PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

PERPRES Nomor 50 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

Pasal 12

Program pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi bidang: a. ekonomi; b. sosial budaya; c. mental spiritual; d. penyiapan kelembagaan pendukung pemerintahan; dan e pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 13

Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. kewirausahaan; b. kelembagaan ekonomi; c. kemitraan usaha; dan d. prasarana dan sarana pengembangan usaha ekonomi.

Pasal 14

Kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. pendidikan; b. pangan dan kesehatan; c. kelembagaan masyarakat; dan d. prasarana dan sarana pembinaan sosial budaya.

Pasal 15

Kegiatan bidang mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. pembinaan tenaga rohaniawan; dan b. prasarana dan sarana peribadatan.

Pasal 16

Kegiatan bidang penyiapan kelembagaan pendukung pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui pendampingan di kawasan transmigrasi.

Pasal 17

Kegiatan bidang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan melalui pengelolaan fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 18

(1) Koordinasi dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi; b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi; c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. melaksanakan bimbingan teknis, bantuan teknis, dan pendampingan dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi. (2) Integrasi pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dilakukan antara pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dengan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan daerah tertinggal.

BAB III

PELAKSANA KOORDINASI DAN INTEGRASI

Pasal 19

Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 20

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dibentuk tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. (2) Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim nasional, tim provinsi, dan tim kabupaten/kota. (3) Tim nasional, tim provinsi, dan tim kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, hubungan dan tata kerja, serta pelaporan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21

Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara berjenjang oleh tim kabupaten/kota, tim provinsi, dan tim nasional, dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

Unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi anggota tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 berperan aktif dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dibebankan pada anggaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi.