PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK SOLO

PERDA Nomor 1 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. 4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional. 6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. 9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. 10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama. 11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB VII

ORGAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo didukung dengan organ. (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 18

Koreksi

(1) KPM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah Walikota. (2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. (3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah dengan surat kuasa. (4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pengalihan aset tetap; b. kerja sama; c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset; e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; g. penetapan besaran penggunaan laba; h. pengesahan laporan tahunan; dan i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 19

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 21

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. (2) Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Daerah atau Kota/Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau Kota/Kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 23

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 25

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK SOLO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

BAB XIV

Pasal 33

BAB XV

Pasal 34

Pasal 35

BAB XVI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVII