Koreksi Pasal 13

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sarana dan prasarana di desa. (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru. (3) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.