PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Batthn Kesatu Pengertian ls血血

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 3. Bupati adalah Bupati Magetan. 4. Anak addah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yalg oleh hukum diakui sebagai perempuan. 6. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseor€mg. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 10. Pelayanan addah tindakan yang dilalukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. 11. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan beke{a sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. 12. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan. 13. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak korban kekerasan selama proses pelayanan dan pemberdayaan. 14. Konseling adaLah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi; 15. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teklnis di Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagl peerempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk UPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 18. Rumah tangga ada-lah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabat antara lain pembantu dan sopir yang hidup dan makan dari I (satu) dapur serta menetap dalam I (satu) rumah.

BAB Kedua

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan: a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. non diskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi korban; dan e. pemberdayaan.

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; c. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; d. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan e. melakukan pemberdayaan kepada perempuan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. BAB H BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk kekerasan meliputi: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran; e. eksploitasi; dan/atau f. kekerasan lainnya. BAB HI TANGGUNG」AWAB Pasa1 5 Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan merupakan tangggungjawab bersaIIna: a.pemerlntah daerah; b.masyarakat; c.keluarga;dan d.orangtua.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan. (2) Pencegahan te4'adinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempu€rn dan anak serta peraturan perundang- undangan yang terkait; b. melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan; dan c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan (3) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan. Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaralannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatlan unsur masyarakat; b. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban; c. menyediakan tempat tinggal baik rumah arnan maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual; d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan f. mendorong kepedulian masyaralat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab ss$agaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tirnur. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan dalam bentuk: a. mencegah te{adinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (4) (5) 9 b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.

Pasal 8

Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempu:rn dan anak sebagai anggota keluarga.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 26