PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

PERDA Nomor 9 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Pembinaan Wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan PWK adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuang bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang. 8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. 10. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha.

BAB II

PENYELENGGARAAN PIP DAN PWK

Pasal 4

Koreksi

(1) PIP dan PWK diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIP dan PWK dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat. (3) Penyelenggaraan PIP dan PWK oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan: a. instansi/lembaga vertikal; b. Perangkat Daerah terkait; c. instansi/lembaga pendidikan; d. pemerintah desa; dan/atau e. Masyarakat. (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PIP dan PWK ditujukan kepada: a. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain; b. penyelenggara pemerintahan di Daerah; c. pendidik/tenaga kependidikan; d. penyelenggara pemerintahan desa; e. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan f. Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. evaluasi; dan d. pemantauan.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. tempat dan waktu penyelenggaraan; b. peserta dan pemateri/fasilitator; c. metode pembinaan; d. sarana dan prasarana; dan e. pembiayaan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan melalui: a. Pendidikan Formal; b. Pendidikan Nonformal; dan/atau c. Pendidikan Informal. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal. (4) Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau d. kegiatan non kurikuler. (5) Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. kegiatan keagamaan; d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; e. kompetisi/perlombaan; f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau g. kegiatan lain yang mendukung PIP dan PWK. (6) Penyelenggaraan PIP dan PWK melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui: a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya. (7) Pemerintah Daerah menyiapkan pelatihan untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan PIP dan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan non digital. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ahli teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap: a. peserta; b. perencanaan; dan c. pelaksanaan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Evaluasi dilaksanakan untuk penguatan dan keberlanjutan penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan terhadap peserta dan pelaksanaan PIP dan PWK. (2) Pemantauan terhadap peserta PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Pendidikan dan setelah peserta mengikuti PIP dan PWK. (3) Pelaksanaan pemantauan PIP dan PWK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30