PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia adalah ASN dan nonASN di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 5. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 7. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi Jabatan. 8. Penjaminan Mutu Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Penjaminan Mutu adalah upaya komprehensif dalam rangka pengendalian kualitas Mutu terhadap penyelenggaraan Pelatihan ASN. 9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran INDONESIA. 11. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat PPSDM adalah unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 13. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran INDONESIA.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

Koreksi

(1) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi. (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. inventarisasi rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi; dan b. verifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi. (2) Inventarisasi rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap Sumber Daya Manusia. (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan informasi yang terdiri atas: a. profil Sumber Daya Manusia termasuk riwayat Pengembangan Kompetensi; b. data hasil analisis kesenjangan Kompetensi termasuk Kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis; dan c. data hasil analisis kesenjangan kinerja termasuk capaian kinerja individu. (4) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: a. rencana strategis KP2MI/BP2MI; dan b. standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 6

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimasukkan ke dalam sistem informasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi untuk dilakukan pemberian pertimbangan terhadap hasil inventarisasi. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit organisasi. (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Kompetensi yang akan dikembangkan melalui jalur Pengembangan Kompetensi. (5) Hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1) Verifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan dikembangkan. (2) Verifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan; b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi; c. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan d. pengalokasian anggaran sesuai dengan jumlah target Pengembangan Kompetensi pertahun. (3) Dalam melaksanakan verifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan: a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan; b. dokumen perencanaan tahunan; c. standar Kompetensi Jabatan; dan d. manajemen talenta Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

(1) Hasil verifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi disusun dalam bentuk dokumen kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. (2) Dokumen kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi KP2MI/BP2MI untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1) Kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi: b. nama dan nomor induk ASN yang akan dikembangkan; c. Jabatan yang akan dikembangkan; d. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan; dan e. bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi. (2) Kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN paling lambat pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi. (2) Pengembangan Kompetensi dilaksanakan dengan pembelajaran terintegrasi. (3) Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan proporsi: a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran berupa Pelatihan; b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan. (4) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 11

Pembelajaran berupa Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Pelatihan klasikal; dan b. Pelatihan nonklasikal.

Pasal 12

(1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas secara dalam jaringan atau luar jaringan. (2) Teknis penyelenggaraan Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 13

(1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas secara dalam jaringan atau luar jaringan. (2) Teknis penyelenggaraan Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 14

Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan dasar wajib diikuti oleh calon PNS. (2) Pengembangan Kompetensi manajerial dilakukan melalui Pelatihan struktural kepemimpinan. (3) Pengembangan Kompetensi manajerial melalui Pelatihan struktural kepemimpinan harus memenuhi Kompetensi manajerial yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. (4) Pengembangan Kompetensi teknis melalui jalur Pelatihan teknis meliputi: a. Pelatihan teknis substantif; b. Pelatihan teknis umum/administrasi; dan c. Pelatihan manajemen. (5) Pelatihan bagi pejabat fungsional dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. (6) Pelatihan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pelatihan sosial kultural merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. (8) Pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diselenggarakan oleh PPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan pada tingkat unit organisasi. (2) Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Kompetensi teknis substantif yang terdiri atas bidang: a. promosi, pemanfaatan peluang kerja luar negeri, dan peningkatan kapasitas pekerja migran INDONESIA; b. penempatan pekerja migran INDONESIA; c. pelindungan pekerja migran INDONESIA; d. pemberdayaan pekerja migran INDONESIA; dan e. kesekretariatan dan pengawasan. (3) Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan PPSDM. (4) Teknis pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 17

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (8) diberikan kepada Sumber Daya Manusia yang diusulkan sebagai calon peserta Pelatihan. (2) Calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pelatihan. (3) Usulan calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. hasil analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi; b. usulan dari unit organisasi yang membidangi organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan/atau c. usulan dari unit organisasi. (4) Usulan yang berasal dari hasil analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala PPSDM.

Pasal 18

(1) Kepala PPSDM melakukan seleksi usulan calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PPSDM dapat membentuk tim seleksi. (3) Hasil seleksi calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPSDM.

Pasal 19

(1) Untuk mendukung Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (9) diperlukan unsur pendukung Pelatihan, yang terdiri atas: a. tenaga Pelatihan; dan b. sarana dan prasarana. (2) Unsur pendukung Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis Pengembangan Kompetensi. (3) Setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara Pelatihan wajib memiliki Kompetensi teknis management of training dan/atau training officer course.

Pasal 20

(1) Peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti Pelatihan diberikan sertifikat. (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus hanya diberikan surat keterangan telah mengikuti Pelatihan. (3) Sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PPSDM. (4) Format sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kepala PPSDM.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33