PERDA

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 15 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya. 11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya. 12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. 14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan.

BAB 2

Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum tentang program Bantuan Hukum di Daerah. b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang; dan e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. membatalkan pemberian Dana Bantuan Hukum; d. menghentikan pemberian Dana Bantuan Hukum; dan/atau e. tidak memberikan Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Koreksi

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan dengan cara: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dibandingkan dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama. (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. penyusunan dokumen hukum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimakud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum untuk 1 (satu) Perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26