PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

PERMEN Nomor 18 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan. 2. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK Dinas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai pelaksana program kesehatan. 3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan. 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 5. Data Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Regpus adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang memuat data nama Puskesmas, alamat, nomor registrasi Puskesmas yang datanya bersumber dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang terus menerus diperbaharui secara daring (online). 6. Nomor Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Noregpus adalah kode pengenal Puskesmas yang bersifat unik dan membedakan satu Puskesmas dengan Puskesmas lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA Real Time Gross Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 10. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PENYALURAN DANA

Pasal 5

Koreksi

(1) Dana BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian dari rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Penyaluran Dana BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap tahap dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk setiap tahap dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. (2) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan: a. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tahap 1 (satu) dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 2 (dua); b. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sampai tahap 2 (dua) dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 3 (tiga); dan c. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sampai tahap 3 dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 1 (satu) untuk tahun berikutnya. (5) Dalam hal daerah mengalami kondisi force majeur sehingga penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu yang ditentukan, Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas. (6) Kondisi force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari mengalami bencana, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/ atau wabah penyakit menular. (7) Kondisi force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan verifikasi pada level menu kegiatan Dana BOK Puskesmas dan menyampaikan usulan pengesahan belanja Dana BOK Puskesmas berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi laporan penggunaan Dana BOK pada level subjenis Dana BOK Puskesmas dan mengesahkan belanja Dana BOK Puskesmas. (3) Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas kesesuaian laporan penggunaan Dana BOK sesuai dengan petunjuk teknis dan pagu alokasi berdasarkan hasil verifikasi dan/atau pengesahan belanja organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kementerian Kesehatan menyusun rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 16 (enam belas) hari kalender sebelum batas waktu penyaluran. (6) Verifikasi laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

BAB III

TUNDA SALUR

Pasal 9

Koreksi

Penyaluran BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 namun belum memenuhi kriteria, penyaluran Dana BOK Dinas kabupaten/kota direkomendasikan untuk dilakukan tunda salur. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaporan kematian ibu dan balita oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); b. pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan c. pelaporan skrining TBC secara real time oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian penemuan kasus TBC paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari target sasaran kabupaten/kota. (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. laporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Juli tahun berjalan, sebagai syarat salur tahap II; dan b. laporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Januari tahun berikutnya, sebagai syarat salur tahap I. (4) Unit kerja pengampu program melakukan monitoring terhadap pelaporan oleh Puskesmas dan rumah sakit.

Pasal 11

(1) Rekomendasi tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Tunda salur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Daerah kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2). (3) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dikenakan tunda salur telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi salur kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu penyaluran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan salur Dana BOK Dinas.

Pasal 12

Tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku mulai salur tahap II Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Rekening Dana BOK meliputi: a. rekening kas umum daerah; dan b. rekening Puskesmas. (2) Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menerima penyaluran Dana BOK Dinas Kesehatan provinsi dan Dana BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota. (3) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari rekening kas umum daerah yang digunakan untuk mengelola Dana BOK Puskesmas. (4) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria: a. atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Regpus; dan b. nama rekening diawali dengan Noregpus dan diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas. (5) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

Pasal 14

(1) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dibuka pada bank yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Bank yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kontes yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Bank yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu: 1) memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas; dan 2) mengembangkan fasilitas interkoneksi data antar server yang terhubung secara langsung atas pengelolaan Rekening Puskesmas dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan; b. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. (4) Fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 paling sedikit meliputi: a. kemampuan konsolidasi real account; b. menyediakan layanan pengelolaan keuangan sistem manajemen kas yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara; c. bebas biaya administrasi; d. tidak memungut pajak; dan e. menyediakan dasbor yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Koreksi

Pengelolaan Dana BOK meliputi: a. perencanaan dan persiapan teknis; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana penggunaan Dana BOK melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi. (2) Rencana penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kesehatan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. (3) Usulan rencana penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan informasi rincian alokasi per daerah yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas pada tahun anggaran berjalan kepada Kementerian Kesehatan. (2) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan. (3) Perubahan rincian pendanaan pada rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan kepala dinas kesehatan provinsi untuk subjenis BOK Dinas Kesehatan Provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk subjenis BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan bantuan operasional kesehatan Puskesmas. (4) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. bulan Maret tahun anggaran berjalan; b. bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan c. bulan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. (5) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. efisiensi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan prioritas nasional lainnya pada menu yang sama atau antar menu; b. kebutuhan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, atau bencana; dan/atau c. program prioritas dan kebutuhan Pemerintah Daerah. (6) Usulan perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan: a. surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala daerah; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah; c. telaah usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan d. data pendukung lainnya.

Pasal 18

(1) Dalam rangka perencanaan dan persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana BOK ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengacu pada informasi resmi rincian alokasi Dana BOK per menu kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. (2) Dalam menginformasikan rincian alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan mengacu pada informasi rincian alokasi per subjenis per daerah yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan oleh: a. Dinas Kesehatan provinsi; b. Dinas Kesehatan kabupaten/kota; c. Puskesmas; dan d. laboratorium kesehatan daerah/laboratorium kesehatan masyarakat. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program dan/atau lintas program; b. alokasi per rincian menu kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah; c. dikoordinasikan oleh kepala Dinas Kesehatan provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau kepala Puskesmas; dan d. berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.

Pasal 20

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana BOK per menu kegiatan yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan c. permasalahan dalam pelaksanaan dan saran perbaikan. (3) Laporan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

Pasal 21

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. kelengkapan dokumen laporan; c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana BOK; d. realisasi pelaksanaan kegiatan Dana BOK (output); e. capaian indikator prioritas nasional; f. permasalahan pelaksanaan Dana BOK di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan; g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota pengelola Dana BOK Dinas; (2) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada Puskesmas pengelola Dana BOK Puskesmas; (3) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan provinsi. (4) Puskesmas sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23

Pengelolaan keuangan Dana BOK dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29