PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PERMEN Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. 3. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pelelangan. 4. Perizinan Berusaha di Bidang Panas Bumi yang selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu. 5. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. 6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 7. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja. 8. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. 9. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. 10. Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya PLTP untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik berdasarkan surat penetapan tanggal operasi komersial yang diterbitkan oleh pihak pembeli tenaga listrik atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. 11. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi. 12. Jaminan Lelang adalah penempatan sejumlah dana di bank yang ditunjuk oleh Panitia Lelang sebagai syarat keikutsertaan badan usaha/konsorsium dalam pelelangan Wilayah Kerja Panas bumi. 13. Biaya Sanggah adalah biaya yang dibayarkan oleh Peserta Lelang yang akan mengajukan sanggahan banding kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 14. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBN adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga BBN Jenis Biodiesel sebagai bahan bakar lain. 15. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (B100) yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku kelapa sawit yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya sebagai bahan campuran bahan bakar minyak jenis minyak solar. 16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 17. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. 18. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Surat Tagihan PNBP yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 22. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi. 23. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pengawasan pencampuran BBN Jenis Biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar pada badan usaha bahan bakar minyak. 25. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN PNBP

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis PNBP berupa: a. Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1; dan b. Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dikenakan terhadap Wilayah Kerja. (2) Jenis PNBP berupa Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang IPB sejak IPB diterbitkan sampai dengan COD unit pertama. (3) Jenis PNBP berupa Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang IPB sejak COD unit pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1) Jenis PNBP berupa Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan terhadap tenaga listrik dan/atau uap panas bumi terjual yang bersumber dari sumber daya panas bumi. (2) Jenis PNBP berupa Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang IPB sejak COD unit pertama. (3) Dalam hal terdapat penyaluran listrik pada masa uji coba (commissioning) sebelum COD, Iuran Produksi dikenakan apabila terdapat transaksi antara pemegang IPB dengan pembeli tenaga listrik sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengacu pada dokumen penagihan dan/atau berita acara transaksi tenaga listrik.

Pasal 5

Jenis PNBP berupa Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 dikenakan kepada peserta lelang yang mengundurkan diri dari proses pelelangan Wilayah Kerja.

Pasal 6

Jenis PNBP berupa Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 dikenakan kepada pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban pemenang lelang untuk diberikan IPB berupa penempatan Komitmen Eksplorasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja.

Pasal 7

(1) Jenis PNBP berupa Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 dikenakan kepada pemegang IPB yang tidak melakukan pengeboran paling sedikit 1 (satu) sumur eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IPB diterbitkan. (2) Dalam hal pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan pemerintah, jenis PNBP berupa Komitmen Ekplorasi dikenakan apabila tidak melakukan pengeboran paling sedikit 1 (satu) sumur dalam jangka waktu: a. perpanjangan eksplorasi pertama dan permohonan perpanjangan ekplorasi kedua tidak disetujui; atau b. perpanjangan eksplorasi kedua.

Pasal 8

Jenis PNBP berupa Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 dikenakan kepada pihak lain yang diberikan PSPE yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PSPE diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 9

Jenis PNBP berupa Biaya Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dikenakan kepada peserta lelang yang mengajukan sanggahan banding.

Pasal 10

Jenis PNBP berupa jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dikenakan kepada pemegang IPB yang tidak melakukan pengeboran paling sedikit 1 (satu) sumur eksplorasi dalam jangka waktu penggantian eksplorasi sejak penggantian jangka waktu eksplorasi diberikan.

Pasal 11

(1) PNBP berupa denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dikenakan terhadap pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban bidang panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNBP yang berasal dari denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada: a. badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang tidak memiliki IPB; b. pemegang IPB yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang tidak menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya; c. pemegang IPB yang melakukan pengalihan IPB kepada badan usaha lain; d. pemegang IPB yang melakukan pengalihan kepemilikan saham di Bursa Efek INDONESIA sebelum eksplorasi dan tanpa persetujuan Menteri; e. pemegang IPB tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau f. pemegang IPB tidak melakukan kewajiban dalam hal IPB berakhir: 1. melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah Kerja; 3. menyerahkan semua data dan informasi panas bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan pengusahaan panas bumi kepada Menteri; dan 4. melakukan kewajiban lain pasca IPB berakhir.

Pasal 12

Jenis PNBP berupa denda pencampuran BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan kepada Badan Usaha BBN yang tidak memenuhi kewajiban penyaluran BBN Jenis Biodiesel untuk dicampurkan dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP

Pasal 13

Koreksi

(1) Jenis PNBP berupa Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan denda pencampuran BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. (2) Jenis PNBP berupa Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dan Biaya Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. (3) Jenis PNBP berupa denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan hasil evaluasi Direktur Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

(1) Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan ketentuan: luas Wilayah Kerja (ha) x tarif (2) Jenis PNBP berupa Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung sendiri oleh pemegang IPB setiap tahun sejak IPB diberikan oleh Menteri sampai dengan COD unit pertama dengan ketentuan: a. untuk kewajiban tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak IPB diterbitkan oleh Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan b. untuk kewajiban tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (3) Jenis PNBP berupa Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung sendiri oleh pemegang IPB setiap tahun dengan ketentuan: a. untuk kewajiban tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak ditetapkan tanggal COD unit pertama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; b. untuk kewajiban tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan c. untuk kewajiban tahun terakhir perhitungannya didasarkan pada jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya IPB.

Pasal 15

(1) Jenis PNBP berupa Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung sendiri oleh pemegang IPB. (2) Jenis PNBP berupa Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan: a. untuk Iuran Produksi untuk masa uji coba (commissioning) sebelum COD, dihitung berdasarkan dokumen penagihan dan/atau berita acara transaksi energi tenaga listrik dengan disertai dokumen pendukung berupa surat pernyataan masa uji coba (commissioning) dari pemegang IPB dan pembeli tenaga listrik; atau b. untuk Iuran Produksi setelah COD, dihitung berdasarkan dokumen penagihan dan/atau berita acara transaksi energi tenaga listrik dengan disertai dokumen pendukung berupa surat penetapan COD dari pembeli tenaga listrik dan/atau uap panas bumi kepada pemegang IPB. (3) Pembeli tenaga listrik dan/atau uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan pihak atau badan usaha yang membeli tenaga listrik dan/atau uap panas bumi dari pemegang IPB sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari PLTP dan/atau perjanjian jual beli uap.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Direktur Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi dan disampaikan kepada badan usaha dan/atau pemegang IPB yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban bidang panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis pelanggaran, besaran kewajiban denda, dan batas waktu pembayaran. (3) Batas waktu pembayaran yang tercantum pada surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi diterbitkan. (4) Surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 18

(1) Denda pencampuran BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan penilaian oleh Tim Pengawas. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan denda pencampuran BBN dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban PNBP kepada Badan Usaha BBN paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya periode pengajuan keberatan; b. periode pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terbitnya surat penyampaian hasil penilaian oleh Direktur Jenderal; c. dalam hal terdapat penolakan seluruh atau sebagian atas pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban PNBP kepada Badan Usaha BBN paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya surat penolakan atas pengajuan keberatan pengenaan denda pencampuran BBN oleh Direktur Jenderal; dan/atau d. dalam hal terdapat persetujuan atas pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian, Direktur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan pembebasan pengenaan denda pencampuran BBN kepada Badan Usaha BBN.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PNBP

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemegang IPB wajib melakukan pembayaran dan/atau penyetoran: a. Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan b. Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang terutang secara langsung ke Kas Negara. (2) Penyetoran Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap tahun sejak IPB diberikan oleh Menteri sampai dengan COD unit pertama dengan ketentuan: a. untuk kewajiban penyetoran tahun pertama dibayarkan dan/atau disetorkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IPB diterbitkan oleh Menteri; dan b. untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dibayarkan dan/atau setorkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan. (3) Penyetoran Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dibayarkan dan/atau disetorkan langsung ke Kas Negara setiap tahun dengan ketentuan: a. untuk pembayaran dan/atau penyetoran tahun pertama dibayarkan dan/atau disetorkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah COD unit pertama; b. untuk kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran tahun berikutnya dibayarkan dan/atau disetorkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan; dan c. untuk kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran tahun terakhir dibayarkan dan/atau disetorkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan. (4) Dalam hal terdapat selisih perhitungan PNBP Terutang atas pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemegang IPB wajib membayarkan dan/atau menyetorkan kekurangan pembayaran PNBP. (5) Kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dari sisa bulan tahun berjalan dikali selisih tarif Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD dikurangi tarif Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD yang telah dibayarkan dan/atau disetorkan. (6) Batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran kekurangan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah COD unit pertama. (7) Dalam hal pemegang IPB diberikan penghentian sementara, kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Tetap tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (8) Penyetoran Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penghentian sementara dinyatakan berakhir.

Pasal 20

(1) Pemegang IPB wajib melakukan pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang terutang secara langsung ke Kas Negara. (2) Pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a pada masa uji coba (commissioning) sebelum COD, dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal COD ditetapkan; b. Iuran Produksi setelah COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk Iuran Produksi pertama, dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal surat penyampaian penetapan COD dari pembeli tenaga listrik kepada pemegang IPB; c. Iuran Produksi setelah COD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk Iuran Produksi pertama bagi pemegang IPB memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal surat penetapan COD dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan d. pembayaran dan/atau penyetoran Iuran Produksi berikutnya paling lambat akhir bulan berikutnya atas penyaluran tenaga listrik/tenaga uap bulan sebelumnya sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari PLTP dan/atau perjanjian jual beli uap.

Pasal 21

(1) Dalam hal peserta lelang mengundurkan diri dari proses pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban untuk diberikan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Jaminan Lelang yang telah ditempatkan pada rekening bank badan usaha milik negara atas nama Panitia Lelang mewakili (qualitate qua) badan usaha dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan penerbitan kode billing kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat pengunduran diri diterima oleh Panitia Lelang atau 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pemenuhan kewajiban pemenang lelang untuk diberikan IPB. (3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan penerbitan kode billing diterima. (4) Panitia Lelang menyetorkan Jaminan Lelang berdasarkan kode billing melalui surat perintah pencairan Jaminan Lelang kepada bank badan usaha milik negara tempat Jaminan Lelang ditempatkan sebelum batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran yang terdapat pada kode billing.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagian Komitmen Eksplorasi yang telah ditempatkan pemegang IPB dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. (2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Komitmen Eksplorasi yang ditempatkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu eksplorasi pertama dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. (3) Pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Panas Bumi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu eksplorasi, perpanjangan eksplorasi pertama, atau perpanjangan eksplorasi kedua. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat instruksi khusus kepada bank badan usaha milik negara tempat jaminan Komitmen Eksplorasi ditempatkan disertai kode billing pembayaran PNBP untuk melakukan pencairan Komitmen Eksplorasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima. (5) Format surat instruksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara penempatan serta pencairan Komitmen Eksplorasi panas bumi.

Pasal 23

(1) Dalam hal pihak lain yang diberikan PSPE tidak melaksanakan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PSPE diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagian dari Komitmen Eksplorasi yang telah ditempatkan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. (2) Pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Panas Bumi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu PSPE. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah pencairan Komitmen Eksplorasi kepada bank badan usaha milik negara tempat jaminan Komitmen Eksplorasi ditempatkan disertai kode billing pembayaran PNBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 24

(1) Peserta lelang yang mengajukan sanggahan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan penyetoran Biaya Sanggah ke Kas Negara. (2) Penyetoran Biaya Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengumuman hasil evaluasi ulang dokumen penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) yang diterbitkan oleh Panitia Lelang yang memuat kode billing penyetoran PNBP untuk setiap peserta lelang. (3) Penyetoran Biaya Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil evaluasi ulang dokumen penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

Pasal 25

(1) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan pengeboran paling sedikit 1 (satu) sumur eksplorasi dalam jangka waktu penggantian eksplorasi sejak penggantian jangka waktu ekplorasi diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jaminan pelaksanaan ekplorasi yang telah ditempatkan pemegang IPB dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. (2) Pencairan jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Panas Bumi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penggantian jangka waktu eksplorasi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah pencairan jaminan pelaksanaan eksplorasi kepada bank badan usaha milik negara tempat jaminan pelaksanaan eksplorasi ditempatkan disertai kode billing pembayaran PNBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 26

Badan usaha dan/atau pemegang IPB wajib membayarkan dan/atau menyetorkan PNBP berupa denda subsektor panas bumi ke Kas Negara sesuai dengan batas waktu pembayaran yang tercantum dalam surat pemberitahuan kewajiban PNBP berupa sanksi denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 27

Badan Usaha BBN wajib membayarkan dan/atau menyetorkan denda pencampuran BBN paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf c.

Pasal 28

(1) Penerbitan kode billing atas pembayaran dan/atau penyetoran PNBP untuk: a. Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan b. Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan menggunakan sistem informasi PNBP secara elektronik oleh pemegang IPB. (2) Penerbitan kode billing atas pembayaran dan/atau penyetoran PNBP untuk: a. Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. Komitmen Eksplorasi sebagaimana dalam dimaksud Pasal 22; c. Biaya Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; d. jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; e. denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan f. denda pencampuran BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan menggunakan sistem informasi PNBP secara elektronik oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 29

Dalam hal batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran PNBP ke Kas Negara jatuh pada hari libur atau hari libur nasional, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sesudah hari libur atau hari libur nasional.

Pasal 30

Dalam hal pembayaran dan/atau penyetoran PNBP Terutang melampaui batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat kendala pada aplikasi sistem PNBP elektronik sampai dengan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran, Wajib Bayar menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP disertai dengan data pendukung berupa screenshoot atau tangkapan layar. (2) Terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat diberikan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) selama masa perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran. (3) Masa perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setelah berkoordinasi dengan verifikator. (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan Direktorat Panas Bumi.

BAB Kesatu

Iuran Tetap

Pasal 19

Koreksi

BAB Keempat

Komitmen Eksplorasi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

BAB Kesembilan

Teknis Pembayaran dan/atau Penyetoran

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

MONITORING DAN VERIFIKASI

Pasal 32

Koreksi

(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan: a. monitoring terhadap bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian surat pencairan kepada bank; dan b. verifikasi bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 secara triwulanan paling lambat minggu keempat bulan berikutnya setelah periode triwulan bersangkutan berakhir. (2) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menunjuk verifikator untuk membantu melakukan monitoring dan/atau verifikasi bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam laporan hasil monitoring. (4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan badan usaha dan/atau kementerian/lembaga terkait dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi. (5) Dalam hal terdapat data yang perlu dilakukan klarifikasi, proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui tinjauan teknis lapangan. (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa nihil, keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran, dan/atau kelebihan pembayaran.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat PNBP Terutang berupa kurang bayar dan/atau keterlambatan pembayaran berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan pertama kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan monitoring dan verifikasi diterima. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan ketiga kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya. (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menerbitkan dan menyampaikan surat penyerahan tagihan PNBP yang disertai dokumen lengkap kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir. (5) Surat penyerahan tagihan PNBP dilampirkan dokumen: a. Surat Tagihan pertama, Surat Tagihan kedua, dan Surat Tagihan ketiga; b. resume berkas kasus Piutang PNBP; c. daftar kelengkapan penyerahan berkas Piutang PNBP; dan d. data dukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tetap dicatat sebagai Piutang PNBP pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 34

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdapat kelebihan pembayaran Iuran Tetap dan/atau Iuran Produksi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan pembayaran kepada pemegang IPB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi diterima oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pembayaran Iuran Tetap dan/atau Iuran Produksi terutang pada periode berikutnya. (3) Dalam hal IPB telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, Wajib Bayar dapat mengajukan pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP.

Pasal 36

(1) Terhadap Wajib Bayar yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran PNBP berupa Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan denda subsektor panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi memberikan penghentian layanan kegiatan usaha panas bumi kepada Wajib Bayar. (2) Penghentian layanan kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemberian rekomendasi terkait insentif fiskal; b. persetujuan studi kelayakan; c. pemberian rekomendasi security clereance dalam rangka survei kegiatan panas bumi; d. persetujuan perpanjangan jangka waktu eksplorasi atau eksploitasi; dan/atau e. layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghentian layanan kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Bayar melalui Surat Tagihan pertama dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan kedua.

Pasal 37

(1) Penghentian layanan kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dicabut setelah Wajib Bayar memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran PNBP. (2) Dalam hal Wajib Bayar memenuhi kewajiban pada saat Piutang PNBP telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara, penghentian layanan kegiatan usaha panas bumi dicabut setelah Wajib Bayar menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melampirkan bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP secara triwulanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berupa: a. laporan realisasi PNBP; b. laporan penggunaan dana PNBP; c. laporan Piutang PNBP; dan d. laporan proyeksi dan perkembangan PNBP. (2) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. jenis PNBP; dan c. jumlah realisasi PNBP. (3) Laporan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mernuat informasi berupa: a. periode laporan; b. pagu penggunaan dana PNBP; dan c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBP. (4) Laporan Piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. saldo awal Piutang PNBP; c. mutasi Piutang PNBP; dan d. saldo akhir Piutang PNBP. (5) Laporan proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa: a. proyeksi PNBP; b. realisasi PNBP; dan c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan/ atau d. penjelasan atas deviasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 39

(1) Dalam hal terdapat penyelesaian keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, tindak lanjut pengawasan PNBP, dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBP, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi wajib menatausahakan dan menyusun laporan perkembangan: a. penyelesaian keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP; dan/atau b. tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan/atau pengawasan PNBP. (2) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(1) Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dihitung dengan ketentuan: a. jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) x tarif x harga jual tenaga listrik; dan/atau b. jumlah produksi tenaga uap setara listrik terjual (kWh) x tarif x harga jual tenaga uap. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. (3) Jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan titik penyerahan tenaga listrik dari pemegang IPB kepada pembeli tenaga listrik. (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah memperhitungkan eskalasi. (5) Jumlah produksi tenaga uap setara listrik terjual (kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan titik penyerahan tenaga uap setara listrik dari pemegang IPB kepada pembeli uap untuk pembangkitan tenaga listrik. (6) Harga jual tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan harga sesuai perjanjian jual beli uap yang telah memperhitungkan eskalasi. (7) Dalam hal pemegang IPB merupakan badan usaha milik negara pemegang IUPTLU terintegrasi, maka: a. penentuan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) yang dijadikan dasar dalam perhitungan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan produksi kotor tenaga listrik dikurangi tenaga listrik yang digunakan untuk pemakaian sendiri (own use) tanpa memperhitungkan susut jaringan (transmission losses); dan b. penentuan harga jual tenaga listrik yang dijadikan dasar dalam perhitungan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan harga persetujuan dari Menteri. (8) Dalam hal pemegang IPB memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, penentuan jumlah produksi tenaga listrik dihitung berdasarkan produksi kotor tenaga listrik dengan mengacu laporan produksi dan dihitung berdasarkan harga listrik yang ditetapkan oleh Menteri. (9) Jumlah produksi dan harga jual dihitung dengan ketentuan: a. jumlah produksi tenaga uap setara listrik terjual (kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a; dan b. harga jual tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, sesuai jumlah produksi dan harga jual yang tercantum dalam berita acara transaksi energi final sebagai dasar pembayaran dari pembeli tenaga listrik. (10) Dalam hal harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat komponen biaya jaringan transmisi sesuai yang tercantum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, maka komponen biaya transmisi tersebut tidak dijadikan perhitungan Iuran Produksi.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB Ketujuh

Pasal 11

BAB Kedelapan

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB Ketujuh

Pasal 26

BAB Kedelapan

Pasal 27

BAB Kesembilan

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32