Koreksi Pasal 22

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di-laksanakan: b. secara terus menerus untuk memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan; c. untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan; d. untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan. (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan mandiri.