PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

PERDA Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sambas. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal di Daerah. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, balk oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dan i Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah. 10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dan i Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah dan untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal di Daerah. 11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 13. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh Penanam Modal dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 14. Tim Verifikasi adalah Tim yang terdiri dan i unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait di bidan.g penanaman modal untuk melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

BAB V

KRITERIA, BENTUK DAN JENIS USAHA

Pasal 7

Koreksi

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat: b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. berperan dalam peningkatan pelayan.an publik; e. meningkatkan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan clan berkelanjutan; g. pembangunan infrastuktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; 1. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Pasal 8

Pemberian insentif berbentuk: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi; d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi; dan/atau e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi. Paragraf Kedua Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 9

Pemberian kemudahan dapat berbentuk: a. ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal; b. ketersediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan; dan/atau f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Pasal 10

Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha mikro dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dan i Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, Bentuk dan Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal hams mengajukan permohonan kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Penanam Modal yang baru memulai membuka usaha dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi: 1. profil perusahaan; dan 2. bentuk kemudahan yang dimohonkan. b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya berisi: 1. lingkup usaha; 2. kinerja manajemen; 3. perkembangan usaha; dan 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 14

Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bagi usaha mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 15

(1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi. (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan verifikasi usulan dan pemetiksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; d. MENETAPKAN urutan skala prioritas Penanam Modal yang permohonannya dikabulkan; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 17

(1) Bupati MENETAPKAN penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati. (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

Pasal 18

(1) Pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal barn pada saat pertama kali melakukan penanaman modal. (2) Pemberian insentif term.asuk kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang telah beroperasional.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24