PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. 3. Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Yogyakarta yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 7. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 8. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 9. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 12. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. 13. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta. 15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 18. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki Program Bantuan Hukum.

Pasal 12

Koreksi

Pemberi bantuan hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan bantuan hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari dinas ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: a. melaporkan kepada Perangkat Daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum; b. melaporkan setiap penggunaan APBD Kota Yogyakarta yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG; e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran meliputi: 1. perkembangan penanganan perkara; 2 . penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3. penggunaan anggaran. h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pemutusan hubungan kerjasama. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Walikota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. Surat Keterangan Miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum; c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu menuju sejahtera; b. kartu INDONESIA pintar; c. kartu INDONESIA sehat; d. kartu perlindungan sosial; e. kartu Jaminan kesehatan khusus f. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi: a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin. (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Pasal 18

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 19

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. (5) Perekrutan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara litigasi.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Walikota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. Surat Keterangan Miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum; c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu menuju sejahtera; b. kartu INDONESIA pintar; c. kartu INDONESIA sehat; d. kartu perlindungan sosial; e. kartu Jaminan kesehatan khusus f. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi: a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin. (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

BAB Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. (5) Perekrutan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara litigasi.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 22

Koreksi

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan dalam APBD.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD. (2) Perkara yang telah menggunakan alokasi anggaran APBN tidak dapat di biayai dengan APBD. (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran bantuan sosial. (3) Pemberian dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 26

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

(1) Pembayaran dilakukan dengan cara reimburse. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran dana dan pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan.

Pasal 29

(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan paling sedikit: a. salinan putusan perkara; dan b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. (2) Untuk kegiatan Non litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32