KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR

KEPPRES Nomor 84 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Keputusan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan : 1. Tindakan … 1. Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural. 2. Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. 3. Ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri. 4. Industri dalam negeri adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, atau produsen yang secara kolektif menghasilkan bagian terbesar dari total produksi barang sejenis dalam negeri. 5. Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud. 6. Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik. 7. Barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. 8. Pihak… 8. Pihak berkepentingan adalah : a. produsen dalam negeri INDONESIA yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing; b. asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing; c. organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri; d. importir barang terselidik di INDONESIA; e. asosiasi importir barang terselidik; f. industri pemakai barang terselidik; g. eksportir atau produsen barang terselidik di luar negeri; h. asosiasi eksportir barang terselidik; i. pemerintah negara pengekspor barang terselidik; dan atau j. perorangan atau badan hukum yang dinilai Komite memiliki kepentingan atas hasil penyelidikan tindakan pengamanan. 9. Penyesuaian struktural adalah perbaikan kinerja industri dalam negeri untuk menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik secara efisien. 10. Komite adalah unti atau badan yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini. 11. Perjanjian … 11. Perjanjian Safeguards adalah The Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam lampiran UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Penegsahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 12. WTO adalah World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. 13. Committee on Safeguards adalah unit di bawah struktur kelembagaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Safeguards.

BAB III

PENYELIDIKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pihak berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan … mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan data yang sekurang-kurangnya memuat : a. identifikasi pemohon; b. uraian lengkap barang terselidik; c. uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; d. nama eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang; e. industri dalam negeri yang dirugikan; f. informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius; g. informasi data impor barang terselidik. (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) duterima lengkap oleh komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa : a. menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; atau b. menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan. Pasal 4 …

Pasal 4

(1) Penetapan Komite untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentingan serta mengumumkan penetapan tersebut dalam media cetak. (2) Atas pemberitahuan Komite mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite. (3) Tata cara permohonan, pemberitahuan tertulis dan pengumumnan penetapan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan.

Pasal 6

Pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite. Pasal 7…

Pasal 7

(1) Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan. (2) Berdasarkan penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada para importir barang terselidik tersebut. (3) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara. (4) Pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 8

(1) Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan. (2) Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan. (3) Daftar pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dijawab oleh pihak berkepentingan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dikirimnya daftar pertanyaan tertulis tersebut atau … atau dalam waktu 20 (dua puluh) hari dalam hal terdapat permintaan dari pihak berkepentinagn karena faktor alasan tertentu.

BAB VIII

TINDAKAN PENGAMANAN TETAP

Pasal 20

Koreksi

(1) Komite MENETAPKAN rekomendasi tindakan pengamanan tetap. (2) Rekomendasi tindakan pengamanan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan pengamanan dilaksanakan dan terdapat fakta- fakta serta bukti kuat yang menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. (3) Rekomendasi tindakan pengamanan tetap oleh Komite harus disampaikan kepada pihak berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan atau media cetak. (4) Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut: a. uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos tarifnya; b. uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; c. nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; d. nama-nama … d. nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik; e. ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentunya, temuan- temuan dan kesimpulan; f. bentuk, tingkat dan lamanya tindakan pengamanan; g. usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap; h. besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif; dan i. daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

Pasal 21

(1) Komite menyampaikan rekomendasi tindakan pengamanan tetap kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. (2) Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan dan atau kuota oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 22

(1) Tindakan pengamanan dalam bentuk kuota ditetapkan tidak boleh kurang dari volume impor yang dihitung secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota dalam jumlah atau volume impor lebih kecil diperlukan untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius. (2) Jika … (2) Jika lebih dari satu negara yang mengekspor barang terselidik ke INDONESIA, maka kuota impor yang ditetapkan harus dialokasikan di antara negara-negara pemasok. (3) Kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas harus dialokasikan secara pro-rata sesuai dengan prosentasi besarnya impor dari tiap negara pemasok secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 23

(1) Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyesuaian struktural bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius. (2) Masa berlaku tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Dalam hal tindakan pengamanan telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun, Komite melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir kepada pihak berkepentingan.

Pasal 24

(1) Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan dapat dilakukan berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh industri dalam negeri atau atas dasar prakarsa Komite dalam hal terdapat … terdapat alasan kuat bahwa kerugian dan atau ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor masih tetap akan berlanjut dan industri dalam negeri masih terus melakukan penyesuaian struktural. (2) Tindakan pengamanan selama masa perpanjangan tidak boleh bersifat lebih restriktif daripada tindakan pengamanan sebelumnya. (3) Masa berlaku tindakan pengamanan secara keseluruhan tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun termasuk masa berlakunya tindakan pengamanan sementara, masa berlakunya tindakan pengamanan tetap dan perpanjangan tindakan pengamanan tetap. (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) secara bertahap diperingan atau diliberalisasikan selama masa berlakunya tindakan pengamanan tetap.

Pasal 25

(1) Tindakan pengamanan tetap tidak akan diberlakukan ulang kepada barang impor yang sudah pernah terkena tindakan pengamanan. (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu tindakan pengamanan tetap dengan masa berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, dapat dikenakan terhadap barang impor apabila: a. paling sedikit 1 (satu) tahun telah berlaku sejak tanggal diberlakukannya suatu tinsakan pengamanan atas barang impor yang bersangkutan; dan b. tindakan … b. tindakan pengamanan tetap tersebut belum pernah diberlakukan terhadap barang impor yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam masa lima tahun segera sesudah tanggal berlakunya tindakan pengamanan tetap tersebut.

Pasal 26

Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), serta pengembalian bea masuk sebagai akibat tindakan pengamanan, lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34