KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

KEPPRES Nomor 24 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

(1) Lembaga Gerakan Koperasi ini bernama Dewan Koperasi INDONESIA yang disingkat DEKOPIN. (2) DEKOPIN bertempat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA. (3) Daerah kerja DEKOPIN meliputi seluruh Wilayah Negara Republik INDONESIA.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Anggota DEKOPIN terdiri dari: a. anggota biasa; b. anggota luar biasa. (2) Anggota biasa DEKOPIN adalah seluruh Koperasi INDONESIA yang berbadan hukum. (3) Anggota luar biasa DEKOPIN adalah badan dan lembaga bukan koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perkoperasian dan mengajukan permintaan menjadi anggota DEKOPIN. (4) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan keanggotaan DEKOPIN ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap anggota biasa DEKOPIN mempunyai kewajiban: a. berperan serta secara aktif mewujudkan amanat UNDANG-UNDANG Dasar 1945 khususnya Pasal 33 beserta penjelasannya; b. berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN; c. menyerap, memahami dan menyalurkan aspirasi koperasi dengan cara yang sesuai dengan jiwa, semangat dan tujuan gerakan koperasi INDONESIA; d. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN; e. membayar iuran. (2) Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai kewajiban: a. berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN; b. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN; c. membayar iuran.

Pasal 7

(1) Setiap anggota biasa DEKOPIN mempunyai hak: a. untuk memilih dan dipilih; b. mengajukan calon-calon anggota Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN; c. meminta pertanggungjawaban Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN atas pelaksaan tugas kewajiban dan tanggjawabnya; d. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN; e. menyampaikan usul dan pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat; f. menilai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN. (2) Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai hak: a. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN; b. menyampaikan usul dan pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat; c. menilai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN.

BAB VI

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

Koreksi

(1) Rapat Anggota DEKOPIN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DKEOPIN. (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas usul sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah DEKOPINWIL dan 1/5 (seperlima) jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional. (3) Peserta Rapat Anggota terdiri atas: a. Pengurus Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional; b. Pengurus DEKOPINWIL; c. Pengurus DEKOPIN; d. Pengurus DEKOPIN; e. Badan Khusus/Lembaga DEKOPIN lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Rapat Anggota mempunyai wewenang: a. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN serta perubahan-perubahannya; b. MENETAPKAN kebijaksanaan umum pengembangan perkoperasian; c. memilih dan memberhentikan Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN; d. MENETAPKAN rencana kerja 5 (lima) tahun DEKOPIN; e. mengesahkan laporan dan pertanggungjawab Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN; f. menyusun pendapat, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan koperasi di INDONESIA untuk disampaikan kepada lembaga terkait; g. mengusulkan pembubaran DEKOPIN kepada Pemerintah.

Pasal 12

(1) Rapat Anggota DEKOPIN sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota. (2) Jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu yang sama. (3) Jika kuorum masih belum juga tercapai, maka rapat adalah sah dan keputusannya mengikat bagi semua anggota.

Pasal 13

(1) Setiap anggota DEKOPIN memiliki hak suara. (2) Hak suara dari anggota DEKOPIN yang bukan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional disalurkan melalui DEKOPINWIL secara proporsional, sedangkan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional masing-masing memiliki satu suara. (3) Penjabaran penyaluran hak suara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

(1) Keputusan Rapat Anggota mengikat seluruh anggota. (2) Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PIMPINAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pimpinan DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2) Kepemimpinan DEKOPIN dilakukan secara kolektif yang terdiri dari: a. Pimpinan Paripurna, berjumlah sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang; b. Pimpinan Harian, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, yang berasal dari Pimpinan Paripurna. (3) Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung. (4) Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripurna DEKOPIN dipilih secara tidak langsung, dimana Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur. (5) Komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pimpinan DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Rapat Anggota.

Pasal 18

(1) Pimpinan Harian DEKOPIN maksimal menjabat 2 (dua) kali masa jabatan. (2) Apabila anggota Pimpinan Harian berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, amka Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat menggantikannya dengan anggota Pimpinan Paripurna yang lain dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 19

(1) Pimpinan DEKOPIN bertugas melaksanakan keputusan Rapat Anggota. (2) Pimpinan DEKOPIN berkewajiban: a. mempersiapkan, mengundang, menyelenggarakan dan menjelaskan dalam Rapat Anggota atas permintaan anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ini; b. mempersiapkan rencana kerja 5 (lima) tahun; c. mempersiapkan program kerja tahunan serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan DEKOPIN; d. menyampaikan laporan tahunan tentang pembangunan koperasi untuk disajikan pada MUNASKOP. (3) Pimpinan DEKOPIN berwenang: a. mewakili kepentingan DEKOPIN baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. memberi kuasa kepada orang/badan lain untuk dan atas namanya melakukan tindakan hukum; c. MENETAPKAN peraturan dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang ada. (4) Pimpinan DEKOPIN berhak memperoleh imbalan, biaya dan fasilitas dalam rangka melakukan tugasnya. (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pimpinan DEKOPIN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

BAB XIV

Pasal 29

BAB XV

Pasal 30

BAB XVI

Pasal 31