UUDRT

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

UUDRT Nomor 12 Tahun 1957

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TENTANG PENGESAHAN

Pasal 9

(1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan PRESIDEN. (2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnya tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan. Pasal 10…

Pasal 10

(1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada PRESIDEN untuk mendapat pengesahan. (2) Peraturan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah lainnya dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I untuk mendapat pengesahan.

Pasal 11

(1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai: a. rancangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat penjelasan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termaksud yang telah disahkan, satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri. (2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah yang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang menerimanya, memberi khabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnya. Pasal 12…

Pasal 12

(1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan atas permintaan itu. (2) Tempo 3 bulan dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan retribusi daerah, diberi khabar kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, disertai peraturan retribusi daerah yang dibubuhi tanda pengesahan. (4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menyebut alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (5) Jika terhadap peraturan retribusi daerah yang dikirim untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan tidak diambil keputusan oleh PRESIDEN atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke 1, maka peraturan retribusi daerah itu dianggap telah disahkan.

Pasal 13

Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I setelah memberi pengesahan terhadap suatu peraturan retribusi daerah, memberi khabar kepada Menteri Dalam Negeri disertai selembar dari peraturan itu yang dibubuhi tanda pengesahan. BAB IV…

BAB V

TENTANG PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan bab ini, penagihan retribusi daerah selanjutnya diatur dalam peraturan retribusi daerah. (2) Dengan... (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6, dalam peraturan dimaksud ayat (1), dapat juga diadakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar yang disampaikan dan juga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan retribusi yang sebaik-baiknya.

Pasal 22

Retribusi daerah, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penyampaian resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 23

Surat paksa berkepala: "Atas nama Keadilan" dan memuat perincian jumlah yang harus dibayar serta perintah untuk membayar menurut pormulir yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan di seluruh INDONESIA.

Pasal 25

Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum yang berhutang retribusi diberi teguran. Pasal 26…

Pasal 26

(1) Penyampaian resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1), pegawai yang ditunjuk itu bertindak sebagai jurusita.

Pasal 27

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal di atas, surat paksa mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan menurut cara yang sama pula seperti ponis perdata yang tidak dapat digugat lagi. (2) Surat paksa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan surat paksa itu. (3) Surat paksa hanya dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi. (4) Jika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak, dengan surat keputusan yang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ayat (3), asal sesudah 24 jam surat paksa disampaikan resmi.

Pasal 28

Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanya dengan menyebut kedudukan. Pasal 29…

Pasal 29

Biaya pengusutan dibebankan pada yang berhubungan retribusi menurut cara dan sampai jumlah yang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.