PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palu. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palu. 5. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit Demam Berdarah Dengue dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus. 6. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus. 7. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang bermakna secara epidemiologis di wilayah Kota Palu. 8. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya di singkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus. 9. 3 M adalah kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air bersih dan mengubur barang yang tidak terpakai/barang bekas. 10. 3 M plus adalah kegiatan 3 M ditambah pencegahan gigitan nyamuk, pengurangan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk penular penyakit DBD. 11. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus oleh petugas kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat. 12. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat. 13. Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa. 14. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/ organisasi/ perusahaan swasta dan Pemerintah yang ada di Daerah Kota Palu. 15. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit. 16. Penyelidikan Epidemiologi DBD merupakan kegiatan pencarian penderita atau suspect DBD lainnya dan pemeriksaan jentik ditempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. 17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat di Kota Palu. 18. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 8

Article 9

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

BAB 2

Article 5

Article 6

BAB 3

Article 6

Article 7

BAB 4

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 11

Article 12

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

BAB X

Article 26