PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Binjai. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945. 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 5. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 10. Insentif Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Insentif adalah segala upaya kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menarik minat Penanam Modal untuk berinvestasi di Daerah. 11. Kemudahan……….. 11. Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Kemudahan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan Investasi. 12. Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. 13. Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. 14. Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 15. Penanam Modal atau investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik berupa Penanaman Modal dalam negeri dan/atau Penanaman Modal asing yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan. 16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan. 20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. 23. Koperasi……. 23 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 25. Kearifan lokal adalah nilai–nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi karya, kreasi, seni, budaya baik yang bernilai ekonomis dan atau bernilai kultural. 26. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanam Modal di Daerah. 27. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 28. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Koreksi

Setiap Penanam Modal berhak memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berupa: a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Penanaman Modal; dan d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 6

Koreksi

Setiap Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan wajib: a. membuat laporan tentang penggunaan kesempatan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; b. mematuhi peraturan tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; c. menyediakan Modal yang berasal dari sumber Modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah; e. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat; f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan g. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. menciptakan………. c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

Koreksi

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan meliputi: a. usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan jumlah tertentu; f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau h. usaha yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik Pasal 12………

Pasal 12

Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi yang memiliki perizinan.

Pasal 13

Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berlaku bagi Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi.

Pasal 14

Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berlaku bagi Penanam Modal dengan kriteria jumlah Modal tertentu yang ditetapkan.

Pasal 15

(1) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Tata ruang Wilayah dan/atau Program Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah MENETAPKAN lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pada wilayah Daerah yang tertinggal. (3) Lokasi tertentu yang menjadi prioritas dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

(1) Usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berlaku bagi Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan kriteria jumlah yang ditetapkan. (2) Parameter kriteria jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan jumlah angka tertentu atau persentase.

Pasal 17

(1) Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang menghasilkan produk yang menjadi ciri khas Daerah dan/atau produk berbasis kearifan lokal. (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang terbuka kepemilikan modalnya.

Pasal 18

Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, berlaku bagi Penanam Modal yang memperoleh penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 19……..

Pasal 19

Usaha yang memberikan kontribusi bagi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan/Coorporate Sosial responsibility (CSR) dalam penyediaan/peningkatan pelayanan publik.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter kriteria Jenis atau kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan syarat sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. nomor induk berusaha (NIB); c. fotokopi nomor pokok wajib pajak; d. keterangan dan/atau data yang mendukung kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

(1) Wali Kota melakukan penilaian atas permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi. (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan usulan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan/atau besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; d. menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Wali Kota. (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas. (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Pasal 23……..

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan penilaian, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon. (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak diberitahukan. (4) Hasil penilaian Tim Verifikasi disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk rekomendasi disetujui atau ditolak. (5) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi disetujui, harus disertai usulan bentuk dan/atau besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan. (6) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi ditolak, dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 24

(1) Wali Kota MENETAPKAN Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5). (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Wali Kota. (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon; b. alamat pemohon; c. kegiatan investasi; d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan; dan f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan. (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan penilaian dan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33