Koreksi Pasal 6

(1) Misi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lain. (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perguruan tinggi, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan badan lainnya. (3) Penyelenggaraan Misi Dagang oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (4) Menteri dapat memberikan mandat penyelenggaraan Misi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.