PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang MANAJEMEN RISIKO

PERMEN Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. 2. Pengendalian Intern adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola Risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian . 4. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. 5. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Kejadian Risiko adalah pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. 7. Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. 8. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi. 9. Level Risiko adalah besaran Risiko yang terdiri atas level Risiko rendah, level Risiko sedang, dan level Risiko tinggi. 10. Besaran Risiko adalah kombinasi antara level kemungkinan terjadinya Risiko dan level Dampak Risiko. 11. Selera Risiko adalah besaran Risiko yang bersedia diterima pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 12. Toleransi Risiko adalah tingkat maksimal deviasi Selera Risiko yang dapat diterima pemilik Risiko. 13. Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

BAB Ketiga

Identifikasi dan Analisis Risiko

Pasal 7

Koreksi

(1) Identifikasi dan analisis Risiko pada penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan terhadap: a. implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional; b. kebijakan strategis Menteri; c. program prioritas nasional; dan d. pelaksanaan anggaran. (2) Implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup: a. pencapaian strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan tahun 2030; b. pemenuhan target ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penciptaan kerja pada bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan kehutanan serta bidang lainnya yang terkait; dan c. pemenuhan komitmen nasional maupun internasional lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kebijakan strategis Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kebijakan untuk: a. meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup; b. meningkatkan indeks kinerja pengelolaan sampah; c. meningkatkan kontribusi sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto nasional; d. menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan; e. menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan; f. meningkatkan nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta hasil bioprospecting; g. meningkatkan pendapatan negara bukan pajak bidang lingkungan hidup dan kehutanan; h. mempercepat penyelesaian pengukuhan kawasan hutan; i. menyediakan tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan; j. menyediakan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat; k. meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing sumber daya manusia; dan l. memenuhi target reformasi birokrasi. (4) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program tahunan dan/atau tahun jamak yang ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun. (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan organisasi.

BAB 1

Umum

Pasal 7

Koreksi

(1) Identifikasi dan analisis Risiko pada penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan terhadap: a. implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional; b. kebijakan strategis Menteri; c. program prioritas nasional; dan d. pelaksanaan anggaran. (2) Implementasi kebijakan nasional dan/atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup: a. pencapaian strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan tahun 2030; b. pemenuhan target ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penciptaan kerja pada bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan kehutanan serta bidang lainnya yang terkait; dan c. pemenuhan komitmen nasional maupun internasional lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kebijakan strategis Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kebijakan untuk: a. meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup; b. meningkatkan indeks kinerja pengelolaan sampah; c. meningkatkan kontribusi sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto nasional; d. menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan; e. menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan; f. meningkatkan nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta hasil bioprospecting; g. meningkatkan pendapatan negara bukan pajak bidang lingkungan hidup dan kehutanan; h. mempercepat penyelesaian pengukuhan kawasan hutan; i. menyediakan tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan; j. menyediakan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat; k. meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing sumber daya manusia; dan l. memenuhi target reformasi birokrasi. (4) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program tahunan dan/atau tahun jamak yang ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun. (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan organisasi.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan informasi yang berasal dari: a. laporan hasil pengawasan aparat pengendalian internal maupun instansi pemeriksa eksternal; dan b. data kejadian tidak diinginkan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk yang berasal dari pengaduan masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang berasal dari: a. pendapat ahli; dan/atau b. data pembanding dari unit organisasi atau unit organisasi lain yang relevan.

Pasal 10

(1) Hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko. (2) Muatan hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Proses Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko

Pasal 8

Koreksi

(1) Proses identifikasi dan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. perumusan konteks; b. identifikasi Kejadian Risiko; c. identifikasi sumber penyebab Risiko; d. identifikasi Dampak Risiko; e. identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan; dan f. penentuan kategori Risiko. (2) Perumusan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menginventarisir faktor penentu lingkup identifikasi Risiko yang mencakup: a. tujuan organisasi; b. analisis kebijakan terkait; dan c. kondisi eksisting unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT dalam pencapaian tujuan. (3) Identifikasi Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup inventarisasi data Risiko yang terjadi di masa lalu dan perkiraan Risiko yang mungkin muncul dan dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. (4) Identifikasi sumber penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyusunan: a. urutan signifikansi atau dominasi penyebab kejadian; dan b. uraian penyebab Risiko internal dan eksternal. (5) Identifikasi Dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup penyusunan: a. urutan Risiko signifikan atau dominasi dampak Risiko; dan b. uraian area Dampak Risiko terhadap kerugian negara, penurunan kepercayaan, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan organisasi, dan tuntutan hukum. (6) Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal. (7) Penentuan Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mengacu pada jenis Kategori Risiko: a. eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional; b. strategis yang berkaitan dengan kondisi strategis yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi; c. kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara; d. reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan atau masyarakat umum; e. kebijakan internal maupun eksternal organisasi; f. operasional yang berkaitan dengan keberlangsungan proses bisnis, proses kerja, sistem informasi, dan keselamatan kerja individu; dan/atau g. kepatuhan organisasi maupun pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Proses identifikasi Risiko bersifat terbuka dan komprehensif dengan memperhatikan jenjang lingkup tugas fungsi unit organisasi .

Pasal 9

(1) Proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan informasi yang berasal dari: a. laporan hasil pengawasan aparat pengendalian internal maupun instansi pemeriksa eksternal; dan b. data kejadian tidak diinginkan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk yang berasal dari pengaduan masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang berasal dari: a. pendapat ahli; dan/atau b. data pembanding dari unit organisasi atau unit organisasi lain yang relevan.

Pasal 10

(1) Hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko. (2) Muatan hasil proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap hasil proses identifikasi Risiko dengan tahapan: a. penilaian kemungkinan; b. penentuan Besaran Risiko; c. penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko; dan d. penetapan keputusan mitigasi Risiko.

Pasal 12

(1) Penilaian kemungkinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui: a. penentuan level kemungkinan terjadi Risiko; dan b. penentuan level kemungkinan Dampak Risiko. (2) Ukuran penilaian kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menggambarkan perbedaan level dengan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penilaian kemungkinan Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan informasi ketersediaan sistem pengendalian eksisting.

Pasal 13

Penentuan Besaran Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menggunakan hasil penilaian kemungkinan dan pertimbangan ketersediaan sistem pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh pimpinan unit organisasi. (2) Penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. MEMUTUSKAN Selera Risiko yang paling tepat untuk unit organisasi, unit kerja pusat, atau UPT; dan b. menentukan Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif. (3) Hasil penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.

Pasal 15

(1) Penentuan Selera dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui: a. pengujian respon para pihak yang berkepentingan atas Risiko pencapaian tujuan; dan b. penentuan ukuran tingkat Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif. (2) Pengujian respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. tingkat penerimaan terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan; dan b. kecenderungan respon, sikap, dan perlakuan terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. (3) Penentuan ukuran tingkat Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. Risiko eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional; b. Risiko strategis yang timbul akibat: 1. perkembangan atau perubahan teknologi; 2. perkembangan atau perubahan kebijakan nasional; atau 3. perkembangan atau perubahan situasi yang mempengaruhi posisi, sikap, dan tuntutan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan; c. Risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara; d. Risiko reputasi yang timbul akibat: 1. persepsi masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap kinerja dan akuntabilitas pencapaian tujuan organisasi; dan 2. persepsi masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap kualitas dan manfaat keluaran organisasi; e. Risiko kebijakan internal maupun eksternal organisasi; f. Risiko pelaksanaan yang dapat menyebabkan: 1. tidak optimalnya pencapaian target dan pemenuhan indikator kinerja utama organisasi; 2. kinerja dan keluaran yang tidak efektif, efisien, dan ekonomis; 3. proses, kegiatan, atau tindakan yang dapat menghambat atau memperlambat pencapaian; 4. timbulnya beban biaya baru yang tidak terduga atau tidak sesuai rencana; 5. produktivitas dan kinerja rendah; dan 6. kualitas pelayanan rendah; dan g. Risiko kepatuhan organisasi maupun pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ukuran tingkat Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. tingkat Toleransi Risiko rendah; b. tingkat Toleransi Risiko sedang; dan c. tingkat Toleransi Risiko tinggi.

Pasal 16

(1) Tingkat Toleransi Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berlaku untuk seluruh unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT terhadap: a. Risiko kecurangan dan penyimpangan dalam: 1. pelaksanaan anggaran; 2. pengelolaan aset kekayaan negara yang dimiliki pemerintah; 3. pelayanan publik; 4. pengendalian dan Pengawasan para pihak melalui mekanisme perizinan atau persetujuan; 5. penarikan pendapatan negara bukan pajak; 6. pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau 7. penyaluran belanja barang untuk diserahkan; b. Risiko kepatuhan dalam: 1. penerapan kode etik dan disiplin pegawai; 2. pemberantasan korupsi; dan 3. penegakan hukum; c. Risiko organisasi dan individunya; dan d. Risiko operasional yang berdampak pada: 1. kerugian negara; dan 2. keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Penentuan tingkat Toleransi Risiko sedang dan tingkat Toleransi Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi .

Pasal 17

(1) Penetapan keputusan mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan memilih metoda penerapan mitigasi yang meliputi: a. menghindari Risiko melalui tindakan penghentian atau penghapusan penyebab ancaman tercapainya tujuan kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya Risiko; b. menurunkan kemungkinan kejadian, besaran, dan/atau tingkat Risiko melalui modifikasi kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya Risiko dan tindakan pengendalian; c. membagi Risiko melalui tindakan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko kepada pihak lain; d. mengurangi Dampak Risiko melalui tindakan pengendalian yang menyeluruh; dan e. menerima Risiko dan melakukan adaptasi tindakan untuk mengoptimalkan dampak positif Kejadian Risiko. (2) Jenis mitigasi Risiko berupa tindakan menghindari Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko rendah. (3) Jenis mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko rendah, sedang, atau tinggi. (4) Jenis mitigasi Risiko berupa tindakan menerima Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko tinggi.

BAB 3

Analisis Risiko

Pasal 11

Koreksi

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap hasil proses identifikasi Risiko dengan tahapan: a. penilaian kemungkinan; b. penentuan Besaran Risiko; c. penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko; dan d. penetapan keputusan mitigasi Risiko.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penilaian kemungkinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui: a. penentuan level kemungkinan terjadi Risiko; dan b. penentuan level kemungkinan Dampak Risiko. (2) Ukuran penilaian kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menggambarkan perbedaan level dengan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penilaian kemungkinan Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan informasi ketersediaan sistem pengendalian eksisting.

Pasal 13

Penentuan Besaran Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menggunakan hasil penilaian kemungkinan dan pertimbangan ketersediaan sistem pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh pimpinan unit organisasi. (2) Penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. MEMUTUSKAN Selera Risiko yang paling tepat untuk unit organisasi, unit kerja pusat, atau UPT; dan b. menentukan Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif. (3) Hasil penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.

Pasal 15

(1) Penentuan Selera dan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui: a. pengujian respon para pihak yang berkepentingan atas Risiko pencapaian tujuan; dan b. penentuan ukuran tingkat Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif. (2) Pengujian respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. tingkat penerimaan terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan; dan b. kecenderungan respon, sikap, dan perlakuan terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. (3) Penentuan ukuran tingkat Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. Risiko eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional; b. Risiko strategis yang timbul akibat: 1. perkembangan atau perubahan teknologi; 2. perkembangan atau perubahan kebijakan nasional; atau 3. perkembangan atau perubahan situasi yang mempengaruhi posisi, sikap, dan tuntutan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan; c. Risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara; d. Risiko reputasi yang timbul akibat: 1. persepsi masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap kinerja dan akuntabilitas pencapaian tujuan organisasi; dan 2. persepsi masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap kualitas dan manfaat keluaran organisasi; e. Risiko kebijakan internal maupun eksternal organisasi; f. Risiko pelaksanaan yang dapat menyebabkan: 1. tidak optimalnya pencapaian target dan pemenuhan indikator kinerja utama organisasi; 2. kinerja dan keluaran yang tidak efektif, efisien, dan ekonomis; 3. proses, kegiatan, atau tindakan yang dapat menghambat atau memperlambat pencapaian; 4. timbulnya beban biaya baru yang tidak terduga atau tidak sesuai rencana; 5. produktivitas dan kinerja rendah; dan 6. kualitas pelayanan rendah; dan g. Risiko kepatuhan organisasi maupun pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ukuran tingkat Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. tingkat Toleransi Risiko rendah; b. tingkat Toleransi Risiko sedang; dan c. tingkat Toleransi Risiko tinggi.

Pasal 16

(1) Tingkat Toleransi Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berlaku untuk seluruh unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT terhadap: a. Risiko kecurangan dan penyimpangan dalam: 1. pelaksanaan anggaran; 2. pengelolaan aset kekayaan negara yang dimiliki pemerintah; 3. pelayanan publik; 4. pengendalian dan Pengawasan para pihak melalui mekanisme perizinan atau persetujuan; 5. penarikan pendapatan negara bukan pajak; 6. pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau 7. penyaluran belanja barang untuk diserahkan; b. Risiko kepatuhan dalam: 1. penerapan kode etik dan disiplin pegawai; 2. pemberantasan korupsi; dan 3. penegakan hukum; c. Risiko organisasi dan individunya; dan d. Risiko operasional yang berdampak pada: 1. kerugian negara; dan 2. keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Penentuan tingkat Toleransi Risiko sedang dan tingkat Toleransi Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi .

Pasal 17

(1) Penetapan keputusan mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan memilih metoda penerapan mitigasi yang meliputi: a. menghindari Risiko melalui tindakan penghentian atau penghapusan penyebab ancaman tercapainya tujuan kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya Risiko; b. menurunkan kemungkinan kejadian, besaran, dan/atau tingkat Risiko melalui modifikasi kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya Risiko dan tindakan pengendalian; c. membagi Risiko melalui tindakan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko kepada pihak lain; d. mengurangi Dampak Risiko melalui tindakan pengendalian yang menyeluruh; dan e. menerima Risiko dan melakukan adaptasi tindakan untuk mengoptimalkan dampak positif Kejadian Risiko. (2) Jenis mitigasi Risiko berupa tindakan menghindari Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko rendah. (3) Jenis mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko rendah, sedang, atau tinggi. (4) Jenis mitigasi Risiko berupa tindakan menerima Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan pada tingkat Toleransi Risiko tinggi.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja pusat, dan kepala UPT harus melaksanakan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. pemantauan terhadap efektivitas respon Risiko yang dituangkan dalam dokumen rencana Pengendalian Intern; b. peninjauan atas Risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi sebelumnya; dan c. penyusunan rencana tindak perbaikan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan Pengendalian Intern. (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan tugas SPIP dapat berkoordinasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 23

(1) Inspektur Jenderal, pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja pusat, dan kepala UPT sesuai dengan kewenangannya harus melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko. (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan evaluasi penerapan Manajemen Risiko tingkat Kementerian. (3) Evaluasi penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dan perubahan seluruh proses Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar rencana tindak perbaikan. (5) Rencana tindak perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemantauan dan evaluasi pada periode berikutnya.

Pasal 24

(1) Laporan penerapan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi Risiko serta pelaksanaan mitigasi Risiko. (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pemantauan pengendalian Risiko serta inovasi dalam rangka mitigasi Risiko; b. daftar pemantauan Level Risiko; dan c. tinjauan atas Risiko baru.

Pasal 25

(1) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun oleh pimpinan unit organisasi sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan kegiatan, laporan kinerja, dan laporan penyelenggaraan SPIP. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Inspektorat Jenderal sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan pelaksanaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.

Pasal 26

Inspektorat Jenderal melaporkan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko tingkat Kementerian kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

(1) Proses identifikasi dan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. perumusan konteks; b. identifikasi Kejadian Risiko; c. identifikasi sumber penyebab Risiko; d. identifikasi Dampak Risiko; e. identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan; dan f. penentuan kategori Risiko. (2) Perumusan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menginventarisir faktor penentu lingkup identifikasi Risiko yang mencakup: a. tujuan organisasi; b. analisis kebijakan terkait; dan c. kondisi eksisting unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT dalam pencapaian tujuan. (3) Identifikasi Kejadian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup inventarisasi data Risiko yang terjadi di masa lalu dan perkiraan Risiko yang mungkin muncul dan dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. (4) Identifikasi sumber penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyusunan: a. urutan signifikansi atau dominasi penyebab kejadian; dan b. uraian penyebab Risiko internal dan eksternal. (5) Identifikasi Dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup penyusunan: a. urutan Risiko signifikan atau dominasi dampak Risiko; dan b. uraian area Dampak Risiko terhadap kerugian negara, penurunan kepercayaan, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan organisasi, dan tuntutan hukum. (6) Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal. (7) Penentuan Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mengacu pada jenis Kategori Risiko: a. eksternal yang timbul akibat perubahan situasi global maupun nasional; b. strategis yang berkaitan dengan kondisi strategis yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi; c. kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara; d. reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan atau masyarakat umum; e. kebijakan internal maupun eksternal organisasi; f. operasional yang berkaitan dengan keberlangsungan proses bisnis, proses kerja, sistem informasi, dan keselamatan kerja individu; dan/atau g. kepatuhan organisasi maupun pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Proses identifikasi Risiko bersifat terbuka dan komprehensif dengan memperhatikan jenjang lingkup tugas fungsi unit organisasi .

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang MANAJEMEN RISIKO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29