KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

KEPPRES Nomor 108 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Article 4

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara; c. Deputi Bidang Kelembagaan; d. Deputi … d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; e. Deputi Bidang Tata Laksana; f. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur; g. Deputi Bidang Pelayanan Publik; h. Staf Ahli Bidang Hukum; i. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; k. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah; l. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Article 5

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara. (3) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang kelembagaan. (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur. (5) Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang tata laksana. (6) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang akuntabilitas aparatur. (7) Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pelayanan publik. (8) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum. (9) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik. (10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga. (11) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah. (12) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah budaya kerja aparatur. Bagian …

BAB Ketiga

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Article 6

Meneg Koperasi dan UKM terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah; c. Deputi Bidang Produksi; d. Deputi Bidang Pembiayaan; e. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha; f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; g. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha; h. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi; i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; j. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; k. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; l. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi; m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.

Article 7

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil menengah. (3) Deputi Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang produksi. (4) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan. (5) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha. (7) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia. (8) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha. (9) Deputi … (9) Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha kecil menengah dan koperasi. (10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga. (11) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerapan nilai dasar koperasi. (12) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan internasional. (13) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemanfaatan teknologi. (14) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan iklim usaha dan kemitraan.

BAB Keempat

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Article 8

Menteri Negara Riset dan Teknologi terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; c. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat; d. Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; e. Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional; f. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; g. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan; h. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi; i. Staf Ahli Bidang Pendidikan; j. Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual; k. Staf Ahli Bidang Pangan. Pasal 9 …

Article 9

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat. (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan. (7) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, industri dan Perdagangan. (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi. (9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pendidikan. (10) Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hak kekayaan intelektual. (11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pangan.

BAB Ketujuh

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA

Article 14

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Investasi dan Pembiayaan; c. Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan; d. Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; e. Deputi Bidang Konsolidasi Antar Sektor; f. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Pertumbuhan; g. Staf Ahli Bidang Ekonomi; h. Staf … h. Staf Ahli Bidang Hukum; i. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; k. Staf Ahli Bidang Politik.

Article 15

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Investasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang investasi dan pembiayaan. (3) Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya pembangunan. (4) Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. (5) Deputi Bidang Konsolidasi Antar Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang konsolidasi antar sektor. (6) Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Pertumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah pertumbuhan. (7) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi. (8) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum. (9) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan hidup. (10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga. (11) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.

BAB Kesembilan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Article 18

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya; c. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata; d. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan; e. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi; f. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi; g. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat; h. Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil; i. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara; j. Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah.

Article 19

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi … (2) Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya. (3) Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Logistik dan Pariwisata. (4) Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan. (5) Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi. (6) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Restrukturisasi dan Privatisasi. (7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan masyarakat. (8) Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan usaha kecil. (9) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara. (10) Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah investasi dan otonomi daerah.

BAB Kesepuluh

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi

Article 20

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi terdiri dari: a. Sekretariat Menteri Negara; b. Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi; c. Deputi Bidang Sarana Komunikasi; d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi; e. Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi; f. Deputi Bidang Telematika; g. Staf … g. Staf Ahli Bidang Politik Komunikasi; h. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi; i. Staf Ahli Bidang Industri Informasi; j. Staf Ahli Bidang Hukum; k. Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional.

Article 21

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang jaringan komunikasi dan informasi. (3) Deputi Bidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas melak-sanakan perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi. (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi. (5) Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan informasi. (6) Deputi Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang telematika. (7) Staf Ahli Bidang Politik Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik komunikasi. (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi. (9) Staf Ahli Bidang Industri Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri informasi. (10) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum. (11) Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah komunikasi internasional. BAB III …