PP

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PP Nomor 154 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

ASAS, SIFAT, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koreksi

Institut diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan keterbukaan.

Pasal 4

Koreksi

Kompetensi utama Institut adalah dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 5

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 6

Tujuan Institut adalah: a. menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni; b. mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia. c. menjadikan Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global. d. menjadikan Institut sebagai kekuatan moral dalam masyarakat INDONESIA yang madani.

Pasal 7

(1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. (2) Melaksanakan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penerapannya secara arif. (3) Menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumberdaya untuk memacu terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas. (4) Mengembangkan secara konsisten dan dinamis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi kesejahteraan umat manusia. (5) Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiawanan Sivitas Akademika yang berbudi dan beradab. (6) Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi. (7) Memberdayakan sumberdaya yang ada secara optimal, secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, fungsi dan peran Institut secara berkelanjutan. BAB IV …

BAB V

KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Kekayaan Institut merupakan kekayaan negara berupa aset dan fasilitas yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan kekayaan awal Institut. (2) Besarnya … (2) Besarnya kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Institut, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan. (3) Kekayaan yang tertanam pada Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas aset dan fasilitas yang berupa kekayaan awal dan yang diperoleh setelah Institut berstatus badan hukum milik negara. (4) Seluruh kekayaan Institut dan penggunaannya mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 12

(1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan Institut. (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Institut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Institut. (4) Kekayaan awal Institut berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Institut dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan. (5) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik Institut.

Pasal 13

(1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Institut. (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasal 14

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan institut berasal dari: a. pemerintah; b. masyarakat; c. pihak luar negeri; d. usaha dan tabungan institut. (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas: a. anggaran rutin; b. anggaran pembangunan. (3) institut mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan institut melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas; (5) Penerimaan institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 15

(1) Pemegang dana Institut adalah Bendahara yang diangkat dan diberhenti-kan oleh Rektor; (2) Bendahara Institut bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 16

(1) Institut mengelola keuangan secara mandiri dengan standar akuntansi keuangan; (2) Semua unit kerja di lingkungan Institut menganut sistem pengelolaan keuangan Institut; (3) Pengelolaan keuangan Institut berprinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif. BAB VI …

BAB VII

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 18

Koreksi

(1) Majelis Wali Amanat, sebagai organ Institut yang mewakili kepentingan Institut, beranggotakan 11 orang. (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah: a. 1 (satu) orang mewakili Menteri; b. Rektor mewakili Institut; c. 4 (empat) orang mewakili Senat Akademik; d. 1 (satu) orang mewakili mahasiswa, yang memegang jabatan organisasi kemahasiswaan; e. 4 (empat) orang mewakili anggota masyarakat yang terdiri atas wakil pemerintah daerah, peneliti luar Institut, pelaku bisnis, dan praktisi dalam bidang pertanian. (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik. (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Menteri diusulkan oleh Menteri. (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. (6) Anggota … (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan melalui mekanisme yang berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri berdasarkan kriteria utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi. (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik. (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat dipilih oleh Senat Akademik dari calon-calon yang diusulkan oleh Rektor atas saran Sivitas Akademika. (9) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (10) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa diangkat untuk maasa jabatan 1 (satu), dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (11) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur Rektor dan mahasiswa, mempunyai hak dipilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat. (12) Ketua Majelis Wali Amanat dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (13) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara. (14) Majelis Wali Amanat mengadakan sidang satu kali dalam satu semester.

Pasal 19

(1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk: a. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut; b. memelihara kondisi kesehatan keuangan Institut; c. MENETAPKAN kebijakan umum Institut dalam bidang non akademik; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Institut yang dilaksanakan oleh Dewan Audit; e. bersama pimpinan Institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; f. memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Institut; g. membina hubungan baik dengan masyarakat lingkungan Institut h. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut; i. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut; j. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Institut; (2) Majelis … (2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu. (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran biaya Institusi.

Pasal 20

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain; b. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.

BAB IX

SENAT AKADEMIK

Pasal 23

Koreksi

(1) Anggota Senat Akademik Institut, yang merupakan badan normatif tertinggi di Institut dalam bidang akademik, terdiri atas: a. 70 persen anggota terpilih serta 30 persen anggota karena jabatan (ex-officio); b. Dari 70 persen anggota yang ditetapkan melalui pemilihan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: i. 80 persen adalah wakil guru besar yang dipilih dari dan oleh guru besar, minimal satu orang yang dipilih berasal dari setiap fakultas yang merupakan wakil guru besar dari masing-masing fakultas, ii. 20 persen adalah wakil dosen bukan guru besar yang dipilih dari dan oleh dosen bukan guru besar; c. Anggota karena jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: i. Pimpinan, ii. Dekan, iii. Ketua Lembaga, iv. Direktur Perpustakaan. (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada seluruh Dosen Institut. (3) Senat Akademik … (3) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Senat Akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota lain. (5) Tata cara sidang anggota Senat Akademik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

(1) Senat Akademik Institut bertugas: a. menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik; b. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika dan pegawai Institut; c. menyusun dan MENETAPKAN norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan; d. menyusun dan MENETAPKAN peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; e. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan; f. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan; g. mengajukan calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat; h. MENETAPKAN kriteria, peraturan serta mekanisme pangangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain; i. Memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan meberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri; j. Memberi penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat. (2) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan. (3) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran biaya Institut. Pasal 25 …

Pasal 25

(1) Sidang Senat Akademik dilakukan minimal satu kali dalam satu semester. (2) Sidang Senat Akademik di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul 25 persen anggota Senat Akademik. (3) Sidang Senat Akademik dipimpin Ketua Senat Akademik dan bila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat Akademik.

BAB X

PIMPINAN INSTITUT

Pasal 26

Koreksi

(1) Pimpinan Institut terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor. (2) Anggota Pimpinan Institut harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.

Pasal 27

Koreksi

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, melalui suatu pemilihan, dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya. (2) Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik Institut kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan. (3) Calon Wakil Rektor, atas usul Rektor, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat. (4) Anggota Pimpinan Institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

Calon Rektor dan calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut: a. berkewarganegaraan INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berpendidikan Doktor; d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; e. memiliki jiwa kewirausahaan; f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. Pasal 29 …

Pasal 29

(1) Tata cara pemilihan Rektor Institut dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka. (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 berhak mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di hadapan Majelis Wali Amanat, Panitia Pemilihan, dan Senat Akademik dalam suatu rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat. (3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan Rektor ditentukan dalam suatu keputusan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat. (4) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan. (5) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat. (6) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor dengan keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 30

Tugas Pimpinan Institut adalah: a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat; b. mengelola dan mengembangkan kekayaan Institut, serta memanfaatkan kekayaan Institut tersebut secara optimal untuk kepentingan Institut; c. mengembangkan kemampuan Sivitas Akademika dan pegawai Institut; d. membina hubungan dengan lingkungan di luar Institut dan masyarakat pada umumnya; e. mempromosikan program Institut kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum; f. menyelenggarakan pembukuan Institut untuk semua unsur Institut dan semua kegiatan; g. menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Institut yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun; h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Institut; i. melaksanakan audit internal penyelenggaraan Tridarma dan Administrasi; j. menunda dan mempertimbangkan kembali suatu program yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan Institut; k. melaporkan kemajuan Institut kepada Majelis Wali Amanat; l. bersama … l. bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; m. membuat usul peraturan dalam bidang akademik untuk diajukan kepada Senat Akademik dan dalam bidang non akademik kepada Majelis Wali Amanat untuk pengesahan; n. mengangkat dan memberhentikan Dosen dan tenaga penunjang; o. Pelaksanaan sidang Pimpinan beserta tatacaranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

(1) Rektor dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Perpustakaan atau Ketua Lembaga yang memiliki kualifikasi dan relevan dengan tugas yang didelegasikan. (2) Pimpinan Institut mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Institut. (3) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Institut apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Institut dengan anggota Pimpinan; b. anggota Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Institut (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Institut.

Pasal 32

Pimpinan Institut dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut berikut ini: a. pimpinan dan jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain; b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan Institut; c. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.

BAB XVII

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS

Pasal 40

Koreksi

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, penyelenggara Institut menyusun suatu Rencana Strategis. (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain: a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya; b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu; c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja Institut untuk periode perencanaan berikutnya. (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik Institut, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan. Pasal 41 …

Pasal 41

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Institut adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan. (2) Rencana Kerja dan Anggaran Institut diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran Institut sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut yang telah diusulkan.

Pasal 42

(1) Tahun anggaran Institut berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. (2) Tatacara pengelolaan keuangan Institut disesuaikan dengan kebutuhan Institut dengan memperhatikan efisiensi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. (3) Tatacara pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (4) Tatacara pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 43

(1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai: a. laporan … a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih; b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Institut; c. laporan ketenagakerjaan Institut yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai. (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku. (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 44

(1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahnan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan Institut dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat. (2) Dalam hal terdapat angota pimpinan Institut tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.

Pasal 45

(1) Institut memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Institut. (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Institut meliputi bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB XX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 50

Koreksi

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan akademik, profesional atau profesi di Institut. (2) Mahasiswa merupakan komponen masyarakat akademik Institut yang bersama-sama dengan komponen lainnya bertanggung jawab melaksanakan misi pendidikan Institut. (3) Status, hak, kewajiban, dan syarat-syarat pendaftaran serta penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Kedudukan mahasiswa sebagai peserta didik pada Institut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

Warganegara Asing dapat menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraannya dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 53

(1) Setiap mahasiswa wajib untuk: a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut dan fakultas. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 54 …

Pasal 54

(1) Dalam Institut terdapat organisasi kemahasiswaan. (2) Mahasiswa memiliki atribut yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor. (3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pribadi, mahasiswa diberikan kesempatan menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik. (4) Ketentuan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 55

(1) Alumni adalah lulusan salah satu program gelar dan non gelar. (2) Organisasi alumni Institut disebut Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor atau disingkat HA-IPB. (3) Hubungan Institut dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35

BAB XIV

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVI

Pasal 39

BAB XVII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kedua

Pasal 42

BAB Ketiga

Pasal 43