PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

PERMEN Nomor 87 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 2. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 3. Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah adalah kegiatan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebelum jatuh tempo oleh pemerintah daerah di pasar sekunder. 4. Aset Sukuk Daerah adalah objek pembiayaan Sukuk Daerah dan/atau barang milik daerah yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah dijadikan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah. 5. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 6. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 10. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 11. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan transaksi efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 15. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 16. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 18. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 21. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Koreksi

(1) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan bagian dari Pembiayaan Utang Daerah dalam APBD. (2) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berlandaskan keberlanjutan. (3) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berlandaskan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan lainnya. (4) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi: a. administrasi; b. keuangan; dan c. kelayakan kegiatan. (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah; b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan c. batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah, yang dihitung pada saat pengajuan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (7) Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. (8) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima). (9) Ketentuan mengenai penghitungan rasio kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif Pembiayaan Utang Daerah. (11) Persyaratan kelayakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah kesesuaian terhadap aspek kewenangan, perencanaan, dan penganggaran daerah serta sikronisasi dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

BAB II

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Kepala Daerah melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Dalam rangka persiapan penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menentukan jenis Akad Sukuk Daerah. (3) Jenis Akad Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. Sukuk Daerah ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah; b. Sukuk Daerah mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah; c. Sukuk Daerah musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah; d. Sukuk Daerah istishna’, yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna’; e. Sukuk Daerah wakalah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Wakalah; f. Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan g. Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f. (4) Pemerintah Daerah MENETAPKAN nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah yang bersumber dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

(1) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) minimal meliputi: a. menentukan kegiatan yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. membuat kerangka acuan kegiatan; c. membuat perhitungan batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah; d. membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; e. membuat perhitungan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah setiap tahunnya; f. menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); g. menentukan jenis Akad Sukuk Daerah, untuk persiapan penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (2); dan h. menyiapkan BMD dan/atau objek Pembiayaan Utang Daerah yang akan menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah. (2) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah. (3) Dalam rangka persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menerima dukungan dari Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 12

(1) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah yang bersumber dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pembahasan APBD. (3) Dalam hal kondisi darurat yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, Kepala Daerah dapat melakukan Pembiayaan Utang Daerah melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diatur dengan Perkada. (2) Kepala Daerah menyampaikan Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada otoritas di bidang Pasar Modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah maksimal nilai nominal yang akan diterbitkan; b. penggunaan dana; c. tanggung jawab pembayaran pokok dan bunga atau kupon; d. metode penerbitan melalui penawaran umum; e. jadwal penerbitan; dan f. tenor atau jangka waktu. (4) Khusus untuk Sukuk Daerah, selain mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambahkan informasi mengenai: a. aset yang mendasari penerbitan Sukuk Daerah; dan b. Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Daerah. (5) Dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 21

(1) Dalam rangka penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan surat persetujuan Menteri kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran penawaran umum dan dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal. (3) Pemerintah Daerah yang melakukan penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Pasar Modal bertindak selaku Emiten. (4) Pelaksanaan penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Pasar Modal melibatkan: a. pihak yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. profesi/lembaga penunjang Pasar Modal yang terdaftar di Pasar Modal.

Pasal 22

(1) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan wali amanat sebagai wakil pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mengikuti ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Pasal 23

(1) Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Pemerintah Daerah menunjuk: a. agen penjual; b. konsultan hukum; dan c. profesi/lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penunjukan profesi/lembaga penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyampaian Dokumen Permintaan Proposal oleh Kepala Daerah kepada calon profesi/lembaga penunjang Pasar Modal; b. penerimaan proposal teknis dan finansial; c. pelaksanaan evaluasi atas proposal teknis; d. penetapan penyusunan peringkat kandidat; e. pelaksanaan klarifikasi teknis kepada peringkat kandidat; f. negosiasi fee; g. penetapan pemenang; dan h. penunjukan agen penjual dan konsultan hukum.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan BMD dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah. (2) Objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD yang pembiayaannya berasal dari Sukuk Daerah. (3) BMD yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembahasan nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam pembahasan APBD. (5) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan (6) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas. (7) Jenis, nilai, dan spesifikasi BMD dan/atau objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) BMD dan/atau objek pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah. (2) Ketentuan mengenai larangan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai larangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal penghapusan dilakukan karena kondisi BMD dan/atau objek Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sudah rusak atau musnah. (4) Dalam hal dilakukan pemindahtanganan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah wajib mengganti dengan BMD lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan dasar penerbitan Sukuk Daerah yang dipindahtangankan atau dihapuskan. (5) Tata cara pemindahtanganan dan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

Pasal 26

(1) Penggunaan BMD sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas BMD atau cara lain sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah. (2) BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewa kembali oleh Kepala Daerah berdasarkan suatu Akad. (3) Dalam hal dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang digunakan oleh instansi Pemerintah Daerah dan akan digunakan sebagai Aset Sukuk Daerah, Sekretaris Daerah terlebih dahulu memberitahukan kepada pengguna BMD. (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian kembali atas BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) Kepala Daerah harus membeli kembali hak manfaat BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan Sukuk Daerah lainnya pada saat Sukuk Daerah jatuh tempo. (2) Dalam rangka pembelian kembali hak manfaat BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah, pembatalan Akad sewa dan pengakhiran Akad penerbitan Sukuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah membayar nilai nominal Sukuk Daerah atau kewajiban pembayaran lain sesuai dengan Akad penerbitan Sukuk Daerah kepada pemegang Sukuk Daerah.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pengajuan Usulan dan Persetujuan

Pasal 13

Koreksi

Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dengan melampirkan dokumen: a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; b. kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah; c. RPJMD periode berkenaan; d. RKPD tahun berkenaan; e. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan; f. APBD tahun anggaran berjalan; dan g. rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan. (2) Rancangan Perda sebagaimana ayat (1) huruf g mencantumkan indikasi besaran nominal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta indikasi alokasi dana cadangan yang dilengkapi dengan rancangan Perda tentang dana cadangan. (3) Surat rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dokumen kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. (6) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap: a. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; b. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. sinkronisasi rencana Pembiayaan melalui Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tanda terima dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (3) Dalam hal pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, tidak diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 16

BAB 1

Pengajuan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Yang Diterbitkan Tidak Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah

Pasal 13

Koreksi

Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap: a. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; b. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. sinkronisasi rencana Pembiayaan melalui Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek: a. strategis; b. teknis; c. kelembagaan; d. ekonomi; e. dampak sosial dan lingkungan; f. pembiayaan; dan g. mitigasi risiko. (3) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (4) Dalam hal pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, tidak diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 19

BAB 2

Pengajuan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Yang Diterbitkan Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang diterbitkan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. (2) Kepala Daerah menyampaikan surat rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melampirkan dokumen: a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; b. kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah; c. RPJMD periode berkenaan; d. RKPD tahun berkenaan; e. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan; f. APBD tahun anggaran berjalan; dan g. rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mencantumkan indikasi besaran nominal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta indikasi alokasi dana cadangan yang dilengkapi dengan rancangan Perda tentang dana cadangan. (4) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah. (5) Surat rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dokumen kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. (8) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

Koreksi

Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas: a. penerimaan hasil penerbitan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan c. kewajiban pembayaran Pokok dan/atau bunga atau kupon atas penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 32

Koreksi

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD untuk pembayaran pokok Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. (4) Mekanisme pengalokasian dana cadangan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dana pembayaran pokok dan/atau bunga atau kupon Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dialokasikan dalam APBD. (2) Mekanisme pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga atau kupon Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Selain bertanggung jawab atas pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang didanai dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 35

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina keuangan Daerah; dan c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. penggunaan dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; c. kinerja pelaksanaan kegiatan; d. realisasi pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan/atau biaya lain Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan e. alokasi dana cadangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode semester yang bersangkutan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 37

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memastikan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 666) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024TAHUN ... TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH A. FORMULA PERHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut: yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan c) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAU dukungan bidang pendidikan; d) DAU dukungan bidang kesehatan; dan e) DAU dukungan bidang pekerjaan umum. 3) Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; c) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan d) DBH perkebunan sawit. 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 6) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah 7) Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan. 8) Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. 2. Formula Perhitungan DSCR Kabupaten/Kota Formula perhitungan DSCR Kabupaten/Kota secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) ADD = Alokasi Dana Desa BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah Pendapatan Kabupaten/Kota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) Pajak Air Tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah; b) 10% (sepuluh persen) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Lisrik atau Pajak Penerangan Jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum; c) 10% (sepuluh persen) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan d) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) DAU tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAU dukungan bidang pendidikan; d) DAU dukungan bidang kesehatan; dan e) DAU dukungan bidang pekerjaan umum. 3) DBH, tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan c) DBH perkebunan sawit. 4) Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupaten/kota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. b) 50% (lima puluh persen) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. 6) LLPS tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 8) BP merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 9) PP merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan. 10) BB merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan 3. Data Perhitungan DSCR a. Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah diaudit. b. Dalam hal data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang belum diaudit atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun berkenaan. B. FORMAT SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH ATAU SUKUK DAERAH (KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH) Nomor : ... (1) ... (5)..., ...........(6)........ Sifat : ... (2) Lampiran : ... (3) Berkas Hal : Usulan Rencana Penerbitan ...(4)... Yth. ...(7)... Jakarta Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan ...(8)... bagi pembiayaan ...(9)..., untuk dapat disetujui. Sebagai bahan penilaian, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut: 1. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; 2. ... dst.... (10)... Dokumen yang dilampirkan di atas telah disusun dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...(11)... ................(12)................ .................................(13) PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan Nomor Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Diisi Sifat Surat. (3) Diisi jumlah lampiran dokumen. (4) Diisi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (5) Diisi tempat Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dibuat dan ditandatangani. (6) Diisi tanggal Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dibuat dan ditandatangani. (7) Diisi tujuan surat Menteri Keuangan Republik INDONESIA atau Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik INDONESIA (dalam hal usulan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah). (8) Diisi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (9) Diisi tujuan pembiayaan dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. (10) Diisi dengan daftar dokumen kelengkapan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan pengusulan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (11) Diisi nama daerah. (12) Diisi tanda tangan Kepala Daerah. (13) Diisi nama Kepala Daerah. C. FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN Kerangka acuan kegiatan disusun setelah studi kelayakan kegiatan dibuat dan merupakan gambarang rinci mengenai rancangan pelaksanaan kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan rencana pembayaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dokumen kerangka acuan kegiatan dibuat secara rinci dan paling kurang memuat: KERANGKA ACUAN KEGIATAN ......(1)...... A. PENDAHULUAN (pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal dan paling kurang memuat) 1. Latar belakang ..............................(2)....... 2. Maksud dan tujuan ......................(3)....... 3. Sasaran yang ingin dicapai ...........(4)........ B. LINGKUP KEGIATAN (pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai rincian kegiatan dan paling kurang memuat) 1. Ringkasan kegiatan ...................... (5)....... 2. Volume dan skala kegiatan ...........(6)....... 3. Jenis konstruksi dan/atau sarana prasarana ......................(7)...... C. MANAJEMEN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ..............(8)............ D. METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ..............(9)............ E. RENCANA ALOKASI ANGGARAN ..............(10)............ F. PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (pada bagian ini, harus dijabarkan rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan mulai tahun Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan sampai dengan tahun pelunasan pokok Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah) 1. Sumber penerimaan APBD ..............(11)....... 2. Proyeksi belanja APBD ....................(12)....... 3. Proyeksi pembiayaan APBD .............(13)....... G. PENGADAAN BARANG DAN JASA ........(14)............ H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN .....(15)............ Mengetahui, PA/KPA ....................(16)................... ....................(17)................... .......................................(18) PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Diisi informasi awal terkait dasar hukum, tugas fungsi, serta mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (3) Diisi dengan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menggambarkan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan. (4) Diisi gambaran umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum. (5) Diisi gambaran tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan yang mencakup studi, perancanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup kegiatan perlu diuraikan dari kegiatan umum ke kegiatan yang lebih khusus dan rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. (6) Diisi gambaran umum mengenai besarnya kegiatan dengan ukuran kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait kegiatan. Unsur-unsur ini misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dan sebagainya. (7) Diisi mengenai bentuk konstruksi dan/atau sarana dan prasarana beserta penjelasan rinci secara teknis. (8) Diisi manajemen kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan. Organisasi pelaksana kegiatan berisi struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan. (9) Diisi gambaran umum terkait teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan sehingga dapat menghasilkan penerimaan dan output sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Serta tata cara dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan merinci pada bagian-bagian kegiatan sehingga rencana kegiatan dapat diimplementasikan secara terorganisir. (10) Diisi penjelasan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana serta (11) Diisi proyeksi penerimaan APBD termasuk dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan dan proyeksi penerimaan dari kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (12) Diisi proyeksi belanja APBD termasuk proyeksi pembayaran kupon Obligasi Daerah atau imbalan Sukuk Daerah (13) Diisi proyeksi pembiayaan APBD termasuk proyeksi pembentukan dana cadangan daerah dan proyeksi pembayaran pokok Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (14) Diisi penjelasan rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang dan/atau jasa alternatifnya. (15) Diisi rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing-masing bagian kegiatan. (16) Diisi pelaksana kegiatan (institusi atau dinas, dll.) (17) Diisi tanda tangan PA/KPA pelaksana kegiatan (institusi atau dinas, dll.) (18) Diisi nama PA/KPA pelaksana kegiatan (institusi atau dinas, dll.) D. RINCIAN STRUKTUR ORGANISASI, PERANGKAT KERJA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH No. Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah Dokumen Keterangan 1. Struktur Daerah Peraturan/Regulasi (a.l. dasar hukum pembentukan unit organisasi) Struktur organisasi unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah terdiri dari fungsi front office, fungsi middle office, dan fungsi back office yang terpisah. Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan sampai dengan Kepala Subbagian/Kepala Seksi minimal berpendidikan Sarjana (S1) sesuai bidang yang dipersyaratkan. 2. Perangkat Kerja 1. Standart Operating System (SOP) 2. Uraian jabatan - 3. Sumber Daya Manusia a. Fungsi Front Office bertugas: Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali, dan pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebelum jatuh tempo. Daftar nama Pejabat/ Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Daftar tersebut memuat informasi sekurang- kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. Pendidikan: a. copy ijazah S1 di bidang Ekonomi/ Keuangan; Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan. b. copy sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi: 1. pengelolaan keuangan daerah; 2. manajemen keuangan; 3. manajemen utang; 4. pasar modal; Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi front office. Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi front office tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan. No. Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah Dokumen Keterangan 5. pengadaan barang /jasa pemerintah; 6. studi kelayakan proyek; dan 7. perjanjian dan kontrak. b. Fungsi Middle Office bertugas: Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko, serta perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah. Daftar nama Pejabat/ Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Daftar tersebut memuat informasi sekurang- kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. Pendidikan: a. copy ijazah S1 di bidang Ekonomi/ Keuangan/Statistik; dan b. copy ijazah S1 di bidang Hukum. Dua bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi middle office. Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan. c. copy sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi: 1. pengelolaan keuangan daerah; 2. manajemen keuangan; 3. manajemen utang; 4. pasar modal; 5. legal drafting; dan 6. perjanjian dan kontrak Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi middle office. Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi middle office tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan. c. Fungsi Back Office bertugas: Pelunasan pada saat jatuh tempo dan pertanggung jawaban. Daftar nama Pejabat/ Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Daftar tersebut memuat informasi sekurang- kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. Pendidikan: Dua bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus No. Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah Dokumen Keterangan a. copy ijazah S1 di bidang Akuntansi; dan b. copy ijazah S1 di bidang Keuangan. dipenuhi oleh unit fungsi back office. Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan. c. copy sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi: 1. akuntansi pemerintahan; 2. pengelolaan keuangan daerah; 3. bendahara pengeluaran; 4. manajemen utang; 5. pasar modal; dan 6. perjanjian dan kontrak Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi back office. Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi back office tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

(1) Sebelum melakukan penilaian dalam rangka pemberian persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penelaahan administrasi atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan atas: a. kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. kesesuaian dokumen dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; c. indikasi alokasi dana cadangan; d. kesesuaian informasi antar dokumen; dan e. kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (3) Dalam melaksanakan penelaahan atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yang mencakup paling sedikit fungsi-fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan transaksi penerbitan; b. perumusan strategi portofolio dan risiko; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban pembayaran; dan d. pengelolaan aset dan kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (5) Kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai berdasarkan aspek yang mencakup: a. kesiapan struktur organisasi yang paling sedikit berupa adanya tim kerja yang dibentuk melalui keputusan kepala daerah dan/atau satuan kerja pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. kesiapan perangkat kerja yang paling sedikit berupa peraturan daerah dan/atau prosedur operasi standar (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan c. kesiapan kapasitas sumber daya manusia yang paling sedikit adanya aparatur sipil negara pada unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah telah memenuhi penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (7) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi penilaian atas: a. batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah; b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan c. batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah. (8) Berdasarkan hasil penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan memperhatikan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau ayat (4), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terlampaui. (10) Dalam hal Menteri memberikan penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Daerah dapat mengajukan kembali rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan yang tercantum dalam surat penolakan.

(1) Sebelum melakukan penilaian dalam rangka pemberian persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penelaahan administrasi atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) ayat (2). (2) Penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan atas: a. kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. kesesuaian dokumen dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; c. indikasi alokasi dana cadangan; d. kesesuaian informasi antar dokumen; dan e. kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (3) Dalam melaksanakan penelaahan atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yang mencakup paling sedikit fungsi-fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan transaksi penerbitan; b. perumusan strategi portofolio dan risiko; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban pembayaran; dan d. pengelolaan aset dan kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (5) Kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai berdasarkan aspek yang mencakup: a. kesiapan struktur organisasi yang paling sedikit berupa adanya tim kerja yang dibentuk melalui keputusan kepala daerah dan/atau satuan kerja pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. kesiapan perangkat kerja yang paling sedikit berupa peraturan daerah dan/atau prosedur operasi standar (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan c. kesiapan kapasitas sumber daya manusia yang paling sedikit adanya aparatur sipil negara pada unit pengelola Obligasi Daerah dan/Sukuk Daerah yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah telah memenuhi penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (7) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi penilaian atas: a. batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah; b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan c. batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah. (8) Berdasarkan hasil penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan memperhatikan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau ayat (5), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terlampaui. (10) Dalam hal Menteri memberikan penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Daerah dapat mengajukan kembali rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan yang tercantum dalam surat penolakan.

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Ketiga

Pasal 36

BAB Keempat

Pasal 37