PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan INDONESIA. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. 7. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran kritis, penguatan kapasitas dan perlindungan baik secara individu, sosial, kelembagaan dan manajerial serta lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, sejahtera, mandiri dan berkeadilan. 9. Kader pemberdayaan masyarakat adalah warga yang terpilih dan memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi serta memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan. 10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Koreksi

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mencakup : a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. organisasi/Kelembagaan Pelaksana; dan d. pembiayaan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa disusun oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan. (2) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal. (3) Identifikasi masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui suatu studi ilmiah yang pembiayaannya dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, atau kerjasama antara pihak yang berkepentingan. (4) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan, serta disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota. (5) Perencanaan pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi indikator output, outcome dan dampak.

Pasal 8

(1) Hasil perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat, yang di dalamnya harus memuat indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak. (2) Dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai : a. pedoman bagi para pemangku kepentingan; dan b. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat; c. pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. peningkatan sarana dan prasarana; dan e. penguatan nilai adat, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui; a. pelatihan; b. bimbingan teknis; dan/atau c. penyuluhan. (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi: a. warga masyarakat; b. kelompok masyarakat; c. tokoh masyarakat; d. kader pemberdayaan masyarakat; dan e. pengurus lembaga kemasyarakatan. (3) Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk: a. ceramah; b. tutorial; c. praktikum di dalam kelas; d. praktikum lapangan; e. pemagangan; dan/atau; f. studi banding. (4) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek: a. penguatan nilai kebangsaan; b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan; e. peningkatan sosial budaya; dan f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat desa serta berkewajiban mengembangkan kapasitasnya. (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan usaha ekonomi produktif; b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat; c. pelestarian kearifan lokal; dan d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi: a. fasilitasi akses permodalan; b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha; c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan; d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran; e. pendampingan usaha; dan/atau f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar. (2) Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa. (3) Pelaksanaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat hendaknya melibatkan peran aktif pelaku usaha dan/atau masyarakat yang dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan berupa: a. pendanaan atau permodalan; b. sarana dan prasarana; c. pelatihan dan/atau pendampingan; dan d. informasi usaha dan/atau promosi dan pemasaran

Pasal 13

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sarana dan prasarana di desa. (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru. (3) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melestarikan, membina, dan mengembangkan pranata adat dan kebudayaan yang positif sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. (2) Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta peningkatan sarana dan prasarana adat, seni dan budaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 15

(1) Pemberdayaan masyarakat desa di tingkat provinsi dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 16

Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa bersumber dari : a. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maluku; dan b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Koreksi

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat; c. pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. peningkatan sarana dan prasarana; dan e. penguatan nilai adat, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 10

Koreksi

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui; a. pelatihan; b. bimbingan teknis; dan/atau c. penyuluhan. (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi: a. warga masyarakat; b. kelompok masyarakat; c. tokoh masyarakat; d. kader pemberdayaan masyarakat; dan e. pengurus lembaga kemasyarakatan. (3) Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk: a. ceramah; b. tutorial; c. praktikum di dalam kelas; d. praktikum lapangan; e. pemagangan; dan/atau; f. studi banding. (4) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek: a. penguatan nilai kebangsaan; b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan; e. peningkatan sosial budaya; dan f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat desa serta berkewajiban mengembangkan kapasitasnya. (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan usaha ekonomi produktif; b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat; c. pelestarian kearifan lokal; dan d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi: a. fasilitasi akses permodalan; b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha; c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan; d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran; e. pendampingan usaha; dan/atau f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar. (2) Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa. (3) Pelaksanaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat hendaknya melibatkan peran aktif pelaku usaha dan/atau masyarakat yang dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan berupa: a. pendanaan atau permodalan; b. sarana dan prasarana; c. pelatihan dan/atau pendampingan; dan d. informasi usaha dan/atau promosi dan pemasaran

Pasal 13

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sarana dan prasarana di desa. (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru. (3) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melestarikan, membina, dan mengembangkan pranata adat dan kebudayaan yang positif sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. (2) Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta peningkatan sarana dan prasarana adat, seni dan budaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25