Koreksi Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PIP dan PWK. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat. (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria: a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.