasar global melalui perdagangan dan investasi. Pola ini mencerminkan harmoni antara tradisi dan modernitas, yang sejalan dengan posisi INDONESIA sebagai negara yang kaya akan budaya dan inovatif dalam segala bidang. c. Elemen Visual Identitas Warna Warna merah dan warna putih merupakan simbol dari warna bendera negara Republik INDONESIA. Kontras warna yang kuat antara warna merah dan warna putih membuat identitas negara menjadi lebih mudah untuk dikenali dan diingat. d. Elemen Visual Fascia Panel (Papan Fasia) Alun Nusantara (Aluntara) Alun berarti gerakan yang harmonis dan mengalir, mencerminkan motif floral Puspa Bangsa dengan transisi yang lembut dan dinamis. Desain ini merepresentasikan perjalanan INDONESIA dalam membangun daya saing internasional. Transisi elemen visual dan kombinasi warna merah dan putih tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga melambangkan perjalanan INDONESIA, keterhubungan, serta pertumbuhan di tingkat global. III. Konfigurasi Simbol/Logo Citra INDONESIA dan Identitas Visual Utama Contoh Pengaplikasian: a. Tanpa ada logo instansi mitra atau sponsor b. Dengan logo instansi mitra dan/atau sponsor Logo Instansi Mitra/ Sponsor (jika ada) Logo Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah Logo Citra INDONESIA Identitas Fascia Panel Al IV. Contoh Pengaplikasian Simbol/Logo Citra INDONESIA dan Identitas Visual Pada Stan Pameran Dagang di Luar Negeri a. Standing Tower b. Stan Pameran MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kemudahan dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam Rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27