KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah. 2. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota adalah Bupati dan Walikota beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasyi. 4. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut asas Desentralisasi. 5. Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota menurut asas Desentralisasi. 6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. 8. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. 9. Kebijakan daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10. Pengawasan … 10. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. 11. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. 12. Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 13. Pemeriksaan insidentil adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 14. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga/Badan/Unit Pengawasan secara bersama-sama. 15. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan. 16. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. 17. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk MENETAPKAN tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Jenderal Departemen, Pimpinan Badan/Unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Gubernur selaku Kepala Daerah Otonom melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Provinsi. (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Badan/Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi.

Pasal 7

(1) Bupati dan Walikota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan/Lembaga Pengawas Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 …

Pasal 8

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan Daerah Provinsi. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Fraksi-fraksi, Komisi-komisi dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

Pasal 10

(1) Pelimpahan pelaksanaan kewenangan pengawasan fungsional oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. (2) Pelimpahan pelaksanaan kewenangan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tata cara, standar dan kriteria pengawasan.

BAB V

CARA PENGAWASAN

Pasal 13

Koreksi

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan : a. pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu; b. pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan. Pasal 14 …

Pasal 14

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dapat : a. meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu; b. melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan; c. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; d. memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku; e. menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

Pasal 15

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan legislatif melalui : b. pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. rapat pembahasan dalam sidang komisi; d. rapat pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan; f. kunjungan kerja. (2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat: a. mengundang pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran; b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait; c. meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan; d. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang. Pasal 16 …

Pasal 16

(2) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui : a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan. (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

Pasal 25